MUSI RAWAS,LamanQu.Com-Ketidakjelasan realisasi hak kemitraan lahan plasma yang dipersoalkan warga Desa Sungai Pinang, Kabupaten Musi Rawas, Sumatera Selatan, kini menjadi sorotan. PT Daya Agro Lestari didesak memberikan penjelasan terbuka mengenai status lahan, data penerima manfaat, serta alasan belum terealisasinya hak yang diklaim warga telah tercatat sejak 2017.
Dua warga, Erliansyah dan Sira Yudin, mempertanyakan kepastian hak kemitraan plasma yang mereka klaim tercantum dalam dokumen Nomor 383/KPTS/DISBUN/2017. Keduanya menyebut nama mereka tercatat sebagai calon penerima atau penerima manfaat program plasma.
Namun, menurut keterangan warga, hingga November 2026 mereka belum memperoleh kejelasan mengenai realisasi hak tersebut, baik terkait keberadaan fisik lahan, pola pengelolaan maupun manfaat ekonomi yang seharusnya diterima.
Merasa belum mendapatkan kepastian, kedua warga tersebut telah menempuh jalur persuasif dengan menyampaikan surat permohonan klarifikasi secara resmi pada hari Selasa 03 November 2026 kepada pimpinan PT Daya Agro Lestari.
Dalam surat tersebut, warga meminta perusahaan memberikan penjelasan terhadap lima persoalan mendasar:
1. Memastikan kebenaran pencatatan nama Erliansyah dan Sira Yudin dalam daftar calon penerima atau penerima manfaat program plasma.
2. Menjelaskan alasan serta kendala administratif, hukum maupun operasional yang menyebabkan hak tersebut belum memperoleh kejelasan.
3. Membuka informasi mengenai lokasi, luas, kondisi fisik, dan status lahan yang diperuntukkan bagi penerima manfaat.
4. Menyampaikan kepastian mekanisme penyelesaian beserta target waktu yang jelas.
5. Menjelaskan apabila terdapat perubahan data, pengalihan, atau kebijakan perusahaan yang berdampak terhadap hak masyarakat.
Dua warga, Erliansyah dan Sira Yudin, mempertanyakan kepastian hak kemitraan plasma yang mereka klaim tercantum dalam dokumen Nomor 383/KPTS/DISBUN/2017. Keduanya menyebut nama mereka tercatat sebagai calon penerima atau penerima manfaat program plasma.
Namun, menurut keterangan warga, hingga November 2026 mereka belum memperoleh kejelasan mengenai realisasi hak tersebut, baik terkait keberadaan fisik lahan, pola pengelolaan maupun manfaat ekonomi yang seharusnya diterima.
Merasa belum mendapatkan kepastian, kedua warga tersebut telah menempuh jalur persuasif dengan menyampaikan surat permohonan klarifikasi secara resmi pada hari Selasa 03 November 2026 kepada pimpinan PT Daya Agro Lestari.
Dalam surat tersebut, warga meminta perusahaan memberikan penjelasan terhadap lima persoalan mendasar:
1. Memastikan kebenaran pencatatan nama Erliansyah dan Sira Yudin dalam daftar calon penerima atau penerima manfaat program plasma.
2. 2. Menjelaskan alasan serta kendala administratif, hukum maupun operasional yang menyebabkan hak tersebut belum memperoleh kejelasan.
3. Membuka informasi mengenai lokasi, luas, kondisi fisik, dan status lahan yang diperuntukkan bagi penerima manfaat.
4. Menyampaikan kepastian mekanisme penyelesaian beserta target waktu yang jelas.
5. Menjelaskan apabila terdapat perubahan data, pengalihan, atau kebijakan perusahaan yang berdampak terhadap hak masyarakat.
Surat Klarifikasi Belum Mendapat Jawaban
Perwakilan warga menyampaikan bahwa surat permohonan klarifikasi tersebut telah diserahkan secara langsung kepada pihak manajer perusahaan. Namun, hingga berita ini disusun, mereka mengaku belum menerima tanggapan resmi.
Kondisi tersebut membuat warga mempertanyakan transparansi pengelolaan program kemitraan plasma yang berkaitan dengan hak masyarakat di sekitar wilayah perkebunan.
“Kami masih mengutamakan musyawarah dan penyelesaian secara kekeluargaan. Namun, kami membutuhkan kejelasan. Kalau memang nama kami tercatat, tunjukkan data dan jelaskan bagaimana status lahan tersebut. Jangan sampai persoalan ini terus berlarut-larut tanpa kepastian,” ujar Yansya, Kamis (12/11/2026).
Warga juga berharap perusahaan memberikan kesempatan untuk mencocokkan dokumen dan data yang dimiliki masyarakat dengan data perusahaan maupun koperasi unit desa (KUD) yang mengelola program plasma.
“Kami berharap pihak perusahaan memberikan ruang untuk penjelasan secara terbuka. Kami masih mengingat lokasi lahan yang kami maksud. Karena itu, kami ingin persoalan ini ditelusuri dan diselesaikan berdasarkan data serta dokumen yang dapat dipertanggungjawabkan,” ungkapnya.
Sebagai bentuk keseriusan, salinan surat permohonan klarifikasi tersebut juga telah ditembuskan kepada sejumlah instansi pemerintah terkait. Warga berharap instansi berwenang dapat melakukan pengawasan dan memfasilitasi penyelesaian apabila ditemukan ketidaksesuaian data atau persoalan administrasi.
Koalisi Mata Publik Desak Perusahaan Transparan
Terpisah, Ketua Koalisi Mata Publik Sumatera Selatan, Azuzet Jack, menyayangkan belum adanya tanggapan resmi perusahaan atas permintaan klarifikasi kedua warga tersebut.
Menurutnya, persoalan hak kemitraan plasma tidak boleh dibiarkan berlarut-larut tanpa penjelasan yang transparan, terlebih apabila masyarakat memiliki dokumen yang menjadi dasar untuk meminta kepastian haknya.
“Kami meminta PT Daya Agro Lestari tidak bersikap tertutup. Berikan penjelasan secara terbuka dan profesional. Apabila kedua warga memang tercatat dalam dokumen sebagai calon penerima atau penerima manfaat plasma, perusahaan harus menjelaskan bagaimana perkembangan dan status hak tersebut,” tegas Azuzet Jack.
Ia juga meminta perusahaan memfasilitasi pencocokan data antara masyarakat, manajemen perusahaan, dan KUD yang mengelola kemitraan plasma.
“Jangan biarkan masyarakat terus bertanya tanpa mendapatkan jawaban. Segera buka data, periksa dokumen, dan cocokkan seluruh administrasi antara pihak perusahaan dengan KUD. Jika terdapat perbedaan data atau persoalan dalam pelaksanaan kemitraan, harus dijelaskan secara terbuka agar tidak menimbulkan polemik berkepanjangan,” katanya.
Azuzet menegaskan, apabila klarifikasi tidak kunjung diberikan, pihaknya mendorong instansi perkebunan dan pemerintah daerah sesuai kewenangannya untuk melakukan penelusuran serta pengawasan terhadap pelaksanaan kemitraan tersebut.
Klarifikasi Perusahaan
Selajutnya pihak GM PT DAL Bram Ibrahim saat di konfirmasi Sabtu membenarkan telah menerima suratnya kini telah di lakukan dan di sampaikan ke pihak KUD Pinang Mandiri
“Saya sedang berkomunikasi dengan pihak Koperasi,Langkah yang dilakukan pihak KUD akan melakukan pengecekan”ujarnya.sabtu ( 14-11-2016).
Hingga berita ini diterbitkan, manajemen PT Daya Agro Lestari belum memberikan pernyataan atau tanggapan resmi terkait persoalan yang disampaikan kedua warga tersebut.
Redaksi Lamanqu.Com tetap membuka ruang seluas-luasnya kepada PT Daya Agro Lestari, KUD pengelola plasma, maupun instansi pemerintah terkait untuk menyampaikan klarifikasi, penjelasan, dan hak jawab sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pemberitaan ini merupakan penyampaian aspirasi dan pertanyaan warga yang masih membutuhkan verifikasi dokumen serta penjelasan dari seluruh pihak terkait. Transparansi dan kepastian hak masyarakat menjadi hal penting yang perlu dijawab secara terbuka.
(Yanti/ril)
