JAKARTA,LamanQu.Com – Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) menilai arah pembangunan ekonomi Indonesia masih gagal mengubah struktur ketimpangan. Meski investasi terus meningkat dan kawasan industri bertambah, posisi rakyat dinilai tetap berada sebagai penyedia tenaga kerja murah, sementara penguasaan teknologi, modal, dan keuntungan ekonomi masih terkonsentrasi pada segelintir kelompok.
Pandangan tersebut menjadi pesan utama dalam peluncuran Manifesto Arah Juang: Politik Redistribusi untuk Kesejahteraan Rakyat yang digelar bertepatan dengan peringatan Hari Lahir ke-27 LMND di Gedung Teater Kementerian Pemuda dan Olahraga, Jakarta, Senin (27/7).
Ketua Umum LMND Yoga Aldo Novensi mengatakan pembangunan ekonomi selama ini terlalu berorientasi pada pertumbuhan angka investasi tanpa disertai perubahan struktur kepemilikan aset, penguasaan teknologi, dan akses rakyat terhadap ilmu pengetahuan.
“Selama rakyat hanya ditempatkan sebagai buruh, sementara teknologi, modal, dan nilai tambah dikuasai pihak lain, industrialisasi tidak akan membawa Indonesia menjadi negara yang benar-benar mandiri,” kata Yoga.
Menurutnya, Indonesia memiliki sumber daya alam melimpah dan bonus demografi yang besar. Namun potensi tersebut belum mampu mendorong lahirnya industri nasional yang berdiri di atas kekuatan teknologi dan pengetahuan bangsa sendiri.
Karena itu, LMND menawarkan politik redistribusi sebagai agenda perubahan. Organisasi tersebut mengusulkan tiga program utama, yakni pajak kekayaan, reforma agraria, serta pendidikan gratis, ilmiah, dan demokratis sebagai fondasi membangun ekonomi yang lebih berkeadilan.
Sekretaris Jenderal LMND Riski Oktara Putra menilai pendidikan tidak boleh hanya diposisikan sebagai instrumen untuk memenuhi kebutuhan pasar tenaga kerja.
“Pendidikan harus melahirkan masyarakat yang mampu menguasai ilmu pengetahuan, mengembangkan teknologi, mengelola sumber daya alam, sekaligus menentukan arah pembangunan ekonomi nasional. Kalau hanya mencetak buruh murah, struktur ekonomi tidak akan pernah berubah,” ujarnya.
Menurut Riski, redistribusi juga tidak boleh dipahami sebatas membagikan bantuan sosial atau hasil pertumbuhan ekonomi. Yang lebih penting adalah mendistribusikan kembali akses terhadap tanah, teknologi, ilmu pengetahuan, dan alat produksi agar rakyat memiliki posisi yang setara dalam pembangunan.
Dalam manifesto tersebut, LMND juga mendorong penerapan pajak kekayaan terhadap kelompok dengan akumulasi aset yang sangat besar. Penerimaan negara dari kebijakan itu diusulkan untuk membiayai pendidikan, layanan kesehatan, riset, perumahan, transportasi publik, jaminan sosial, hingga reforma agraria.
Di sektor agraria, LMND mendesak pemerintah mengevaluasi konsesi lahan yang bermasalah, membatasi monopoli penguasaan tanah, melindungi wilayah masyarakat adat dan pesisir, serta mendistribusikan tanah kepada rakyat yang mengelola dan menggantungkan kehidupannya pada sektor tersebut.
Sementara itu, Wakil Menteri Perindustrian RI Faisol Riza yang hadir dalam peluncuran manifesto menilai salah satu gagasan penting yang diangkat LMND adalah penempatan pengetahuan sebagai fondasi perjuangan organisasi.
Menurut Faisol, Indonesia tidak akan mampu membangun industri nasional yang kuat apabila hanya mengandalkan investasi, pembangunan kawasan industri, atau ketersediaan bahan baku.
“Industrialisasi membutuhkan penguasaan ilmu pengetahuan, riset, teknologi, dan sumber daya manusia yang berkualitas. Tanpa itu, kita akan terus bergantung pada negara lain,” ujarnya.
Sebagai tindak lanjut manifesto tersebut, LMND akan membawa agenda politik redistribusi ke berbagai kampus dan daerah melalui pendidikan politik, riset, advokasi kebijakan, serta konsolidasi bersama organisasi buruh, tani, nelayan, masyarakat adat, dan berbagai elemen gerakan rakyat.
Organisasi itu juga akan membentuk Posko Wujud Rakyat sebagai ruang pendidikan, pengaduan masyarakat, hingga pengorganisasian gerakan untuk mengawal isu pendidikan, reforma agraria, dan kebijakan ekonomi yang dinilai lebih berpihak kepada rakyat.
(Yanti)
