Palembang, lamanqu.com – Defisit penerimaan APBN tahun ini dipastikan berdampak pada keuangan daerah. Pasalnya, pemerintah pusat akan mengambil kebijakan dengan memotong dana ke pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota.
Hal tersebut diungkapkan Wakil ketua komisi XI DPR RI,Hafisz Tohir, saat menyerap aspirasi tokoh masyarakat Palembang dalam rangka reses yang berlangsung di Gunz Cafe, Rabu (7/8/2019)
Dia mengatakan, defisit keuangan penerimaan negara akan berimbas ke daerah. Hal ini terjadi pada tahun 2015 Pemerintah pusat memotong dana ke daerah.
“Kalau tidak memotong dana ke daerah maka pemerintah akan ngutang untuk memenuhi kebutuhan daerah. Jika hal tersebut dilakukan maka akan semakin memberatkan negara. Apalagi hutang negara cukup tinggi, jadi kemungkinan besar pemangkasan solusi yang tepat untuk mengatasi defisit kekeuangan negara,” tegasnya.
“Sebagai contoh bahwa keuangan negara itu seperti tokoh, barang yang ada di tokoh beromset Rp 1 miliar namun penjualan hanya mencapai Rp 800 juta artinya tidak sesuai dengan operasional,” tambahnya.
Saat ini, lanjut Hafiz Tohir, Indonesia banyak me menghabiskan devisa untuk kebutuhan rakyat seperti impor beras, garam dan lainnya. Padahal seperti Sumsel yang memiliki SDM yang mumpuni untuk menjadi provinsi sebagai swasembada pangan, tapi itu pernah Pada zaman bapak Soeharto dan SBY.
“Pada reses ini kita berdialog langsung dengan para tokoh masyarakat yang ada di Palembang khususnya. Dialog ini untuk menyerap aspirasi masyarakat yang nantinya akan ia perjuangkan sebagai wakil rakyat,” tandasnya.
Dalam dialog itu, hadir puluhan komunitas, mahasiswa dan masyarakat. (Yanti)
