Ogan Ilir, LamanQu.Com – Ketua Lembaga POSE RI, Pemerhati Organisasi Sosial Ekonomi Republik Indonesia, sekaligus Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Persatuan Wartawan Duta Pena Indonesia (DPW PWDPI) Sumsel, dan Ketua umum Serikat Masyarakat Sumsel, Desri Nago SH, sangat mendukung para awak media sebagai kontrol sosial, dalam pemberantasan BBM Ilegal di Sumatera Selatan, di Kabupaten manapun. Karena sudah menjadi tugas media di era digital seperti saat ini, dengan bertebarannya media-media online.
Desri Nago SH menjelaskan, bahwa muara dari BBM Ilegal ini ada di kabupaten MUBA yang disebut Sumur Bor, dimana partainya bisa dari sana menuju ke Lampung dan kabupaten-kabupaten di Sumsel.
“Saya tidak munafik, saya juga manusia biasa, sebagai masyarakat Ogan Ilir menyoroti salah satu media online, jika memang mau berkontrol mari sama-sama. Saya putra daerah Ogan Ilir, ada khilaf, ada salah, namanya kehidupan di lapangan tidak menepis, sebagai advokat ada mengambil kuasa individu yang memang sudah di atur undang-undang advokat terkait klien kami mau usaha apa, itu sah-sah saja bagi mereka, dan mereka juga sudah tahu resikonya. Jadi kami sebagai advokat mengambil kuasa individu, arti individu itu nama orangnya,” terang Desri.
Desri Nago mengajak para awak media jika memang ingin menjadi kontrol sosial untuk sama-sama menghabisi BBM Ilegal di kabupaten Ogan Ilir.
“Saya sudah berulang kali menggelar Kompers, Jumpa pers, dari zaman dulu saya melakukan aksi. Baik dari segi materi saya siap, saya sudah hilang mobil satu, rumah, untuk pemberantasan barang yang perdagangan suratnya belum tentu ada kejelasannya ini. Janganlah kita memberitakan, menulis betul katanya tebang pilih tapi dengan kata-kata tebang pilih itu ada suatu embel-embel mau memakai chat mau minta dulu, kalau tidak dikasih baru mau menulis,” ujarnya.
Lanjut Desri menegaskan, kami mendukung ke profesional dari awak media dalam pemberitaan BBM Ilegal, dan siap 1×24 jam jika di minta untuk turun aksi atau butuh dukungan media puluhan media atau kompres akbar.
“Saya tidak munafik, saya sama seperti media-media lain, seperti lembaga-lembaga lain, janganlah ada kata seperti ulat yang menumpang hidup di batang yang busuk. Kami di sini melihat ada suatu pemberitaan di kabupaten Ogan Ilir, dengan kata konfirmasi mau minta sesuatu, apabila tidak dikabulkan akan menurunkan berita. Kalau mau memberitakan silahkan turunkan beritanya, tidak perlu lagi diceritakan teknis di lapangan, bagaimana cara profesi mencari rezeki, mencari apa, jangan seolah-olah ada kata kemunafikan, di situ dilihat tidak profesional,” bebernya.
“Kami sangat mendukung para awak media, termasuk saya menasehati diri saya, jika memang mau dihabiskan mari bersama-sama bersatu padu, dan saya siap jadi motor. Bukan saya kebesaran, mungkin banyak yang lebih dari saya. Disini saya tegaskan, saya manusia khilaf mencari kehidupan di lapangan, tapi kalau untuk kuasa individu saya sah,” Imbuhnya
Sebagai advokat dan Ketua DPW Organisasi Pers, Persatuan Wartawan Duta Pena Indonesia (PWDPI) Sumatera Selatan (Sumsel), Desri Nago, menghimbau kepada awak media untuk profesional dalam bekerja.
“Jangan ada istilah kata konfirmasi dulu apabila tidak dikabulkan baru diberitakan, baru berbicara polisi ini itu, jangan memunculkan Intitusi kepolisian. Kita berkaca dulu, bercermin dulu, diri kita siapa,” pungkasnya.
