PALEMBANG,LamanQu.Com-Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan, H. Chairul S. Matdiah, meminta aparat penegak hukum mengusut secara transparan kasus dugaan pembakaran lahan yang menjerat Leo Waldi di kawasan Kebabe, Desa Gajah Mati, Kecamatan Sungai Menang, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI).
Chairul menegaskan, dirinya mendukung upaya penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan (karhutla). Namun, proses hukum harus dilakukan sesuai ketentuan, disertai bukti yang kuat, serta tidak menimbulkan kesan kriminalisasi terhadap masyarakat.
“Kami mendukung penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran lahan. Tapi kami juga meminta agar prosesnya jelas, ada surat yang sah, dan tidak ada kesan kriminalisasi,” ujar Chairul saat ditemui di Gedung DPRD Sumsel, Senin (9/11/2026).
Pernyataan tersebut disampaikan setelah keluarga Leo Waldi mendatangi DPRD Sumsel untuk menyampaikan kronologi penangkapan sekaligus membantah tuduhan pembakaran lahan yang dialamatkan kepada Leo.
Menurut keterangan keluarga, Leo dibawa dari kediamannya pada 1 November 2026 oleh rombongan yang diduga terdiri atas anggota TNI dan personel Satgas Karhutla. Saat itu, keluarga mengaku mendapat penjelasan bahwa Leo hanya akan dipinjam selama satu hingga dua jam untuk dimintai keterangan.
Namun, Leo tidak kunjung dikembalikan ke rumah. Keluarga kemudian mengetahui bahwa yang bersangkutan berada di Polres OKI dan telah diproses sebagai tersangka.
Chairul mengatakan, persoalan tersebut perlu mendapat perhatian serius, terutama menyangkut prosedur penangkapan dan dugaan keterlibatan oknum aparat dalam membawa Leo.
“Saya akan berkoordinasi dengan Kapolda dan Pangdam terkait masalah ini,” katanya.
*Soroti Prosedur Penangkapan
Politisi Partai Demokrat itu juga menyoroti laporan keluarga ke Propam Polri terkait dugaan kejanggalan administrasi penangkapan. Salah satu hal yang dipersoalkan adalah surat penangkapan yang menurut keluarga tidak mencantumkan nama-nama anggota rombongan yang membawa Leo dari kebunnya.
Chairul meminta setiap dugaan penyimpangan prosedur diperiksa secara objektif agar tidak menimbulkan persoalan baru dalam proses penegakan hukum.
“Kalau memang ada prosedur yang tidak sesuai, harus dikoreksi. Jangan sampai penegakan hukum justru menimbulkan masalah baru,” ujarnya.
Ia juga meminta aparat tidak hanya berfokus pada Leo, tetapi turut menelusuri asal mula kebakaran, termasuk dugaan kebakaran yang sebelumnya terjadi di lahan perusahaan.
“Keluarga bilang api berasal dari lahan perusahaan. Itu juga harus diusut. Jangan hanya masyarakat kecil yang ditindak,” kata Chairul.
Menurut dia, seluruh fakta di lapangan harus diperiksa secara menyeluruh, termasuk kepemilikan lahan, titik awal kebakaran, serta aktivitas yang dilakukan Leo sebelum ditetapkan sebagai tersangka.
“Kita bicara logika. Apakah mungkin seseorang membakar kebunnya sendiri? Keluarga korban juga kehilangan mobil dan lahannya. Ini perlu kajian serius,” ujarnya.
Chairul berharap Kapolda Sumsel dan Pangdam II/Sriwijaya dapat memberikan penjelasan agar persoalan tersebut tidak berkembang menjadi spekulasi di tengah masyarakat.
*Keluarga Bantah Membuka Lahan dengan Membakar
Dalam pertemuan di DPRD Sumsel, Mukhsin alias Ateng, mertua Leo Waldi, menyampaikan bahwa kebakaran yang terjadi di kawasan tersebut diduga bermula dari lahan milik PT BMH.
Menurut Ateng, api yang disebutnya tidak segera dipadamkan selama kurang lebih satu bulan itu kemudian merambat ke lahan perkebunan milik keluarganya. Kebakaran tersebut, kata dia, turut menghanguskan sekitar 50 hektare lahan dan satu unit mobil yang digunakan untuk membawa air guna membantu pemadaman.
Ateng mengaku telah melaporkan kejadian kebakaran tersebut ke Polsek Sungai Menang sekitar 24 hari sebelum Leo dibawa oleh rombongan aparat.
“Api ini awalnya dari lahan PT BMH. Sudah kurang lebih satu bulan tidak ada pemadaman, kemudian merambat ke kebun kami. Bahkan, satu unit mobil yang digunakan untuk membawa air dan memadamkan api ikut terbakar,” ungkapnya.
Ia menjelaskan, setelah kebakaran terjadi, Leo bersama keluarga melakukan pembersihan sisa-sisa material kebakaran di kebun sawit milik keluarga. Aktivitas tersebut, menurutnya, kemudian ditafsirkan sebagai kegiatan membuka lahan dengan cara membakar.
Ateng membantah keras tuduhan tersebut. Ia menegaskan, lahan yang dibersihkan bukan kawasan hutan baru, melainkan perkebunan sawit yang sudah lama dimiliki dan dikelola keluarga.
“Yang dibersihkan itu kebun yang sudah terbakar, bukan membuka hutan baru. Kami justru menjadi korban kebakaran, tetapi sekarang Leo malah dituduh sebagai pelaku pembakaran,” katanya.
Mustra, perwakilan keluarga besar Ateng, juga mempertanyakan dasar penetapan Leo sebagai tersangka. Menurut dia, keluarga sebelumnya telah melaporkan kebakaran ke Polsek Sungai Menang dan petugas sempat turun mengecek lokasi.
Namun, sekitar 24 hari setelah laporan tersebut, pihak perusahaan disebut datang ke lokasi dan melakukan pemeriksaan menggunakan drone. Setelah itu, Leo dituduh melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar.
Mustra mengatakan, keluarga mendapat informasi bahwa bukti yang digunakan untuk menjerat Leo antara lain temuan obor dan hasil pemantauan drone.
Ia meminta penyidik menguji seluruh bukti tersebut dengan kondisi faktual di lapangan, termasuk memastikan apakah titik kebakaran berada di kawasan hutan yang baru dibuka atau justru di perkebunan sawit milik keluarga.
“Kalau memang disebut membuka hutan dengan cara membakar, harus dibuktikan dulu. Itu kebun sawit milik keluarga kami yang sudah ada, bukan hutan baru. Kami juga kehilangan lahan dan mobil untuk memadamkan api,” ujarnya.
Mustra juga menyampaikan bahwa keluarga berencana melaporkan Kapten IR, yang menurut pengakuan keluarga menyampaikan bahwa Leo hanya akan dibawa selama satu atau dua jam, ke Polisi Militer (Pom).
Sementara itu, Habadi, perwakilan keluarga besar Ateng, menduga terdapat kejanggalan dalam proses penanganan perkara Leo. Ia mempertanyakan alasan Leo dibawa ke Polres setelah sebelumnya dijemput secara baik-baik dengan alasan hanya dimintai keterangan sementara.
Menurut Habadi, keluarga semakin curiga setelah mengetahui Leo berada di Polres OKI dan kemudian meminta sejumlah dokumen hukum, mulai dari surat perintah penangkapan, surat perintah penahanan hingga surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP).
“Kami menduga ada kriminalisasi. Lahan kebun kami sekitar 50 hektare terbakar, satu unit mobil juga terbakar untuk membantu pemadaman, tetapi sekarang Leo justru dituduh sebagai pelaku pembakaran,” katanya.
Keluarga berharap proses hukum terhadap Leo dilakukan secara terbuka dan seluruh pihak yang diduga berkaitan dengan peristiwa kebakaran turut diperiksa.
Mereka juga meminta aparat mengklarifikasi peran pihak-pihak yang membawa Leo dari rumah hingga diserahkan ke Polres OKI.
Sebagai informasi, Leo Waldi saat ini berstatus tersangka berdasarkan Surat Penangkapan Nomor Sp.Kap/187/XI/RES.5.3/2026/Reskrim.
Keluarga menyatakan akan terus memperjuangkan keadilan dan meminta agar Leo dibebaskan apabila dalam proses pemeriksaan terbukti tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang disangkakan.
Sementara itu, dugaan keterlibatan pihak perusahaan dalam awal terjadinya kebakaran serta seluruh keberatan keluarga terhadap prosedur penangkapan masih memerlukan klarifikasi dan pembuktian dari pihak-pihak terkait.
(Yanti)
