Palembang, lamanqu.com — Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Selatan telah melakukan pemanggilan terhadap tujuh Kepala Desa dan Camat melalui surat yang ditujukan kepada Bupati Ogan Komering Ulu Timur (OKUT).
Surat pemanggilan bersifat biasa dengan nomor B-4174/N.6.5-FD.1/09/2018.Dalam surat tersebut Kejati meminta kepada Bupati agar menyampaikan kepada Camat dan tujuh Kepala Desa yakni Camat Semendawai Sukadi,Kades Karang Melati Cikwi, Kades Kota Mulya Saldi, Kades Bungin Jaya Muhtar Edi, Kades Karang Anyar I Wayan Swardika, Kades Karang Mulya Nengah Kamaryasa, Kades Karya Bakti Ketut Wijaya Kusuma, Kades Petanggan Bustam.
Berdasarkan Sprint 889/N.6/FD.1/09/2018 tanggal 5/9/2018.Disisi lain, Wakil Bupati OKUT mengakui bersama kades melakukan study banding ke Bali.
Bupati OKUT Kholik Mawardi saat di hubungi melalui Telpon Seluler tidak menjawab dan melalui pesan singkat jaringan Whats App tidak juga ada jawaban, pesan dibaca tapi tidak dijawab.
Kholik Mawardi tidak ada jawaban atas pertanyaan tentang adanya pemanggilan terhadap Camat Semendawai beserta tujuh Kades yang dilakukan Kejati Sumsel melalui surat kepada dirinya.
Wakil Bupati Feri Antoni saat dihubungi melalui telpon pada hari ini Senin ( 24/9 ). Feri Antoni mengakui, dirinya ikut dalam rombongan studi banding bersama Kades ke Bali untuk mengontrol kegaiatan para Kades disana. “Saya berangkat untuk melihat kegiatan disana ” ujarnya.
Ketika disinggung anggarannya, Feri mengungkapkan, dirinya menggunakan biaya sendiri. “Untuk Kades yang studi banding, saya tidak tahu menggunakan anggaran Dana Desa atau tidak. Tanya langsung ke Bupati. Nanti saya salah bicara, ” bebernya.
Ketika disinggung adanya Peraturan Bupati terkait studi banding itu, Feri mengungkapkan, mungkin ada. Karena keputusan itu dibuat saat dirinya sedang berada diluar kota. “Kayaknya ada, mungkin ada. Tanya langsung ke Bupati, ” tandasnya.
Kepala Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Rusman saat dikonfirmasi tidak mau berkomentar dan telpon dimatikan.
Hotma Hutadjulu Kasi Penkum Kejati Sumatera Selatan Hotma Hutadjulu menyatakan benar adanya pemanggilan terhadap beberapa Kades dan Camat. “Untuk Kadis Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) belum diperiksa, ” pungkasnya.
