PALEMBANG,LamanQu. Com-Mantan Ketua Yayasan Sekolah Islam Terpadu (SIT) Al-Furqon Palembang, Chairil Abdillah, memperjuangkan kepastian masa kerja dan pemenuhan hak-hak ketenagakerjaan setelah hampir 14 tahun bekerja di lingkungan sekolah tersebut.
Perselisihan pengakhiran hubungan kerja itu kini memasuki tahap mediasi di Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kota Palembang.
Mediasi tripartit pertama antara Chairil dan pihak Yayasan SIT Al-Furqon Palembang digelar pada Senin (9/11/2026).
Namun, pertemuan tersebut belum menghasilkan kesepakatan sehingga penyelesaian perselisihan masih berlanjut melalui mekanisme mediasi.
Melalui kuasa hukumnya, Chairil menyampaikan bahwa dirinya mulai bekerja sejak 8 Oktober 2012. Sementara itu, pemberitahuan secara lisan mengenai pengakhiran hubungan kerja diterimanya pada 5 Agustus 2026.
Perselisihan tersebut berkaitan dengan kepastian status hubungan kerja, pengakuan masa kerja, dokumen ketenagakerjaan, serta pemenuhan hak-hak pekerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dalam proses mediasi, Chairil didampingi tim kuasa hukum dari Altair Law Office yang dipimpin Muhamad Khoiry Lizani, S.H., selaku pimpinan kantor hukum, bersama Dandi, S.H.
Khoiry mengatakan, pendampingan hukum tersebut bertujuan memastikan proses penyelesaian perselisihan berjalan sesuai mekanisme hukum ketenagakerjaan dengan tetap memperhatikan hak dan kewajiban masing-masing pihak.
“Yang menjadi perhatian kami adalah kepastian status hubungan kerja, pengakuan masa kerja, serta penyelesaian hak-hak ketenagakerjaan klien kami. Seluruhnya harus memiliki dasar yang jelas dan sesuai ketentuan hukum,” kata Khoiry dalam keterangannya.
Menurut Khoiry, pengakuan masa kerja Chairil sejak 8 Oktober 2012 menjadi salah satu poin penting yang perlu dibahas dalam proses mediasi.
Masa kerja tersebut menjadi salah satu unsur yang perlu diperhatikan dalam menentukan perhitungan hak ketenagakerjaan apabila terjadi pengakhiran hubungan kerja.
Selain itu, berdasarkan keterangan Chairil kepada tim kuasa hukum, hingga mediasi pertama berlangsung dirinya belum menerima dokumen tertulis mengenai pengakhiran hubungan kerja maupun surat keterangan kerja atau paklaring.
Sejumlah komponen hak ketenagakerjaan juga masih memerlukan klarifikasi lebih lanjut, terutama menyangkut dasar perhitungan, pengakuan masa kerja, serta mekanisme penyelesaiannya sesuai ketentuan yang berlaku.
Khoiry menegaskan, pihaknya masih mengutamakan penyelesaian melalui perundingan dan mediasi. Namun, apabila tidak tercapai kesepakatan, langkah hukum berikutnya dapat dipertimbangkan sesuai mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial.
“Apabila tidak tercapai kesepakatan, tentu ada mekanisme hukum berikutnya yang dapat ditempuh, termasuk melalui Pengadilan Hubungan Industrial sesuai persyaratan dan ketentuan yang berlaku,” tegasnya.
Ia menambahkan, pendampingan hukum tersebut bukan bertujuan menciptakan konflik dengan pihak yayasan, melainkan mendorong penyelesaian perselisihan secara objektif, proporsional, dan berdasarkan ketentuan hukum.
“Kami tidak mencari konflik, tetapi memperjuangkan hak pekerja agar diselesaikan secara adil dan sesuai ketentuan hukum,” tandas Khoiry.
Sementara itu, anggota tim kuasa hukum, Dandi, S.H., mengatakan Chairil pada prinsipnya masih menginginkan penyelesaian secara baik melalui mekanisme mediasi.
Menurutnya, pertemuan berikutnya diharapkan dapat membahas lebih konkret berbagai persoalan yang menjadi pokok perselisihan sehingga kedua belah pihak berpeluang menemukan titik temu.
“Kami tetap mengedepankan musyawarah. Harapannya, ada pembahasan yang lebih konkret dalam mediasi lanjutan sehingga masing-masing pihak bisa menemukan titik temu,” ujar Dandi.
Ia menjelaskan, penyelesaian perselisihan tersebut tidak hanya berkaitan dengan pengakhiran hubungan kerja, tetapi juga menyangkut kejelasan dokumen ketenagakerjaan, pengakuan masa kerja, serta pemenuhan hak pekerja berdasarkan peraturan perundang-undangan.
“Kami berharap seluruh hak pekerja, pengakuan masa kerja, dan dokumen ketenagakerjaan dapat diselesaikan sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” pungkasnya.
Disnaker Kota Palembang selanjutnya akan memfasilitasi proses mediasi lanjutan guna membahas penyelesaian perselisihan hubungan industrial antara Chairil dan pihak Yayasan SIT Al-Furqon Palembang.
Hingga berita ini ditulis, redaksi masih berupaya meminta konfirmasi kepada pihak Yayasan SIT Al-Furqon Palembang terkait perselisihan pengakhiran hubungan kerja tersebut.
Redaksi tetap membuka ruang bagi pihak yayasan untuk menyampaikan klarifikasi, tanggapan, maupun hak jawab sebagai bagian dari komitmen terhadap prinsip keberimbangan, akurasi, dan profesionalitas pemberitaan.
(Yanti)
