Palembang, lamanqu.com – Kondisi atas berlarut larutnya permasalahan lalulintas kota Palembang sebagai konsekuensi implementasi Perwali Kota Palembang no 26 tahun 2019, yang bertujuan untuk menghindari kemacetan juga kecelakaan lalulintas ditengah atau didalam Kota ini, ternyata menimbulkan dampak baru yang tak kalah ruwetnya.
Karena para supir angkutan truk berdaya angkut 8 ton keatas dilarang masuk atau melintasi jalan jalan sekitar pusat kota ini, khususnya pada jadwal tertentu, pukul 18.00 sampai dengan pukul 21.00. Dengan mencoba mensiasati jadwal waktu tersebut, para pengemudi itu memarkirkan Truk truknya dibahu bahu perbatasan jalan menuju pusat pusat kota.
Masalah barupun tak terhindarkan lagi. Perlu diketahui bersama bahwa Pelabuhan Air ( menuju laut) untuk kota ini , keberadaan dan operasionalnya masih ditengah perkotaan Palembang, yakni Boom Baru. Yang sudah cukup lama akan direlokasi keluar kota Palembang, tapi entah hingga kapan dilaksanakan. Padahal salah satu sumber permasalahan adalah penundaan relokasi pelabuhan tersebut.
Sangat komplek serta rumit problematiknya ragam alasan yang dialami pemerintah kota, mengapa sampai sekarang belum berani untuk menutup dan memindakan lokasi pelabuhan tersebut.
Kemudian, sepertinya, tatkala proses menyusun, merumuskan dan memutuskan kebijakan baru berupa perwali no 26 thn 2019 itu, ada pihak atau stakeholder terkait kurang atau tidak dilibatkan, dalam konteks ini. Para pengusaha angkutan truk serta masyarakat yang berdomisili maupun yang beraktifitas disekitar batas damarkasi anggaran jalan yang boleh serta tidak dilintasi truk truk besar tersebut.
Untuk itu, pemerintah kota sebagai pihak regulator tak pantas passif dan melakukan pembiaran atas permasalahan yang dirasakan oleh masyarakat kota. Jika tidak ini berkesan tambal sulam, jauh dari kata tuntas.
Pelajari kembali, wajib ditemukan way outnya. Coba berkumpul serta berdialog kembali dengan seluruh pihak yang terkait dengan permasalahan ini. Sehingga aktifitas sosial kemasyrakatan, ekonomi perdagangan, jasa dan lainnya kembali normal.
Selayaknya segala kepentingan juga aspirasi kelompok masyarakat, wajib direspon serta diakomodir oleh pemerintah melalui aparaturnya. Aparatur pemerintah yang cerdas, tangkas dan berintegritas.
Penulis : Bagindo Togar Bb/ Pemerhati Sosial / Forum Demokrasi Sriwijaya (14/10)
