Palembang, lamanqu.com– Ketua Umum Pimpinan Pusat GNPK RI, H M Basri Budi Utomo AS SIP didampingi Ketua GNPK RI PW Jabar Nana Supriatna Hadiwinata mengatakan dalam pemaparan tentang pencegahan dan pemberantasan korupsi terkait dengan teman-teman pada saat melaksanakan tugas organisasi jangan sampai pelaksanaannya itu justru tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan, sekaligus menanamkan integritas sebagai benteng utama pencegahan tindak pidana korupsi.
Hal ini disampaikan Ketua Umum Gerakan Nasional Pencegahan Korupsi Republik Indonesia (GNPK-RI) saat memberikan pembekalan Bimbingan Teknik (Bimtek) kepada seluruh pengurus Pimpinan Daerah GNPK RI Kabupaten/Kota se Sumsel, bertempat di Ball Room Hotel Graha Sriwijaya di Jalan Merdeka, Kecamatan Bukit Kecil, Palembang, Senin (28/09/20 malam.
“Jadi kita ini bukan LSM tetapi Ormas, kita punya tupoksi yang jelas, sehingga saya harapkan nanti kedepan dalam melaksanakan pencegahan korupsi juga lebih Prefentif.” Ungkap Basri.
Lanjut Basri, “Artinya membenahi apa yang menjadi keinginan masyarakat, bahwa yang tidak benar itu disampaikan saja secara tidak benar, kemudian diberikan solusinya, jangan tidak benar tetapi tidak memberikan solusi. Kita memberikan solusi kepada penyelenggara negara,” di Graha Swijaya, Senin (28/09/20) malam.
Dikatakan Basri, bahwa pihaknya ingin dalam perkara yang besar inikan persoalan masalah korupsi yang tidak tidak pernah tuntas, sehingga pihaknya melakukan bersama-sama secara kompak dan solid. Pihaknya akan mencium adanya sesuatu yang mungkin barangkali ada hal-hal yang Brundel dari temen-temen di daerah supaya disampaikan semuanya harus solid.
“Ayo, kita tuntaskan semuanya pada malam hari ini selesai Clear dan besok dilantik kita lembaran baru itu yang kita harapkan seperti itu, kebersamaan teman-teman ini melaksanakan aturan organisasi jadi setiap yang dilakukan yang dilakukan dan dilaporkan kepada penegak hukum selalu berikan tembusan kepada pusat,” tandasnya.
Menurutnya, setiap ada perkara di Kabupaten/Kota GNPK RI Pusat mengetahui, apa yang terjadi di daerah sehingga pusat juga melakukan upaya hukum di tingkat atas untuk melakukan penekanan supaya apa yang menjadi laporan masyarakat tidak lanjuti jangan untuk main-main.
Apabila ada Oknum GNPK RI bermain, kita tidak ada toleransi lagi, jadi kalau ada temen-temen dari GNPK RI yang pelaksanaan tugas organisasi tidak sesuai dengan kode etik organisasi. Kita langsung tindak tegas, tidak ada toleransi dan kita bukan kumpulannya orang-orang koruptor karena GNPK RI independent,” tegas Basri.
Selain Ketua Umum, Ketua GNPK RI Jawa Barat Nana Supriatna Hadi Winata menambahkan bahwa GNPK RI telah menjalankan amanah organisasi dengan menindak oknum yang bermain main dalam tubuh GNPK RI.
“Bahwa apa yang ditegaskan oleh Ketum, kami GNPK RI Jabar sudah memberikan tindakan tegas terhadap oknum internal, jadi saya selaku Ketua GNPK RI Jabar minta jangan ada yg mengotori lagi, marwah lembaga wajib kita jungjung tinggi sebagai bentuk integritas kita sebagai aktivis pengiat anti korupsi.” Cetusnya
Integritas dalam menjalankan amanah organisasi, sesuai arahan Ketum wajib kita jalankan sebagai penerima mandat dari pimpinan dalam menjalankan roda organisasi.
Tindak pidana korupsi saat ini merupakan sebuah fenomena yang menyerang berbagai sektor dan juga golongan. Implementasi nilai revolusi mental yaitu integritas merupakan sebuah hal penting yang dapat menjadi benteng untuk mencegah seseorang terlibat korupsi.
“Saat ini korupsi sudah menjadi sebuah penyakit yang menyerang seluruh sektor dan golongan di Bangsa Indonesia dan hanya dapat dicegah apabila seluruh Masyarakat Indonesia memiliki komitmen untuk mengimplementasikan nilai integritas. Ini merupakan kunci penting yang dapat membentengi masyarakat dari tindak pidana korupsi”. Pungkas Nana. [Tim GNPK RI].
