OKU SELATAN, LamanQu.Com – Persoalan ketersediaan pupuk bersubsidi, sulitnya akses Kredit Usaha Rakyat (KUR), pelayanan kesehatan, hingga kondisi infrastruktur jalan menjadi sejumlah aspirasi yang disampaikan masyarakat dalam kegiatan reses anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) Daerah Pemilihan (Dapil) V.
Kegiatan reses Masa Sidang VII Tahun 2026 tersebut berlangsung di Desa Talang Padang, Kecamatan Buay Pemaca, Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Selatan, Rabu (18/11/2026).
Lima anggota DPRD Sumsel yang hadir dalam kegiatan tersebut yakni Sri Mulyadi, SE, M.Si dari Partai Gerindra, Andri Fitriansyah, ST, MM dari Partai NasDem, Mirza Gumai, SIP dari PAN, Farhan Qoribi, ST dari PKB, serta Attahirah Putri Lestari, SE dari PPP.
Kepala Desa Talang Padang, Sulaidi, dalam sambutannya berharap berbagai proposal dan usulan yang disampaikan masyarakat dapat diperjuangkan hingga terealisasi.
Menurutnya, meskipun tidak seluruh usulan dapat direalisasikan dalam waktu dekat, masyarakat berharap program-program tersebut bisa menjadi perhatian pemerintah untuk dilaksanakan pada tahun berikutnya.
Senada, Camat Buay Pemaca, Sainal Sagiman, SE, berharap aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui kegiatan reses tersebut dapat ditindaklanjuti sehingga mampu mendorong peningkatan pembangunan di wilayah Kecamatan Buay Pemaca.

Sementara itu, Koordinator Dapil V, Sri Mulyadi, mengingatkan masyarakat agar menyampaikan usulan berdasarkan kebutuhan bersama dan kepentingan orang banyak.
Ia menekankan pentingnya menentukan skala prioritas agar aspirasi yang disampaikan lebih terarah dan memiliki peluang untuk diperjuangkan.
“Usulan yang disampaikan hendaknya merupakan kebutuhan orang banyak. Jadi, tidak perlu terlalu banyak mengusulkan, tetapi pilihlah mana yang benar-benar menjadi skala prioritas,” ujarnya.
Dalam sesi dialog, sejumlah warga dan kepala desa menyampaikan berbagai persoalan yang selama ini dihadapi masyarakat.
Taufik Hadi Wijaya, warga Desa Talang Padang, mengeluhkan ketersediaan pupuk yang dinilai masih menjadi kendala bagi petani. Ia mengatakan, masyarakat terkadang harus mengantre hari ini dan baru bisa mengambil pupuk pada keesokan harinya.
Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan di kalangan petani mengenai penyebab keterlambatan distribusi pupuk.
Selain itu, ia juga menyoroti sulitnya masyarakat mendapatkan akses pembiayaan melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR). Bahkan, menurutnya, sejumlah pengajuan pinjaman sejak 2013 belum mendapatkan realisasi.
Aspirasi lainnya disampaikan Andi, warga Tanjung Menang, yang mengeluhkan pelayanan kesehatan, khususnya terkait kepesertaan BPJS Kesehatan dan proses rujukan pasien ke Palembang.
Ia mengungkapkan, beberapa kali pasien asal OKU Selatan mengalami kesulitan ketika hendak dirujuk ke Palembang karena terkendala ketersediaan kamar rumah sakit.
Sementara itu, Suhaimi dari Desa Talang Padang meminta perhatian pemerintah terkait belum tersedianya kantor maupun fasilitas pemadam kebakaran di wilayahnya.
Menurutnya, kondisi tersebut membuat masyarakat kesulitan ketika terjadi kebakaran. Karena itu, ia berharap setiap kecamatan dapat memiliki satu unit mobil pemadam kebakaran.
Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Sri Mulyadi menjelaskan bahwa persoalan pupuk perlu ditelusuri lebih lanjut. Menurutnya, pada era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, harga pupuk justru semakin terjangkau dan persyaratan pembeliannya juga dipermudah dengan menggunakan KTP.
“Kalau memang masih terjadi kelangkaan, akan kita kroscek dan konfirmasi kepada PT Pupuk Sriwidjaja (Pusri). Namun, terakhir kami reses di wilayah OKU dan OKU Selatan, tidak ditemukan kekurangan pupuk,” jelasnya.
Terkait persoalan rujukan pasien ke Palembang, Sri Mulyadi menegaskan bahwa rumah sakit tidak boleh menolak pasien dalam kondisi darurat atau emergency.
Jika ditemukan adanya penolakan terhadap pasien emergency, masyarakat diminta segera melaporkannya. Namun, apabila kendalanya karena seluruh kamar rumah sakit sudah terisi, pasien memang harus menunggu ketersediaan kamar.

Mengenai sulitnya pengajuan KUR, ia menduga terdapat sejumlah faktor yang menyebabkan permohonan masyarakat belum disetujui, di antaranya persoalan data pemohon maupun wilayah yang masuk kategori merah menurut penilaian pihak perbankan.
“Kita akan coba koordinasikan kembali dengan pihak bank agar persoalan ini bisa diketahui penyebabnya,” katanya.
Untuk usulan mobil pemadam kebakaran, Sri Mulyadi menjelaskan bahwa pengadaan fasilitas tersebut merupakan kewenangan pemerintah kabupaten. Meski demikian, pihaknya akan berupaya menyampaikan dan memperjuangkan usulan tersebut.
Anggota DPRD Sumsel lainnya, Mirza Gumai, SIP, turut menyoroti persoalan distribusi pupuk. Menurutnya, kendala yang terjadi di lapangan terkadang berkaitan dengan regulasi yang belum sinkron antara kebijakan pemerintah pusat dan pelaksanaannya di daerah.
Karena itu, ia menyatakan akan mengoordinasikan persoalan tersebut dengan pihak PT Pusri agar distribusi pupuk kepada petani dapat berjalan lebih baik.
Sementara itu, Attahirah Putri Lestari atau yang akrab disapa Puput, menanggapi usulan pengadaan mobil pemadam kebakaran untuk setiap kecamatan.
Ia mengatakan, pemerintah provinsi memiliki program bantuan mobil pemadam kebakaran. Idealnya, setiap kecamatan memiliki satu unit kendaraan pemadam untuk mempercepat penanganan ketika terjadi kebakaran.
Untuk merealisasikan kebutuhan tersebut, Puput menyarankan agar kepala desa bersama pemerintah kecamatan menyusun proposal pengajuan bantuan yang ditujukan kepada Bupati OKU Selatan.
Selanjutnya, proposal tersebut dapat diteruskan oleh bupati kepada gubernur hingga kementerian terkait.
“Mudah-mudahan usulan pengadaan mobil pemadam kebakaran ini bisa terealisasi sehingga setiap kecamatan memiliki fasilitas yang memadai untuk mengantisipasi dan menangani kebakaran,” harapnya.
(Adv)










