Palembang, LamanQu.Com – Rapat Kerja Provinsi (Rakerprov) Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Sumatera Selatan yang digelar di Ballroom Hotel Beston Palembang, Rabu (10/12/2025), menuai polemik. Sebanyak 14 cabang olahraga (cabor) yang tercatat sebagai anggota resmi KONI Sumsel tidak menerima undangan untuk menghadiri agenda penting tahunan tersebut.
Ke-14 cabor itu antara lain IWBA/Woodball, PCI/Cricket, ABTI/Bola Tangan, PSAWI/Ski Air, IKASI/Anggar, IBA MMA, SIWO PWI, Muay Thai, FAJI/Arung Jeram, PRUI/Rugby, Gateball, Kurash, FOKSI/Kabaddi, dan Hapkido Hokaido.
Kondisi tersebut langsung mendapat reaksi keras dari Forum Silaturahmi Cabang Olahraga (Forsi Cabor) Sumsel, yang pada hari yang sama menggelar konferensi pers bertajuk “Peran dan Kiprah Kepengurusan KONI Sumsel Masa Bakti 2023–2027” di Azza Hotel Palembang.
Forsi Cabor: Pelanggaran Serius dan Ciderai Hak Organisasi
Ketua Forsi Cabor Sumsel, Lidayanto, S.Sos., M.Si., menilai sikap KONI Sumsel sebagai tindakan yang mencederai prinsip organisasi dan merendahkan hak anggota sebagaimana diatur dalam AD/ART KONI.
“Empat belas cabor ini punya hak konstitusional untuk hadir dalam rapat anggota. Kami meminta koreksi total. Jika tidak bisa, maka dengan hormat kami mendesak Ketua KONI Sumsel untuk mundur,” tegas Lidayanto.
Ia menyebutkan, selama dua tahun terakhir terdapat sejumlah catatan penting yang membuat kepercayaan cabang olahraga terhadap kepengurusan KONI Sumsel melemah. Di antaranya:Tidak adanya penyampaian laporan keuangan tahun 2024, Adanya temuan BPK, Tidak hadirnya Ketua KONI dalam pelantikan cabor maupun pengurus kabupaten/kota, Ketidakhadiran ketua dalam pembukaan dan penutupan Porprov, Tidak diberikannya ruang komunikasi kepada cabor
“Cabor-cabor ini aktif berprestasi untuk Sumsel, tapi justru disingkirkan dari forum resmi KONI. Tuduhan bahwa kami pembangkang tidak berdasar, tidak ada dalam AD/ART,” tambahnya.
Ketua Dewan Penasehat Forsi Cabor Sumsel Prof Dr. Hj Sunah Sunnah NBU, SH, MH mengatakan, hari ini kita berkumpul menyikapi kiprah KONI Sumsel masa bakti 2023-2027. Hari ini KONI Sumsel mengadakan Rakerprov KONI Sumsel. Dengan rapat kerja ini, mereka memilih Cabor yang diundang dan ada 14 Cabor yang tidak diundang.
Kepengurusan KONI Sumsel masa bakti 2023-2027 itu tidak profesional.
“Sebetulnya dalam organisasi tidak ada pembangkang. Kalau ada perbedaan, itu bagaimana membina atlit, bagaimana membina Cabor. Karena atlit itu adalah aset. Ini yang kami sesalkan,” katanya.
Kami ingin apa yang dicita citakan teman teman berjuang , kami mengembalikan marwah olahraga di Sumsel.
Cabor Kabaddi: Beda Pendapat Bukan Alasan Mengucilkan
Sekretaris Cabor Kabaddi Sumsel, Heri Martabaya, juga menyesalkan sikap pengurus KONI Sumsel.
“Bagaimana mungkin kami, anggota sah KONI, tidak diundang ke rapat kerja? Beda pendapat dalam organisasi itu normal. Ini justru bertentangan dengan prinsip demokrasi. Tidak selayaknya perbedaan pandangan dijadikan alasan untuk mengucilkan,” ujarnya.
Di sisi lain, Sekretaris FORSI Cabor, Cik Naya menyoroti masalah lain, yakni proses Musorprov beberapa cabor yang terkendala karena rekomendasi dari KONI ditolak tanpa alasan jelas.
“Musorprov yang berjalan pada tahun ini dianggap pembangkang. Padahal kami hanya menyampaikan aspirasi dan perbedaan pendapat. Seharusnya itu jadi bahan koreksi, bukan alasan untuk tidak mengakomodir,” katanya.
Ketua KONI Sumsel: Fokus pada Evaluasi Porprov
Sementara itu, Ketua Umum KONI Sumsel, H. Yulian Gunhar, S.H., M.H., memberikan tanggapan singkat terkait polemik tersebut. Ia menyatakan bahwa pihaknya saat ini tengah fokus pada evaluasi penyelenggaraan Porprov 2023 di Musi Banyuasin dan pembahasan calon tuan rumah Porprov 2027.
“Saat ini ada tiga daerah yang menyatakan minat menjadi tuan rumah Porprov 2027, yakni Palembang, Lubuklinggau, dan Muara Enim. Soal internal, Porprov berjalan dan tidak ada masalah,” ujarnya.
Namun, Yulian tidak menjelaskan alasan teknis mengenai mengapa 14 cabor tersebut tidak diundang ke Rakerprov, sehingga polemik ini diperkirakan masih akan berlanjut.
