lamanqu.com – Pemerintah terus melakukan usaha dan upaya untuk memajukan sektor kelautan dan perikanan. Demi mendorong hal tersebut Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melakukan kerja sama dengan TNI.
Kerja sama tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara kedua belah pihak. MoU ini akan berlaku hingga lima tahun mendatang. MoU ditandatangani oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti dan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto pada Senin pagi (11/2/2019) di Kantor KKP, Jakarta Pusat.
Susi mengungkapkan bahwa sumber daya laut Indonesia sangat kaya. Terlebih lagi wilayah laut di Indonesia cakupannya luas.
“Nilai yang ada di laut kita itu kaya raya, sumber daya energi, tambang, ikan, air dan sebagainya. 70{8683c2092de492d2a190cf7fbc06166f47c1e4e1eec97bd8c795afb1b4b0e460} NKRI itu laut, jadi laut wajib dijaga kedaulatannya maka kerja sama ini harus ditingkatkan, karena di laut lah kesempatan anak bangsa,” ungkap Menteri Susi.
Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto mengatakan pihaknya siap untuk membantu Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menjaga sumber daya alam (SDA) di laut Indonesia.
Hadi menegaskan armadanya selalu siap sedia untuk menghalau gangguan-gangguan kepada sumber daya kelautan Indonesia. Termasuk kapal-kapal asing pencuri ikan.
“Kami berupaya menghalau gangguan. Kami siap menggelar kekuatan apabila Ibu perlukan, saya harap semua TNI tetap komitmen mendukung kebijakan KKP dan saya sangat bangga, satu kata buat Ibu, Tenggelamkan!” kata Panglima Hadi di kantor KKP.
Lebih lanjut Panglima Hadi menjelaskan bahwa pihaknya memiliki infrastruktur pendukung pengamanan sumber daya kelautan. Dia mengatakan infrastruktur tersebut siap digunakan saat KKP membutuhkan.
“TNI juga memiliki infrastruktur yang bisa digelar dimana saja, yang mungkin diperlukan oleh KKP. TNI siap untuk membantu melaksanakan tugas yang diembankan kepada KKP,” ungkap Panglima Hadi.
Sebelumnya, pihak KKP dan TNI hari ini melakukan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) untuk memperkuat ketahanan pangan dan pengamanan sektor kelautan dan perikanan. MoU ini akan berlaku hingga lima tahun mendatang.
MoU yang baru diteken tersebut memuat lima hal. Pertama mengatur kerja sama tentang penguatan ketahanan pangan sektor kelautan dan perikanan.
Selanjutnya, mengenai ruang lingkup nota kesepahaman ini meliputi pelaksanaan program penguatan dan ketahanan pangan. Serta pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.
Berikutnya, nota kesepahaman tersebut berlaku untuk dalam jangka waktu lima tahun. MoU itu juga dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan dan evaluasi sesuai kesepakatan antar kedua belah pihak.
Lalu, nantinya para pihak bersepakat menindaklanjuti nota kesepahaman dalam bentuk perjanjian kerja sama yang mengatur secara rinci hal-hal yang telah ditetapkan dalam ruang lingkup nota kesepahaman dan para pihak menunjuk wakil-wakilnya.
Terakhir, nota kesepahaman ini akan ditindaklanjuti melalui perjanjian kerja sama antara KKP dan TNI Angkatan Udara serta peran kerja sama antara Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan dengan TNI Angkatan Laut.
