Palembang, lamanqu.com – Gubernur Sumsel Herman Deru resmi mencabut Pergub Nomor 23 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengangkutan Batu Bara Melalui Jalan Umum dicabut dan dikembalikan dengan Perda nomor 5 tahun 2011. Terhitung 8 November seluruh truk angkutan batubara dilarang melintasi jalan umum.
Herman Deru mengatakan, Pergub Nomor 23 Tahun 2012 Tentang Kompensasi Angkutan Batubara melintasi jalan umum resmi dicabut. Pergub pencabutan sudah ditandatangani, dan berlaku mulai 8 November 2018. “Harapan masyarakat yang menginginkan truk batubara tidak melintasi jalan umum sudah kami akomodir. Terima kasih kepada perusahaan tambang yang mau mengalihkan angkutan batubara melalui jalan khusus dan dengan kereta api, ” ujarnya saat diwawancarai di Kantor Gubernur, Selasa (6/11/2018).
Herman Deru menjelaskan, saat ini ada yang sedang diupayakan pintu utama masuk jalan khusus batubara. “Teknisnya akan dilaksanakan Dishub. Karena ini kehendak masyarakat, walaupun ada UU Minerba yang menyatakan angkutan batubara boleh menggunakan jalan umum, tapi itu harus ada Pergubnya. Dan Pergub Nomor 23 Tahun 2012 tentang tata cara angkutan batubara sudah resmi saya cabut. Kalau ada melanggar akan ditindak tegas,” tegasnya.
Hal senada diungkapkan Sekda Provinsi Sumsel Nasrun Umar. Dia mengatakan, Pergub nomor 23 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengangkutan Batu Bara Melalui Jalan Umum dicabut dan dikembalikan dengan Perda nomor 5 tahun 2011.
“Dengan pencabutan Pergub tersebut maka angkutan batubara dilarang melintas di jalan umum mulai 8 November 2018 pukul 00.00.
Maka dari itu seluruh angkutan batubara di Wilayah Kabupaten Lahat dan Muara Enim supaya mengalihkan semua angkutan batubara yang menggunakan jalan umum ke angkutan kereta api dan jalan khusus.
“Dengan adanya penutupan jalan umum untuk angkutan batubara sesuai instruksi Gubernur Sumsel, maka Dinas Perhubungan Provinsi Sumsel bersama instansi terkait lainnya diminta untuk melakukan pengawasan angkutan batubara di jalan raya.Saya minta Dishub Sumsel dapat melakukan pengawasan angkutan batubara di jalan raya. Dan ingat, mulai nanti tidak ada lagi angkutan batubara yang melintasi di jalan umum,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sumsel, Nelson Firdaus menambahkan, dengan dicabutnya Pergub tersebut, maka pihaknya bersama Tim Terpadu akan melakukan pengawasan dan penertiban angkutan batubara di jalan raya.
“Mulai 8 November kita akan lakukan pengawasan dan penertiban. Kalau nanti masih ada yang kedapatan melintas di jalan raya, makan akan kita beri sanksi berupa tilang,” jelasnya.
Nelson menambahkan, setelah Pergub ini dicabut, angkutan batubara harus melewati jalur alternatif dan tidak menggunakan jalan umum, khususnya jalan lintas Kabupaten Muara Enim sampai dengan Kota Prabumulih.
“Mulai 8 November seluruh angkutan batubara harus menggunakan jalan khusus angkutan batubara yang dikelola oleh PT Titan Infra Energy melalui PT Servo Lintas Raya,” katanya.
Kepala ESDM Provinsi Sumsel Robert Heri menambahkan, selama ini angkutan yang membawa batubara dan melintasi jalan umum mencapai 5 juta ton. “Kita sudah melakukan rapat dan PT Titan Infra Energy melalui PT Servo Lintas Raya melalui jalur khusus angkutan batubara itu siap menampung 5 juta ton tersebut. Bahkan, kondisi jalan, dermaga, timbangan semua sudah lengkap dan siap,” pungkasnya.
