Palembang, lamanqu.com – Hingga saat ini wabah pandemi covid 19 masih melanda Indonesia termasuk Sumsel. Dinas Pendidikan Provinsi Sumsel masih melihat kondisi terbaru pesien covid 19 di setiap kabupaten dan kota untuk penentuan perpanjangan pembelajaran jarak jauh (PJJ) atau daring bagi siswa SMA.
Kabid SMA Dinas Pendidikan Provinsi Sumsel Marhendata Musai mengatakan, pihaknya masih melihat kondisi terbaru terkait wabah covid 19 di setiap kabupaten dan kota.
“Kalau mengharuskan diperpanjang, kita usulkan kepada Gubernur agar pembelajaran jarak jauh (PJJ) diperpanjang. Kita lihat dulu wabah covid 19 ini, pasiennya bertambah atau berkurang. Kalau belum menunjukkan penurunan jumlah pesien covid 19, maka PJJ akan diperpanjang hingga Desember,” ujarnya saat diwawancarai diruang kerjanya, Rabu (23/9/2020).
Marhendata Musai mengungkapkan, kesehatan siswa adalah prioritas utama. “Bagi kami keselamatan dan kesehatan siswa jadi prioritas. Sebagai contoh, beberapa waktu lalu di Muratara sudah ada SMA yang sekolah tatap muka. Ternyata setelah kita pantau, terjadi penambahan pasien covid 19, kami langsung menelpon ketua MKKS Muratara untuk rapat dengan Kepsek agar sekolah tatap muka dihentikan sementara selama 14 hari,” bebernya.
Menurutnya, pembelajaran jarak jauh adalah hal yang penting dalam mencegah penyebaran covid 19. “Kita tidak ingin terjadi cluster baru di sekolah. Jadi pilihan terbaik saat ini adalah lebih baik siswa belajar dirumah dengan metode daring,” ucap Marhendata Musai.
Lebih lanjut dia menuturkan, terkait bantuan kuota internet bagi siswa dari pemerintah minggu ini sudah masuk. Selain itu, Sekolah juga bisa pakai dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk pembelian kuota internet baik bagi guru dan siswa. “Jadi tidak ada alasan Pembelajaran Jarak Jauh tidak bisa dilaksanakan. Jangan ada alasan PJJ terhambat karena kuota internet,” tandas Marhendata Musai.
Sementara itu, Kasi Kurikulum Dinas Pendidikan Provinsi Sumsel Parmin menambahkan, berdasarkan pantauan yang dilakukan sampai saat ini belum ada SMA di Sumsel yang melakukan pembelajaran tatap muka.
“Kan sudah ada Surat Keputusan Bersama (SKB) Empat Menteri, yang menyatakan satuan pendidikan yang siap dan ingin melaksanakan pembelajaran tatap muka memiliki opsi untuk melaksanakannya secara bertahap dengan protokol kesehatan yang ketat. Intinya kesehatan anak anak adalah hal yang utama,” pungkasnya. (Yanti)
