Palembang, LamanQu.Com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Selatan (Sumsel) dalam hal ini Gubernur Sumsel Dr H Herman Deru, S.H., M.M dan Wakil Gubernur Sumsel H Cik Ujang yang diwakili oleh Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Sumsel menghadiri serta membuka kegiatan Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Sumsel.
Adapun kegiatannya sendiri yakni silaturahmi bersama Gubernur Sumsel guna menjalankan program kerja Dewan Pimpinan Daerah (DPD) HNSI adapun temanya yakni Nelayan sebagai motor penggerak swasembada pangan, Rabu (6/8/2025).
Adapun kegiatan ini sendiri dihadiri oleh Sekretaris DPD HNSI Sumsel Malariyanto Agusmanjaya, S.E, Ketua DPD HNSI Sumsel Ir Gunawan, M.T, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Dewan Pengurus Pusat (DPP) Lydia Asegaff, S.E, Ketua Umum DPP HNSI Herman Heri, dan undangan lainnya.
Dikatakan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumsel H Aries Irwan Wahyu, S.STPi., M.Si, di mana kita bisa hadir disini dalam rangka silaturahmi nelayan dengan Gubernur Sumsel serta saya mengucapkan selamat kepada HNSI Provinsi Sumsel yang kemarin melaksanakan Rapat Kerja Daerah (Rakerda).
Kita harapkan agar muncul sumber daya manusia (SDM) dan program kerja yang mampu bekerjasama untuk mensuksekan pembangunan kelautan dan perikanan di provinsi Sumsel. Di provinsi yang sangat kita banggakan ini, provinsi potensi kelautan serta perikanan sangatlah besar dan tersebar di seluruh kabupaten/kota.
“Sumsel memiliki potensi garis pantai melebih 570 kilomerter (km) dan potensi perairan daratan sebesar 2,5 juta hektar (ha) yang merupakan perairan daratan terluas di Indonesia. Sumber daya perikanan adalah kekayaan alam bagi kehidupan masyarakat,” ujarnya.
Kemudian, baik sebagai sumber pangan, mata pencaharian maupun sebagai bagian dari keberlanjutan ekosistem, dan sumber daya sektor perikanan memiliki peranan penting untuk mendukung ekonomi daerah dan nasional.
Pencapaian produksi sektor kelautan dan perikanan, kita harapkan harus memberikan manfaat positif misalnya dari segi kesehatan, apabila seluruh masyarakat Sumsel terus mengkonsumsi ikan maka kesehatan masyarakat akan meningkat.
“Apabila anak-anak diberikan protein ikan sejak usia balita maka kita mampu mengatasi gizi buruk dan stunting, serta tentu saja dampak lain yang akan dirasakan adalah peningkatan kesejahteraan pelaku perikanan,” ungkapnya.
Dilanjutkannya, sebagai informasi sub sektor perikanan budidaya merupakan salah satu unggulan di provinsi Sumsel, produksi budidaya patin Sumsel merupakan produksi tertinggi nomer satu di Indonesia. Ada tiga ikan yang produksinya termasuk tertinggi, di mana ikan patin nomer satu di Indonesia, ikan lele nomer empat di Indonesia, dan ikan nila nomer enam di Indonesia.
Tidak kalah dengan perikanan budidaya berdasarkan data statistik, di mana dat statistik bukan Dinas Perikanan dan Kelautan yang mengeluarkan tapi Badan Pusat Statistik (BPS) provinsi Sumsel.
“Hasil tangkapan jenis ikan-ikan perairan daratan dan laut Sumsel merupakan yang tertinggi di Indonesia, produksi hasil tangkapan baung, misalnya baung putih, patin liar ya patin sungai, toman, lele, dan seluang, merupakan produksi tertinggi di Indonesia,” katanya.
Menurut Kepala DPD HNSI Provinsi Sumsel Ir Gunawan, M.T, pada kesempatan ini secara singkat kami menyampaikan HNSI secara nasional esmi berdiri pada tanggal 21 Mei tahun1973. Organisasi ini lahir dari pernyataan sikap secara bersama oleh enam organisasi, dan adapun 6enam organisasi tersebut yakni Organisasi Nelayan Golkar, Pengurus Pusat Serneni, Pengurus Besar Serikat Nelayan Islam Indonesia, Gerakan Nelayan Marhein, Karyawan Nelayan Pancasila dan DPP Gensi.
Sejak resmi berdiri praktis tidak ada lagi organisasi nelayan selain HNSI, dengan adanya terpinggirnya nelayan dalam proses politik dan hukum, terjadi karena sangat lemahnya tawar nelayan-nelayan kita.
“Pada tingkat politik nelayan merupakan subjek terlemah dalam relasi kekuasaan pengelolaan sumber daya secara politik nelayan tidak berdaya menghadapi industri yang rusak, yakni merusak laut, merusak sungai maupun menghadapi kekuatan-kekuatan dari luar yang global dan kapitan,” ucapnya.
Masih dilanjutkannya, tidak ada perlindungan terhadap hak-hak komunal dari pesisir, reformasi adalah awal dari seluruh proses perubahan, di mana perubahan ini hampir terjadi disegala bidang dari kehidupan masyarakat, termasuk perubahan peta politik berdemokrasi di tanah air ini.
Hal yang sangat terjadi pada organisasi himpunan nelayan, pada era ini untuk pertama kalinya memperbaharui komitmen dan cita-cita serta meletakan dasar tujuan perjuangan organisasi. Puncak terjadinya ketika Musyawarah Nasional (Munas) ke 4 Himpunan Nelayan pada tahun 2000, dan Munas ke 8 di Bali, terpilihlah secara aklamasi Herman Heri yang sampai dengan saat ini sebagai Ketua Umum DPP HNSI.
“Sementara DPD HNSI Provinsi Sumsel ini dari hasil Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub) karena pada tahun 2022-2023 sedikit pakum, sehingga diadakanlah Musdalub pada tanggal 17 April 2024 disanalah terpilihlah kami sebagai ketua DPD HNSI di provinsi Sumsel,” imbuhnya.
