Palembang, LamanQu.Com – Mencuatnya isu pembagian sembako oleh Tim Relawan Mata Hati, yang mendukung pasangan Mawardi Yahya dan Anita dalam Pilkada Sumatera Selatan 2024, telah menjadi perhatian serius. Dugaan bahwa pembagian sembako tersebut dilakukan tanpa skema tebus murah, jika benar, berpotensi melanggar prinsip demokrasi yang bersih dan berintegritas. Hingga saat ini, belum ada tindakan tegas dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), yang semakin memperkuat sorotan terhadap praktik ini.
Indria Febriansyah, Ketua Umum Kabeh Sedulur Tamansiswa Indonesia (KSTI), menyatakan keprihatinannya terhadap dugaan ini dan menekankan pentingnya menjaga proses pemilu yang adil. “Kabeh Sedulur Tamansiswa Indonesia dengan tegas mengutuk segala bentuk politik uang, termasuk pembagian sembako yang mencederai semangat demokrasi. Kami mendesak Bawaslu untuk segera mengusut tuntas dugaan ini, agar Pilkada Sumsel tetap berjalan sesuai prinsip keadilan dan transparansi,” ujar Indria Febriansyah.
Lebih lanjut, Indria menyebutkan bahwa KSTI, sebagai ormas relawan pendukung Prabowo-Gibran, memandang praktik seperti ini tidak hanya merusak kepercayaan publik terhadap proses demokrasi, tetapi juga merugikan kandidat lain yang berkompetisi secara jujur. “Kami mengingatkan seluruh elemen masyarakat untuk tetap kritis dan tidak terjebak oleh bantuan-bantuan yang mungkin memiliki agenda politik terselubung. Pilkada adalah momentum untuk memilih pemimpin yang benar-benar dipercaya rakyat, bukan yang menggunakan cara-cara pragmatis,” tegasnya.
Sebagai lembaga pengawas, Bawaslu diharapkan segera memverifikasi fakta-fakta yang mencuat terkait pembagian sembako ini. Jika terbukti melanggar, sanksi tegas harus diberikan untuk menjaga kredibilitas Pilkada Sumsel. “Kami berharap Bawaslu dapat bertindak cepat dan tegas agar tercipta efek jera terhadap praktik-praktik serupa di masa depan. Keberpihakan terhadap keadilan harus menjadi prioritas utama,” tambah Indria Febriansyah.
Kabeh Sedulur Tamansiswa Indonesia juga mengimbau kepada pasangan calon dan tim suksesnya untuk mengedepankan etika dan nilai-nilai demokrasi dalam seluruh aktivitas kampanye. “Sumatera Selatan membutuhkan pemimpin yang terpilih secara bersih dan berdasarkan kepercayaan murni rakyat, bukan yang mengandalkan bantuan sesaat untuk meraih simpati,” tutup Indria.
Dengan langkah cepat dan tegas dari Bawaslu, diharapkan Pilkada Sumatera Selatan 2024 dapat menjadi contoh pemilu yang demokratis, adil, dan bermartabat. Masyarakat Sumsel harus terus mengawal proses ini agar suara rakyat benar-benar menjadi penentu masa depan daerahnya.
