Palembang, LamanQu.Com – Pimpinan dan Anggota Komisi VII DPR RI melakukan kunjungan spesifik ke Griya Kain Tuan Kentang, Selasa (2/12/2025), untuk melihat secara langsung perkembangan industri UMKM dan kerajinan lokal di Kota Palembang.
Anggota Komisi VII DPR RI, Rycko Menoza Sjachroedin Zainal, menegaskan perlunya penguatan kebijakan pemerintah pusat melalui Himbara dalam penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) agar benar-benar tepat sasaran.
“UMKM perlu didorong melalui kebijakan pusat. Penyaluran KUR harus dimonitor pelaksanaannya. Selama ini KUR 100 juta tanpa jaminan, namun kenyataannya masih ada pelaku UMKM yang diminta jaminan,” tegas Rycko.
Ia menambahkan bahwa kebijakan Kementerian sebenarnya telah menetapkan KUR hingga 100 juta tanpa jaminan, namun penyimpangan di lapangan masih ditemukan. Untuk itu, Komisi VII meminta informasi penyaluran KUR diperluas hingga ke daerah.
“Jangan hanya berjalan di pusat kota. Di beberapa daerah hanya BRI yang digunakan, padahal ada Mandiri dan BTN. Informasi KUR harus sampai ke daerah agar benar-benar dirasakan masyarakat,” ujarnya.
Rycko juga menilai program UMKM Pemerintah Kota Palembang sudah berada di jalur yang tepat dan memiliki potensi kuat untuk dikembangkan sebagai destinasi wisata.
“Program Pemkot sudah baik. Harapan kita dapat membuka pasar lebih luas dengan menggandeng sektor pariwisata. Palembang memiliki bandara internasional, potensi sungai, dan sejarah kerajaan Sriwijaya. DNA UMKM Palembang harus terus dikembangkan,” tuturnya.
Dalam kunjungan tersebut, Ketua Rombongan Komisi VII Evita Nursanty menyampaikan apresiasi atas keberadaan Griya Kain Tuan Kentang sebagai pusat kerajinan songket dan jumputan yang dibangun sejak 1980-an.
“Ini ide baik Pemkot Palembang untuk memberi wadah bagi para pengrajin. Tradisi menenun adalah kekayaan warisan budaya sehingga kita semua berkewajiban menjaganya,” ucap Evita.
Namun Evita menyoroti tantangan besar yang kini dihadapi pengrajin, terutama terkait minat generasi muda untuk meneruskan profesi menenun.
“Minat anak muda semakin berkurang. Ini menjadi PR kita. Komisi VII bersama Kementerian akan mendorong pelatihan, pendampingan, dan program untuk menumbuhkan minat generasi muda,” jelasnya.
Evita juga mendorong pemerintah pusat memberikan dukungan pameran dan promosi baik dalam maupun luar negeri agar pemasaran produk UMKM semakin optimal.
“Produk tenun harus dilihat langsung, sehingga pameran offline harus dipergiat. Jika biaya booth mahal, perlu diberikan kemudahan bagi para pengrajin,” ujarnya.
Wali Kota Palembang Ratu Dewa menyampaikan apresiasi atas kehadiran Komisi VII dan kementerian terkait. Ia menegaskan bahwa pembenahan akses permodalan dan pemasaran masuk dalam prioritas Pemerintah Kota.
“Terima kasih atas perhatian Komisi VII. Permodalan dan pemasaran menjadi fokus pembenahan kami. Kami akan memastikan program UMKM semakin tepat sasaran,” ungkap Ratu Dewa.
Untuk Harapan Program UMKM ke Depan adalah Penyaluran KUR tepat sasaran dan tanpa jaminan, Informasi KUR merata hingga ke daerah-daerah, Sinergi UMKM dengan sektor pariwisata untuk membuka pasar, Peningkatan promosi dan pameran produk lokal, Pelatihan regenerasi pengrajin untuk menarik minat anak muda dan Pengembangan sentra kain sebagai destinasi budaya.
