Palembang, lamanqu.com – Diaglog Nasional yang diselenggarakan Forum Merdeka Barat 9 Dialog Pengentasan Kemisikinan Berbasis Pembangunan Desa di Sumsel digelar di Griya Agung, Senin (4/2/2019). Untuk menghindari penyelewengan dana desa, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) telah membentuk satgas, dan masyarakat bisa menghubungi call center 1500040.
Direktur Pengolahan dan Penyediaan Informasi Kominfo Siti Meiningsih mengatakan, bersandar pada data Badan Pusat Statistik, Provinsi Sumatera Selatan memiliki pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi (6,14{8683c2092de492d2a190cf7fbc06166f47c1e4e1eec97bd8c795afb1b4b0e460}) dan berada di atas rerata nasional (5,17{8683c2092de492d2a190cf7fbc06166f47c1e4e1eec97bd8c795afb1b4b0e460}) (BPS, 2018). Data ini menunjukkan bahwa pembangunan di Sumatera Selatan berkembang cukup baik dengan didukung dengan pembangunan infrastruktur yang semakin pesat karena diadakannya berbagai event internasional termasuk Asian Games 2018. Berbagai program & bidang bantuan sosial pun telah dikucurkan oleh pemerintah baik pusat maupun daerah, diantaranya Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu lndonesia Pintar (KIP), serta Dana Desa yang alokasinya terus meningkat mencapai Rp190 triliun, dari tahun 2017 hingga tahun 2019 (Kemendes).
“Dana Desa adalah salah satu program yang dilaksanakan pemerintah pusat untuk meningkatkan produktivitas masyarakat di desa agar semakin sejahtera. Hasil survei yang dilakukan Badan Pusat Statistik juga menunjukkan bahwa, terjadi pengurangan desa tertinggal dan tahun 2014 sebanyak 19.750 desa, menjadi 13.232 desa pada tahun 2018 (BPS, 2018),” ujarnya.
