* Dengarkan Pidato Kenegaraan Jokowi
Palembang, lamanqu.com – Selain terus bekerja secara nyata dan konkret serta menghasilkan produk, Gubernur Sumsel H.Herman Deru memastikan akan memangkas regulasi yang ribet dan “njlimet” dalam pemerintahannya. Pernyataan itu ditegaskannya usai mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden RI Joko Widodo dalam Rangka HUT RI ke-74 tahun 2019 di Ruang Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sumsel, Jumat (16/8).
Saat mendengarkan pidato kenegaraan itu, Gubernur Sumsel H.Herman Deru didampingi Wakil Gubernur Sumsel H.Mawardi Yahya serta Ketua DPRD Provinsi Sumsel HM Aliandra Gantada, Pangdam II Sriwijaya Mayjen TNI Irwan, Kapolda Sumsel Irjen Pol Firli serta segenap unsur pimpinan DPRD dan Kepala OPD di lingkungan pemprov Sumsel.
Agenda mendengarkan pidato kenegaraan Presiden yang digelar dalam sidang bersama DPR RI dan DPD RI tersebut diselenggarakan langsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sumsel. Adapun rangkaian pidato kenegaraan tersebut dimulai dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya kemudian dilanjutkan sambutan Ketua MPR RI Oesman Sapta Odang dilanjutkan kemudian dengan mengheningkan cipta.
Presiden RI Joko Widodo yang tampil mengenakan busana adat Sasak, Nusa Tenggara Barat (NTB) menyampaikan pidato selama kurang lebih 30 menit. Dalam pidatonya Ia mengajak semua komponen bangsa meneguhkan semangat para pendiri bangsa, bahwa Indonesia itu bukan hanya Jakarta, bukan hanya Pulau Jawa.
Menurutnya Indonesia adalah seluruh pelosok tanah air, dari Sabang sampai Merauke dari Miangas sampai Pulau Rote. Pembangunan yang dilakukan saat ini harus terus Indonesia sentris. Karena itulah pembangunan yang dilakukan harus terus Indonesia sentris yang dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat di seluruh pelosok Nusantara.
“Indonesia Maju bukan hanya karya Presiden dan Wakil Presiden bukan hanya karya lembaga eksekutif lembaga legislatif ataupun yudikatif saja. Tetapi keberhasilan Indonesia juga karya pemimpin agama, budayawan dan para pendidik.
Keberhasilan Indonesia adalah juga karya pelaku usaha, buruh, pedagang, inovator maupun petani, nelayan dan UMKM, serta karya seluruh anak bangsa Indonesia,” ujarnya.
Menurutnya Kecepatan Indonesia dalam meraih cita-cita adalah peran bersama. Peran PDIP Golkar dan Nasdem, PKB dan PPP, Perindo, PSI dan Hanura, PBB dan PKPI dan juga peran Gerindra, PKS dan Demokrat serta PAN, Partai Berkarya dan Partai Garuda.
“Saya yakin jika kita sepakat dengan satu visi Indonesia Maju kita mampu melakukan lompatan kemajuan, lompatan untuk mendahului kemajuan bangsa lain. Sebagai Kepala Negara yang merangkap Kepala Pemerintahan. Sebagai Presiden dalam sistem Presidensial yang dimandatkan konstitusi, saya mengajak kita semua untuk optimis dan kerja keras.
Sayalah yang memimpin lompatan kemajuan kita bersama,” tegasnya.
Saat ini jelas Jokwi, Indonesia berada dalam dunia baru dunia yang jauh berbeda dibanding era sebelumnya. Globalisasi terus mengalami pendalaman yang semakin dipermudah oleh revolusi industri jilid ke-4. Persaingan semakin tajam dan perang dagang semakin memanas. Antar-negara berebut investasi, antar-negara berebut teknologi, berebut pasar, dan berebut orang-orang pintar. Antar-negara memperebutkan talenta-talenta hebat yang bisa membawa kemajuan bagi negaranya.
Dunia menurutnya tidak semata sedang berubah tetapi sedang terdisrupsi. Di era disrupsi ini kemapanan bisa runtuh ketidakmungkinan bisa terjadi. Jenis pekerjaan bisa berubah setiap saat, banyak jenis pekerjaan lama yang hilang. Tetapi juga makin banyak jenis pekerjaan baru yang bermunculan. Ada profesi yang hilang, tetapi juga ada profesi baru yang bermunculan.
Ada pola bisnis lama yang tiba-tiba usang dan muncul pola bisnis baru yang gemilang dan mengagumkan.
Saat ini lanjut Jokowi Indonesia membutuhkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang membuat negara Indonesia bisa melompat dan mendahului bangsa lain.
Diakuinya negara Indonesia ini kaya bauksit, batubara, kelapa sawit, ikan, dan masih banyak lagi. Tapi tidak cukup di situ. Jika Indonesia melakukan hilirisasi industri tentu Indonesia pasti bisa melompat lagi.
Kita bangun hilirisasi industri batubara menjadi (Dimethyl Ether) DME sehingga kita bisa mengurangi impor jutaan ton LPG setiap tahunnya. Kita bangun hilirisasi industri nikel menjadi ferro nikel sehingga nilai tambah nikel kita akan meningkat 4 kali lipat.
Kita harus berani memulai dari sekarang beberapa lompatan kemajuan sudah kita lakukan.
Kita sudah memproduksi sendiri avtur hingga tidak impor avtur lagi.” jelasnya.
Di bidang pendidikan Indonesia harus berani mencanangkan target tinggi bahwa SDM lulusan pendidikan tinggi harus kompetitif di tingkat regional dan global.
Iapun menyadari bahwa strategi-strategi tersebut membutuhkan ekosistem politik, ekosistem hukum, ekosistem sosial yang kondusif.
Sehingga dibutuhkan deregulasi penyederhanaan dan konsistensi regulasi dengan terus melakukan debirokratisasi penyederhanaan kerja, penyederhanaan proses yang berorientasi pada pelayanan.
“Reformasi perundang-undangan harus kita lakukan secara besar-besaran.
Kita harus terus mencegah korupsi tanpa mengganggu keberanian berinovasi. Kita harus memanfaatkan teknologi yang membuat yang sulit menjadi mudah dan yang rumit menjadi sederhana. Reformasi perundang-undangan harus kita lakukan secara besar-besaran.
Kita tidak boleh terjebak pada regulasi yang kaku yang formalitas yang ruwet, yang rumit, yang basa-basi, yang justru menyibukkan, yang meruwetkan masyarakat dan pelaku usaha. Ini harus kita hentikan,” tegasnya.
Di akhir pidatonyo, Jokowi juga secara terbuka meminta restu pada masyarakat Indonesia untuk memindahkan ibukota ke Kalimantan Timur.
Diwawancarai usai mendengarkan pidato kenegaraan tersebut Gubernur Sumsel H.Herman Deru mengatakan bahwa sebagian besar isi pidato Presiden sudah selaras dengan visi misi pemerintahan HDMY.
“Ternyata sama, apa yang diutarakan Pak Presiden dengan yang menjadi visi kita bahwa bekerja harus konkret dan menghasilkan produk. Visi pemerintah pusat dan provinsi sama, Artinya kita tinggal menyelaraskannya saja. Dan yang paling penting adalah segala hal yang ribet-ribet harus segera dipangkas. Jadi kita mulai dari regulasi yang njlimet, ribet kito tetak (potong),” tegasnya.
