Palembang. Lamanqu. Com
Lembaga Kajian Pembangunan Sumatera Selatan (LKPSS) menyatakan kesiapannya untuk memberikan kontribusi pemikiran strategis kepada Pemerintah Kota Palembang, khususnya dalam mengatasi persoalan banjir yang kerap terjadi.
Ketua LKPSS, Dr. Ir. H. Rahidin H. Anang, mengungkapkan bahwa pihaknya telah melakukan rapat internal guna merumuskan berbagai gagasan dan hasil kajian. Seluruh rekomendasi tersebut rencananya akan disampaikan langsung kepada Wali Kota Palembang, Ratu Dewa dalam agenda audiensi mendatang.
“Kami akan melakukan audiensi dengan Bapak Wali Kota. LKPSS ingin berbagi pengalaman, ilmu, serta hasil kajian sebagai bentuk kontribusi nyata dalam pembangunan Kota Palembang,” ujarnya.
Menurut Rahidin, fokus utama yang akan dibahas adalah penanganan banjir yang hingga kini masih menjadi persoalan klasik di Kota Palembang. Ia menilai, penanganan banjir membutuhkan pendekatan yang serius, terencana, dan berbasis kajian ilmiah.
“Mengatasi banjir tidak semudah membalikkan telapak tangan. Dibutuhkan tenaga, waktu, serta anggaran yang tidak sedikit. Namun yang paling penting adalah keseriusan semua pihak,” tegasnya.
Ia juga menyoroti potensi geografis Palembang yang dilalui oleh Sungai Musi. Menurutnya, keberadaan sungai tersebut seharusnya dapat dimanfaatkan secara optimal sebagai jalur utama pengendalian air.
“Palembang sudah memiliki sejumlah kolam retensi. Namun, perlu dikaji lebih dalam mengapa aliran air belum sepenuhnya diarahkan secara maksimal ke Sungai Musi,” jelasnya.
Dalam upaya konkret, LKPSS mendorong pembentukan tim khusus yang independen, profesional, dan bebas dari intervensi kepentingan.
“Tim ini harus benar-benar bekerja untuk kepentingan masyarakat. Anggaran bisa bersumber dari dinas terkait, tetapi personelnya harus diisi tenaga profesional agar hasil kajiannya objektif,” tambahnya.
Selain persoalan banjir, LKPSS juga menyoroti sejumlah isu lain yang dinilai mendesak, seperti instalasi kabel yang semrawut, pengelolaan parkir, hingga minimnya penerangan jalan umum.
Rahidin menilai, keberadaan kabel yang tidak tertata—baik kabel listrik maupun provider—bahkan yang diduga dipasang di saluran drainase, berpotensi memperburuk kondisi lingkungan dan estetika kota.
“Ke depan, pemasangan kabel sebaiknya dilakukan di bawah tanah agar kota terlihat lebih rapi dan aman,” katanya.
Di sektor lain, LKPSS melihat potensi besar Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor parkir yang belum dikelola secara optimal.
“Pengelolaan parkir saat ini masih terfragmentasi, ada yang dikelola Dinas Perhubungan dan ada oleh Bapenda. Ini perlu ditata ulang agar lebih profesional dan transparan, karena potensinya sangat besar bagi PAD,” ujarnya.
Permasalahan penerangan jalan juga menjadi perhatian serius. Rahidin menyebut masih banyak lampu jalan yang tidak berfungsi, bahkan di kawasan strategis seperti sekitar Jembatan Ampera.
“Masyarakat sudah membayar tagihan listriknya. Tapi sayangnya masyarakat tidak mendapatkan haknya. Lampu jalan adalah hak masyarakat. Namun kenyataannya masih banyak yang mati, sehingga berdampak pada kenyamanan dan keamanan. DPRD juga perlu mengawasi penggunaan anggaran di sektor ini di Dishub, ” ungkapnya.
LKPSS berharap Pemerintah Kota Palembang dapat membuka ruang seluas-luasnya bagi partisipasi masyarakat dan kalangan akademisi dalam memberikan masukan konstruktif.
“Kami berharap pemerintah tidak apatis terhadap kritik. Semua ini demi mewujudkan Palembang yang lebih baik, menuju Palembang Darussalam,” pungkasnya.
Melalui rencana audiensi tersebut, LKPSS optimistis berbagai gagasan dan solusi yang disampaikan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan strategis bagi kemajuan Kota Palembang.
(Yanti)
