Palembang,LamanQu.Com-Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) dalam hal ini Gubernur Sumsel Dr H Herman Deru, S.H., M.M sangat geram sekali melihat kendaraan angkutan barang yang diduga melanggar ketentuan kelas jalan dan membawa muatan melebihi kapasitas atau overload.
Hal ini terungkap saat Gubernur Sumsel Dr H Herman Deru, S.H., M.M hendak melakukan perjalanan kembali ke kota Palembang setelah menghadiri kegiatan Sriwijaya Ranau Gran Fondo (SRGF) 2026 di Danau Ranau Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Selatan, Minggu (15/11/2026) yang lalu.
Dalam perjalanan tersebut, saya menemukan sebuah kendaraan mobil truk bermuatan pasir dengan konfigurasi 10 roda dan enam sumbu melintas di wilayah Kecamatan Cempaka, Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Timur, perbatasan Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI).
Saya mengaku curiga melihat kendaraan tersebut, maka didalam perjalanan saya tersebut langsung saja saya setop kan kendaraan tersebut.
Setelah diperhatikan, truk yang semula dikiranya kosong ternyata membawa muatan pasir yang diperkirakan mencapai 40 ton.
Setelah melihat kondisi tersebut dilapangan, saya langsung mengarahkan agar kendaraan tersebut dibawa ke pihak berwajib untuk diproses sesuai ketentuan yang berlaku.
Semalam saya pulang dari Sriwijaya Ranau Gran Fondo, saya curiga melihat ada kendaraan roda 10, enam sumbu melintas di situ.
“Awalnya saya kira itu kosong, eh ternyata ada muatannya hingga 40 ton,” kata Deru saat diwawancarai di Hotel Swarna Dwipa Palembang, Senin (16/11/2026).
Menurut Deru, kendaraan dengan muatan sebesar itu berpotensi mempercepat kerusakan jalan.
Terlebih, material yang diangkut berupa pasir yang masih mengandung air, sehingga menambah berat beban kendaraan.
Saya sangat menyayangkan kondisi tersebut karena pemerintah setiap tahun harus mengeluarkan anggaran hingga puluhan miliar rupiah untuk pemeliharaan jalan, mulai dari wilayah Ogan Komering Ilir (OKI) hingga Ogan Komering Ulu (OKU) Selatan.
Namun, jalan yang sudah diperbaiki kembali mengalami kerusakan akibat kendaraan yang melintas tidak sesuai dengan ketentuan tonase.
“Setiap tahun jalan itu kita pelihara, biayanya puluhan miliar rupiah, tetapi rusak terus, dan Itu uang rakyat atau masyarakat,” tegasnya.
Deru pun mengingatkan seluruh perusahaan transportasi dan pemasok bahan bangunan agar tidak hanya mementingkan kelancaran aktivitas usaha, tetapi juga memperhatikan dampak terhadap fasilitas umum.
Silakan saja beraktivitas, tetapi jangan sampai menyusahkan orang lain.
Jalan yang seharusnya kelas III dan hanya boleh dilewati kendaraan dengan tonase sekitar 8 sampai 10 ton, justru dilalui kendaraan bermuatan sampai 40 ton,” ungkapnya.
Terkait tindak lanjut terhadap kendaraan tersebut, Deru memastikan truk yang diduga overload itu sudah berada di Polisi Sektor (Polres) OKU Timur.
Pengusahanya akan dipanggil? “Iya, dipanggil. Mobilnya ada di Polres OKU Timur,” ungkapnya.
Saya berharap kejadian ini menjadi perhatian serius bagi para pengusaha angkutan agar tidak mengabaikan aturan muatan kendaraan.
Sebab, kerusakan jalan akibat kendaraan overload bukan hanya menambah beban anggaran pemerintah, tetapi juga merugikan masyarakat yang setiap hari menggunakan akses jalan tersebut.
Ditempat terpisah, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sumsel Musni Wijaya, S.Sos.,M.Si mengatakan, dimana mobil-mobil seperti itu sudah sering kita lakukan razia, cuma memang itu kan memang jalan ruas provinsi. Tapi memang ya kadang-kadang kan kita mungkin mau standby setiap hari disana.
Oleh karena itu, memang ya kita sudah sering melakukan penindakan, menertibkan rambu-rambu, tapi ini akan kita tambah lagi untuk di sosialisasikan lagi lah.
“Ya kalau itu kan memang menyalahi sebenarnya, di ruas jalan provinsi itu harusnya MST itu harusnya MST 8 ton maksimal, itu melebihi dari MST,” ucapnya.
Masih dilanjutkannya, kan memang bukan jalan itu, APBD selama ini kan ya lumayan besar lokasi kebutuhan jalan itu. Rusak itu karena daerah disana sudah sebagian sudah mulai rusak.
Ya salah satu penyebabnya itu tadi, yakni muatan melebihi m tonase tadi. Ya jadi kalau melihat kondisi itu, apa lagi itu jalan provinsi, yang merupakan kewenangan provinsi, ya memang tidak seharusnya mobil itu melintas disana.
“Terkait sanksi Untuk kendaraan dan perusahaan tersebut, ini yang sedang kita koordinasikan dengan katakanlah dengan dinas energi sumber daya mineral serta pihak terkait, karena galian C itu kan termasuk, jadi kita akan melihat dari proses perizinan mereka,” imbuhnya.
Ditambahkannya, kita lihat nanti, karena itu masih banyak kewenangannya, itu saya tidak bisa menjawab sekarang, karena masalah galian C ke ESDM, dan sebagainya. Terkait seluruh kendaraan bak terbuka pakai penutup, kalau himbauan dan sebagainya itu sudah sering kita lakukan.
Cuma yang namanya supir atau pengemudi ini tidak bisa kita pastikan satu supir ini bisa taat dan sebagainya. Jadi ya itu lah sanksinya adalah tulang yang kita kenakan.
“Kalau soal penilangan, kalau berdasarkan Undang-Undang itu Kepolisian, kalaupun Dishub melakukan razia itu harus didampingi oleh pihak kepolisian, jadi tidak bisa Dishub itu berdiri sendiri itu tidak bisa, jadi harus oleh pejabat Kepolisian,” jelasnya.
(Yanti/ril)










