lamanqu.com – Mayoritas pihak mengumandangkan argumen bahwa “Reuni 212” merupakan tali-temali pendukung salah satu pasangan calon dari Pilpres 2019. Boleh juga argumen itu dikedepankan oleh kubu pasangan calon yang dibuat gelisah dengan aksi massa Reuni 212 kemarin lalu (2/12/2018). Seolah peta kekuatan Pilpres sudah tergambar jelas, siapa yang akan memenangkan Pilpres 2019.
Tunggu dulu!!! Klaim-mengklaim itu bagian dari urusan politis. Sebab kubu pasangan calon yang satunya juga bakal membuat siasat dan taktik untuk memenangkan Pilpres 2019, masih banyak Suara Mengambang (Swing Voters) yang masih menganalisis pasangan calon mana akan dipilih.
Alangkah sempit jika peta Reuni 212 hanya dilihat dari sisi politis dan Pilpres. Reuni 212 mesti melebar, berani mengambil peran dalam gerakan massa (Civil Society), mendobrak kekuasaan yang tidak memihak rakyat lemah, petani miskin, dan memperjuangkan nilai-nilai kemanusiaan (Humanisme) tentu berlandaskan dogma agama (Islam).
Reuni 212 bukan hanya trayek euforia mendukung salah satu pasangan calon. Kekuatan massa 212 membuktikan bahwa civil society akan tetap menjadi perisai demokrasi. Menyatukan visi-misi memproduksi gagasan mengkedepankan humanisme.
Individu juga kelompok yang tergabung dalam Reuni 212 meluangkan kolektifitas turun menyuarakan pesan kepada pemerintah dan juga langsung kepada dunia, bahwa kekuatan aksi massa yang teroganisir dapat menjadi godam memukul pemerintah yang tidak sesuai kehendak rakyat.
Kekuatan rakyat menjadi paripurna ketika organisir terpola. Srategi dan siasat menonjolkan figur agama. Ini sah-sah saja, figur agama memegang peranan membela penindasan, melawan pemerintah yang tidak sesuai dengan kehendak rakyat berangkat dari dogma-dogma agama.
Siapa pun pemimpinya diharapkan komitmen menjaga lingkaran reuni 212, terus melebarkan gagasan untuk turut membela petani-petani miskin, warga desa yang kehilangan tanah, serta menjadi pembela hak agararia, dan tentu bergerak menyisir menyuarakan humanisme.
Reuni 212 juga dapat meruntuhkan instansi yudikatif yang tidak memihak rakyat lemah. Juga memberi peringatan kepada legislatif bahwa gedung yang selama ini berlindung mengatasnamakan wakil rakyat tinggal sebuah nama jika korupsi dan hak-hak rakyat masih terus diselewengkan.
05 Desember 2018
Oleh Asmaran Dani
