Satgas Kemendes PDTT Dan Call Center Menghindari Penyelewengan Dana Desa

Palembang, lamanqu.com - Diaglog Nasional yang diselenggarakan Forum Merdeka Barat 9 Dialog Pengentasan Kemisikinan Berbasis Pembangunan Desa di Sumsel digelar di Griya Agung, Senin (4/2/2019). Untuk menghindari penyelewengan dana desa , Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi ( Kemendes PDTT ) telah membentuk satgas, dan masyarakat bisa menghubungi call center 1500040 . Direktur Pengolahan dan Penyediaan Informasi Kominfo Siti Meiningsih mengatakan, bersandar pada data Badan Pusat Statistik, Provinsi Sumatera Selatan memiliki pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi (6,14{8683c2092de492d2a190cf7fbc06166f47c1e4e1eec97bd8c795afb1b4b0e460}) dan berada di atas rerata nasional (5,17{8683c2092de492d2a190cf7fbc06166f47c1e4e1eec97bd8c795afb1b4b0e460}) (BPS, 2018). Data ini menunjukkan bahwa pembangunan di Sumatera Selatan berkembang cukup baik dengan didukung dengan pembangunan infrastruktur yang semakin pesat karena diadakannya berbagai event internasional termasuk Asian Games 2018. Berbagai program & bidang bantuan sosial pun telah dikucurkan oleh pemerintah baik pusat maupun daerah, diantaranya Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu lndonesia Pintar (KIP), serta Dana Desa yang alokasinya terus meningkat mencapai Rp190 triliun, dari tahun 2017 hingga tahun 2019 (Kemendes). "Dana Desa adalah salah satu program yang dilaksanakan pemerintah pusat untuk meningkatkan produktivitas masyarakat di desa agar semakin sejahtera. Hasil survei yang dilakukan Badan Pusat Statistik juga menunjukkan bahwa, terjadi pengurangan desa tertinggal dan tahun 2014 sebanyak 19.750 desa, menjadi 13.232 desa pada tahun 2018 (BPS, 2018)," ujarnya. Siti menjelaskan, hal ini dicapai antara lain dengan membangun jalan desa dan jembatan desa untuk membuka ketensolaslan, membangun embung, irigasi, serta pasar dan BUMDES untuk meningkatkan produkliwtas masyarakat desa, serta drainase, saluran air bersih, Polindes, dan MCK untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, yang tentunya dilakukan dengan bersama dengan pendamping desa. Kendati demikian, lanjut Siti, harus diakui, bahwa berbagai program yang dilakukan dan indkator makro pertumbuhan ekonomi ini belum sepenuhnya mampu menyelesaikan masalah pe 1: di Sumsel, yaitu tingkat kemiskinan yang masih tinggi khususnya di desa. Tren angka kemiskinan di Sumsel pun walaupun mengalami penurunan tetapi masih belum signifikan. "Publik perlu mengetahui sejauh mana program Dana Desa mampu mengangkat problem kemiskinan di desa dan meningkatkan produktivitas desa. Bagaimana pemerintah pusat. daerah dan masyarakat berkolaborasi untuk mengentaskan masyarakat desa dari kemanusiaan," bebernya. Siti menerangkan, Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Sumatera Selatan mencatat hingga 29 Oktober 2018, alokasi Dana Desa tahap m baru tersalur pada empat kabupaten/kota di provinsi itu. Keempat kabupaten yang telah mendapat kucuran dana desa yakni, Musi Banyuasin, Muara Enim, Musi Rawas, dan Kota Prabumulih. Masih kecilnya kucuran di tahap lII ini karena sebagian besar desa belum memberikan laporan hasil pengerjaan atas penggunaan dana di tahap II lalu. Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), Anwar Sanusi mengatakan, pihaknya melihat pemerintah memiliki komitmen yang tinggi dalam mensejehtarakan masyarakat desa dengan menyalurkan dana desa awalnya Rp 20,67 triliun, dan Dana 82,72 persen yang terserap. Namun komitmen presiden tidak berkurang, bahkan Pemerintah terus menaikkan dana desa. "Dana desa ini untuk membangunan desaJumlah 74.957 desa di indonesia. Dana desa dikucurkan, karena lemahnya infrastrktur di pedesaan. Lemahnya sarana sosial dasar, sehingga untuk pemberdayaan masyarakat desa. Anwar menjelaskan, Kementrian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Mengeluarkan Permendes No 4 Tahun 2017 yang berisi tentang perubahan atas permendesa no 22 Tahun 2016. Perubahan ini menekankan pada penetapan prioritas penggunaan dana desa. Yakni (1) Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan MasyarakatDesa. (2) Priroritas penggunaan dana Desa diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan yang bersifat lintas bidang. (3) Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terutama bidang kegiatan BUMDesa atau BUMDesa Bersama produk unggulan Desa atau kawasan perdesaan dan sarana olahraga Desa. (4) Prioritas penggunaaan dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipublikasikan kepada masyarakat oleh Pemerintah Desa di ruang publik atau ruang yang dapat diakses masyarakat Desa. Berdasarkan Permendes no 4 Tahun 2017 Bumdes menjadi salah satu prioritas dalam penggunaan dana desa. Sampai saat ini, lanjut Anwar, dana desa telah membangun sekitar 191 ribu kilometer jalan desa. Ini bukti konkrit aktivitas ekonomi di desa. Selain itu, selama 4 tahun dana desa telah membangun 8983 unit pasar desa. Kemudian, dibangun 24.820 posyandu untuk mengurangi gizi buruk. Terkait MCK, pelayanan sosial dasar kurang perhatian tapi sangat penting. Berbagai penyakit masyarakat, buruknya fungsi MCK. Dengan adanya dana desa dibangun 242.587 unit MCK. "Jika desa dibangun, kesempatan orang di desa bekerja lebih lama, arus urbanisasi bisa diturunkan. Kedepan dari dana desa, didorong untuk BAdan Usaha Desa (Bumdes) .Tenaga kerja yang terserap hampir 1 juta," urainya. "Ada bumdes memenfaatkan dana desa, dalam 3 bulan omset Rp 500 juta rupiah. Bahkan ada Bumdes yang meraih omset duatad Rp 1 mikiar. Ini untuk menjadikan desa mandiri. Selama 4 tahun perjalanan dana desa, ini meningkatkan kreativitas desa. Kategori desa ada tiga yakni desa tertinggal, berkembang dan mandiri. Dengan adanya dana desa, terdapat 6880 desa teringgal menjadi desa berkembang," paparnya. "Kita ada Satgas dana desa, kalau ada penyelewengan. Hubungi nomor 1500040 informasikan penyelewenangan dana desa," tambahnya. Sementara itu, Rektor Unsri Anis Saggaf mengatakan, dengan adanya dana desa, masalah desa seperti sarana dan prasaran, iptek dan lainnya ini sudah mulai terurai. Pembedayaan masyarakat, perlu kebijakan yang berpihak ke masyarakat. Wagub Sumsel Mawardi Yahya mengatakan, kemiskinan di Sumsel masih 12,8 persen. Padahal ada dana desa. "Dalam pengelolaan dana desa adalah padat karya diutamakan. Kami sudah berkomitmen mengurangi kemisikinan satu digit atau sekitar 3 persen. Menurunkan kemiskinan itu tidak gampang," ucapnya. Menurutnya, di sumsel yang menikmati ekonomi itu golongan menengah keatas. "Setelah dievalusi daerah pertanian itu lebih baik perekonomiannya. Namun daerah yang banyak migas justru miskin. Pimpinan HDMY, kami mengurangi internasional. Anggaran 2019 kami arahkan ke infrastktur ke desa desa. 2019 dana infrastktur hampir Rp 1,5 triliun. Bahkan, kita akan bantu kabupaten dan kota dengan total anggaran Rp 500 miliar untuk infrastruktur" pungkasnya. (yn)

Satgas Kemendes PDTT Dan Call Center Menghindari Penyelewengan Dana Desa

Keputusan Kemenag Dan DPR BPHI 2019 Sebesar Rp. 35.235.602

Berlebel Kepala Daerah Supian Hadi Keruk SDA, Potensi kerugiannya Rp5,8 triliun Dan USD 711 ribu

Editor Sumsel

Info Terkait

GNPK RI OKU Selatan: Dengan Kesalahan yang Sama, Kepala Desa Gedung Ranau Ikuti Jejak Mantan Kepala Desa yang di DPO

Diduga Los Kontrol Pengawasan Hingga Realisasi Dana Desa 2025 Desa Watas, GNPK RI OKUS Akan Membawa Ke APH

Inspektorat OKU Selatan Seakan “Matisuri” Pembangunan (DD) 2024 yang penting hanya Fisiknya saja

Soal Dana Desa : BPD dan Masyarakat Simpang Sender Timur Geruduk Kejari OKU selatan

Penggunaan Dana Desa di Simpang Sender Timur Diduga Amburadul dan Disorot GNPK RI

Masyarakat Resah Oknum Kades Diduga Salah Gunakan Dana Desa Dibelikan Mobil Bodong

Berita Terbaru

Pertamina Patra Niaga Kilang Plaju Perkuat Kompetensi Pekerja Baru Untuk Tingkatkan Keandalan Operasional

Unsri Umumkan Hasil SNBP 2026 Hari Ini, 23 Ribu Pendaftar Rebut 2.294 Kursi

Ungkap Kasus 4 Kg Sabu, Kapolrestabes Palembang dan Delapan Personel Satres Narkoba Polrestabes Palembang Raih Penghargaan DPRD Palembang

LKPJ Wali Kota Palembang 2025 , DPRD Tekankan Evaluasi Nyata untuk Masyarakat

Disdik Sumsel Gelar Halal Bi Halal Idul Fitri 1447 Hijriah, Tekankan Pentingnya Kolaborasi Dunia Pendidikan

Pertamina Patra Niaga Kilang Plaju Perkuat Sistem Keselamatan Operasional melalui Peningkatan Keandalan Fire Protection System

Polri Hadir di Tengah Bencana, Polda Sumsel Perkuat Bantuan dan Trauma Healing Korban Kebakaran

PLN UP3 Palembang Gencarkan Edukasi Keselamatan Listrik, Warga Diingatkan Waspada Risiko di Rumah

Diskusi Bukan Formalitas, Kuyung Sapran Ingatkan Mahasiswa Jangan Asal Demo Tanpa Kajian

Berita Populer

Staf Bawaslu OKU Selatan Ditemukan Meninggal di Rumah Kontrakan, Polisi Lakukan Penyelidikan

Firdaus Hasbullah : Halal Bi Halal Jadi Momentum Perkuat Sinergi Alumni UMP

Polda Sumsel Monitoring 80 Lebih Objek Wisata Lebaran, Antisipasi Kemacetan dan Kejahatan

Bata dan Bakti Prajurit, Dari Lumpur ke Martabat, MCK Itu Menjadi Titik Balik di Somagede

Welcome Back!

Retrieve your password