Sementara itu mengenai keluhan para honor yang mengaku tak mendapatkan pembayaran kapitasi jasa dari tindakan yang dilakukan dengan pembayaran BPJS, Herman Deru mengaku hanya bisa mendorong dengan mengirimkan surat ke Menkes.
” Kalau itu urusannya Permenkes gak bisa Pergub. Tapi tetap akan kita bantu dengan menyurati Menkes. Akan kita catat dan usulkan,” ucapnya.
Mengenai pengangkatan P3K, Herman Deru menuturkan, para honorer ini dapat berkoordinasi dengan Kepala BKD. Jika memang memungkinkan ada domain gubernur untuk hal itu ia meyakinkan dirinya akan paling depan mendorong hal ini.
“Kalau memang ada domain saya disitu saya akan dorong. Akan saya teken,” ujarnya
Sementara itu Korwil (GNPHI) Agus Prayitno menambahkan, banyak maksud yang hendak mereka sampaikan kepada Gubernur dalam audiensi. Salah satunya yang paling mendesak adalah mengenai status mereka.” Kita datang hari ini ingin minta agar ada SK satu pintu untuk kami semua di Sumsel,” bebernya.
Di Sumsel ini jelasnya ada sekitar 5253 honorer yang memiliki status beragan dengan 8 jenis SK, termasuk salah satunya SK penugasan dari Puskemas.
” Sejak tahun 2005, upah kami nol kami juga tidak ada BPJS. Padahal perawat sebagai ujung tombak pelayanan akan banyak penyakit yang mengampiri. Untuk itu kita minta cover, ” paparnya.
Dia menuturkan, lega karena setelah bertemu Gubernur langsung mendapatkan respon positif. ” Alhamdulillah Gubernur mendukung dan mau mengirim surat edaran ke kepala daerah untuk kenaikan upah kami, ” pungkasnya. (Yanti)
