Palembang, lamanqu.com – Puluhan warga yang mengatasnamakan Sriwijaya Corruption Watch melakukan aksi demo di depan gerbang PDAM Tirta Musi di jalan Rambutan Ujung , Kamis (9/7/2020). Aksi tersebut buntut dari persoalan membengkaknya tagihan sejumlah pelanggan pada bulan Juli 2020.
Juru bicara Sriwijaya Corruption Watch, Rahmat Sandy mengatakan, pihaknya mempertanyakan kebijakan manajemen PDAM dalam menentukan pemakaian dengan ditafsiran atau disamakan dengan bulan lalu, sehingga berujung pada biaya tagihan yang dianggap tak wajar setelah angka meter benar-benar dibaca petugas.
“Kami pertanyakan itu kenapa ditembak. Wajar kalau tagihan melonjak. Sebagai contoh, ada tukang becak yang rumahnya mau roboh, biasanya tagihan Rp 100 ribuan. Tapi sekarang Rp 1,6 juta. Itu jelas sangat tidak wajar,” ujarnya.
Sandy menegaskan, angka pembacaan meter pada bulan April dan Mei berdasarkan tafsiran pada bulan April, sedangkan di bulan Juni meteran dibaca oleh petugas. Hal tersebut yang menyebabkan kacaunya sistem pembayaran. Sehingga tagihan di bulan Juli melonjak.
“Aksi kami ini sebagai respon dari banyaknya warga yang mengadu. Kami langsung mengambil sample dan melakukan survey karena banyak warga yang mengadu ke posko kita,” ujarnya.
Menurutnya, keputusan dari PDAM dengan menerapkan tagihan bulanan pelanggan berdasarkan tafsiran itu tidak disosialiasikan terlebih dahulu. Jika PDAM menyatakan sudah mensisosialisasikan kebijakan itu, artinya tidak benar benar sampai ke masyarakat.
“Saya sempat bertanya ke salah satu unit pelayanan , namun humas mengatakan kalau keputusan itu diambil oleh direksi dan manajemen dalam rangka pencegahan covid 19. Sehingga tidak ada sosialiasi terhadap kebijakan ini. Kan bisa dibuat semacam spanduk di setiap unit pelayanan” ungkapnya.
Oeh sebab itu, lanjut Sandy, pihaknya akan kembali berunjuk rasa ke kantor pemkot dan DPRD Palembang.
“Kami meminta Dirut PDAM bertanggung jawab dan segera menyelesaikan persoalan ini. Karena sudah merugikan masyarakat banyak, apalagi ditengah kesulitan ekonomi akibat wabah Covid 19,” tegasnya.
Sementara itu, Direktur PDAM Tirta Musi , Andi Wijaya membantah tuduhan jika pihaknya memanipulasi data. Pasalnya, sistem pembacaan meteran yang digunakan perusahaan kini sudah secara digital.
“Boleh dicek di data kami dan kalau mungkin tidak ada kepuasan dari pelanggan silahkan mereka menghubungi call center kita atau langsung ke unit pelayanan PDAM terdekat. Kita cari permasalahannya dimana,” katanya.
Andi mengungkapkan, pihaknya telah melakukan sosilisasi terkait kebijakan tidak melakukan pembacaan meteran oleh petugas itu. Pasalnya, saat itu memang sedang masa puncak covid 19 yang membuat pihaknya tidak melakukan pembacaan meteran seperti biasanya, dikarenakan khawatir terjadi penularan.
“Kita sudah melakukan sosialisasi waktu tidak membaca meteran. Karena saat itu puncaknya Covid 19. Jadi semuanya mengalami paranoid. Kita juga takut, sehingga waktu itu kita lewat instagram. Kita maklumi mungkin masyarakat kurang mengetahui informasi yang kita sebarkan karena bersifat pasif,” pungkasnya. (Yanti)
