Palembang,LamanQu.Com-Ketua DPD GMNI Sumatera Selatan, Samuel Rio, menyampaikan keprihatinannya terhadap berbagai dinamika kebijakan nasional yang dinilai berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat. Dalam keterangannya, ia menyoroti kenaikan harga BBM non-subsidi, maraknya pengungkapan kasus korupsi, pembahasan RUU Polri, hingga perlunya evaluasi terhadap program-program prioritas pemerintah.
Menurutnya, kenaikan harga BBM non-subsidi tidak dapat dipandang sebagai persoalan yang berdiri sendiri. Meski tidak secara langsung menyasar masyarakat penerima subsidi, kebijakan tersebut dinilai berpotensi meningkatkan biaya transportasi dan distribusi yang pada akhirnya dapat memicu kenaikan harga kebutuhan pokok.
“Di tengah kondisi ekonomi yang masih menekan daya beli masyarakat, setiap kebijakan yang berdampak pada biaya hidup harus dipertimbangkan secara matang. Pemerintah perlu memastikan bahwa masyarakat tidak semakin terbebani,” ujarnya.
Bung Samuel Rio juga menyinggung maraknya pengungkapan kasus dugaan korupsi yang melibatkan pejabat publik sebagai indikator bahwa persoalan integritas dalam tata kelola pemerintahan masih menjadi tantangan serius.
“Kondisi ini memunculkan keresahan di tengah masyarakat. Masih ada oknum-oknum yang bertindak layaknya ‘tikus-tikus penghisap’ yang menggerogoti keuangan negara demi kepentingan pribadi dan kelompoknya. Kritik ini ditujukan kepada perilaku koruptif para pelaku, bukan sebagai generalisasi terhadap seluruh aparatur negara,” tegasnya.
Selain itu, DPD GMNI Sumatera Selatan juga menyoroti pentingnya transparansi dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan, termasuk pembahasan RUU Polri. Menurutnya, regulasi yang memiliki dampak besar terhadap masyarakat harus dibahas secara terbuka dan melibatkan partisipasi publik yang bermakna.
Lebih lanjut, Bung Samuel Rio menilai pemerintah perlu melakukan evaluasi terhadap prioritas belanja negara di tengah tekanan ekonomi yang masih dirasakan masyarakat. Ia berpandangan bahwa program-program yang membutuhkan alokasi anggaran besar perlu ditinjau dari sisi efektivitas dan urgensinya.
“Sudah saatnya pemerintah mengevaluasi program-program yang menyerap anggaran besar, termasuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KKDMP). Jika implementasinya belum optimal atau menimbulkan tekanan terhadap kapasitas fiskal, maka perlu dipertimbangkan penyesuaian atau realokasi anggaran ke sektor yang lebih mendesak seperti penciptaan lapangan kerja, pendidikan, kesehatan, dan perlindungan daya beli masyarakat,” katanya.
DPD GMNI Sumatera Selatan menegaskan bahwa keberhasilan pemerintahan tidak hanya diukur dari banyaknya program yang dijalankan, tetapi juga dari ketepatan sasaran, efisiensi penggunaan anggaran, serta keberpihakan terhadap kepentingan rakyat.
“Di tengah tekanan ekonomi, rakyat membutuhkan kebijakan yang adaptif, transparan, dan berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat. Sudah saatnya pemerintah mengevaluasi program-program yang belum menunjukkan efektivitas optimal dan mengarahkan sumber daya negara pada agenda yang memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat Indonesia,” tutup Bung Samuel Rio.
(Yanti)
