• Indeks
  • Disclaimer
  • Privacy Policy
  • Kode Etik
  • Redaksi
  • Hubungi-kami
Sabtu, November 21, 2026
No Result
View All Result
lamanqu.com
  • Home
  • News
  • Entertainment
  • Hukum
  • Ekonomi
  • Pendidikan
  • Lainnya
    • Olahraga
    • Teknologi
    • Fashion
    • Treveling
    • Health
    • Komunitas
    • Opini
    • Tokoh
    • Religi
  • Home
  • News
  • Entertainment
  • Hukum
  • Ekonomi
  • Pendidikan
  • Lainnya
    • Olahraga
    • Teknologi
    • Fashion
    • Treveling
    • Health
    • Komunitas
    • Opini
    • Tokoh
    • Religi
No Result
View All Result
lamanqu.com
No Result
View All Result
festival danau ranau, grand fondo banner pemkab muba kpid sumsel
ADVERTISEMENT
Home News Hukum

Proses Hukum Terhadap Mardani H Maming Bukan Hanya Kekhilafan atau Kekeliruan Tapi Kesesatan Hukum

Reporter YN
20 Oktober 2024
Proses Hukum Terhadap Mardani
Bagikan ke Whatsapp

Jakarta, LamanQu.Com – Tiga orang profesor hukum meminta agar Mardani H maming segera dibebaskan demi hukum dan keadilan. Ketiganya menyampaikan desakan itu setelah melakukan telaah sistematis, lalu mengirimkan rilis kepada media, Minggu (20/10/2026).

Mereka adalah Guru Besar Hukum Pidana Universitas Indonesia, Prof Dr Topo Santoso, SH, MH, kemudian mantan Rektor Universitas Diponegoro Prof. Dr. Yos Johan Utama, SH, M.Hum, serta Guru Besar Hukum Pidana Universitas Padjadjaran, Prof. Dr. Romli Atmasasmita, SH, LLM.

Sekadar diketahui, Pengadilan Tinggi Banjarmasin, Kalimantan Selatan, telah memvonis Mardani H. Maming dengan pidana 12 tahun penjara dan denda Rp500 juta. Mardani juga dihukum membayar uang pengganti sebesar Rp110,6 miliar.

Prof. Dr, Topo Santoso, SH, MH meminta agar pengusaha Mardani H Maming segera dibebaskan karena adanya kekhilafan hakim. Akademisi yang juga menjabat sebagai Tim Asistensi Penyusunan Rancangan UU Pemberantasan Tipikor dan RUU KUHP Nasional ini menyatakan ada beberapa hal yang menunjukkan kekeliruan hakim yang mengadili Mardani H Maming.

“Putusan pengadilan atas Mardani H Maming dengan jelas memperlihatkan kekhilafan atau kekeliruan nyata. Unsur menerima hadiah dari pasal yang didakwakan tidak terpenuhi karena perbuatan hukum dalam proses bisnis seperti fee, dividen, dan utang piutang merupakan hubungan keperdataan yang tidak bisa ditarik dalam ranah pidana,”katanya.

Apalagi, ada putusan Pengadilan Niaga yang ditempuh dalam mekanisme sidang terbuka. Putusan itu menyatakan tidak terdapat kesepakatan diam-diam, karena itu tidak ada hubungan sebab akibat antara keputusan terdakwa selaku Bupati dengan penerimaan fee atau dividen.

“Sehingga tidak terdapat niat jahat (mens rea) pada perbuatan terdakwa. Dengan demikian, Mardani H Maming harus dinyatakan bebas,” kata akademisi yang juga menjadi pengajar pendidikan calon Hakim Tipikor di Mahkamah Agung ini.

Pekan lalu, dalam acara diskusi buku berjudul “Mengungkap Kesalahan dan Kekhilafan Hakim dalam Mengadili Perkara Mardani H. Maming” yang diadakan di Yogyakarta, beberapa pakar menguatkan pendapat itu.

Senada dengan itu, Guru Besar Hukum Administrasi Negara Universitas Diponegoro, Prof. Dr. Yos Johan Utama, SH, M.Hum juga menyampaikan desakan yang sama. Profesor yang pernah menjabat sebagai Rektor Universitas Diponegoro periode 2019-2024, juga menyoroti kekhilafan dalam putusan pemidanaan tersebut.

Ia menyatakan bahwa keputusan Mardani H. Maming selaku Bupati terkait pemindahan IUP dari aspek hukum administrasi adalah sah dan tidak pernah dinyatakan batal oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), yang merupakan pengadilan berwenang dalam ranah hukum administrasi.

“Pengadilan Tipikor, yang merupakan pengadilan pidana, tidak memiliki wewenang untuk menilai keabsahan keputusan administrasi tersebut. Oleh karena itu, tidak ada pelanggaran hukum administrasi yang bisa dijadikan dasar pidana, dan terdakwa tidak bisa dipidana. Selain itu, Pasal 93 ayat 1 UU 4/2009 tentang Pertambangan Minerba mengatur larangan kepada pemegang IUP sebagai pihak swasta, bukan kepada Bupati, sehingga Mardani H. Maming tidak dapat dipersalahkan,” jelas Prof. Yos.

Pendapat yang sama juga dilontarkan Guru Besar Hukum Pidana Universitas Padjadjaran, Prof. Dr. Romli Atmasasmita, SH, LLM. Ketua Tim Penyusun RUU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan RUU Pembentukan KPK, menyampaikan bahwa terdapat delapan kekeliruan serius dalam penanganan perkara Mardani H. Maming.

Ia menegaskan bahwa tuntutan dan putusan pemidanaan tidak didasarkan pada fakta hukum, melainkan lebih didasarkan pada imajinasi penegak hukum.

“Proses hukum terhadap terdakwa bukan hanya menunjukkan kekhilafan atau kekeliruan nyata, tetapi merupakan sebuah kesesatan hukum yang serius,” tegas Prof. Romli.

Ketiganya sepakat, dengan melihat konstruksi argumentasi, serta fakta-fakta persidangan, Mardani H Maming harus dibebaskan demi keadilan.

Tags: kekhilafan hakimprofesor hukum
ADVERTISEMENT
Previous Post

Berhadiah Total Rp480 Juta, Waktu Pendaftaran PLN Journalist Award 2024 Masih Dua Pekan Lagi

Next Post

Potensi Kerugian Negara 556,8 Milyar, BC Pelaku Tambang Ilegal di Muara Enim Diringkus Tim Ditreskrimsus Polda Sumsel

YN

Info Terkait

Putusan Pengadilan Tingkat Pertama

Prof Topo Santoso : Putusan Pengadilan Tingkat Pertama, Banding, dan Kasasi Dapat Disimpulkan Terdapat Kekhilafan Yang Nyata Dalam Penanganan Kasus Mardani H. Maming

15 Oktober 2024

Berita Terbaru

Rasyid Rajasa: Generasi Muda Harus Cerdas Mengelola Keuangan untuk Membangun Masa Depan

Dilantik Sebagai Wabendum BPP HIPMI, Ahsanul Amali: Pesan Ketum Akan Jadi Poin Penting

Sistem Pengamanan Kilang Plaju Raih Predikat Baik dari BNPT, Siap Jaga Ketahanan Energi Nasional

Kantor Hukum Dr. Hasanal Mulkan, S.H., M.H. & Partner Laporkan Dugaan Penganiayaan di Lingkungan Kerja SPPG Bukit Baru 02 Palembang

Perkuat Sinergi Berantas Narkoba, Ditjenpas Sumsel Tegaskan Komitmen Wujudkan Lapas dan Rutan Bersih Narkoba

Polda Sumsel Musnahkan Sabu 600 Gram dan Ekstasi

1300 Peserta Naik Online Dan Offline Akan Mengikuti Seminar Nasional, Berikut Beberapa Penjelasannya

Seminar Pendidikan HGN 2026: Herman Deru Tekankan Pentingnya Pembelajaran Kreatif

Andie Dinialdie Turun ke Tengah Warga, Bagikan Sembako HUT Golkar

Berita Populer

HUT PHR Ke-8, Bergembira dan Berbagi Bersama di Wilayah Kerja Zona 4

HUT PHR Ke-8
Reporter Editor Sumsel
18 November 2026

Prabumulih, LamanQu.Com - Pertamina Subholding Upstream Regional 1 Zona 4 (PHR Zona 4) melaksanakan rangkaian acara menyambut ulang tahun ke-8...

Read more

Jajaki Potensi Pemanfaatan Green Hydrogen, Pertamina Dorong Pengembangan Energi Rendah Karbon di Kilang Plaju

Jajaki Potensi Pemanfaatan Green Hydrogen, Pertamina Dorong Pengembangan Energi Rendah Karbon di Kilang Plaju
Reporter YN
18 November 2026

Plaju,LamanQu.Com-Pengembangan energi rendah karbon menjadi salah satu langkah strategis dalam mendukung transisi energi dan keberlanjutan sektor energi nasional. Sejalan dengan...

Read more

Tingkatkan Kapasitas Masyarakat, Medco E&P Lematang Bersama Pusat Penelitian Karet Sembawa Gelar Pelatihan Budidaya Kelapa Sawit

Budidaya Kelapa Sawit
Reporter Editor Sumsel
13 November 2026

  ​Banyuasin, 12 November 2026 – Dalam pelaksanaan aktivitas operasinya, KKKS Medco E & P Lematang (Medco E&P) juga turut...

Read more

Workshop Tata Kelola Media, JMSI Menargetkan Pengelolaan Media Profesional

Workshop Tata Kelola Media
Reporter Editor Sumsel
13 November 2026

Palembang, LamanQu.Com — Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) akan menggelar Workshop Tata Kelola Media Digital Online agar Tetap Survive, Senin,...

Read more

© 2026 DIgital Media Sriwijaya

  • Indeks
  • Disclaimer
  • Privacy Policy
  • Kode Etik
  • Redaksi
  • Hubungi-kami
No Result
View All Result
  • Home
  • News
  • Entertainment
  • Hukum
  • Ekonomi
  • Pendidikan
  • Lainnya
    • Olahraga
    • Teknologi
    • Fashion
    • Treveling
    • Health
    • Komunitas
    • Opini
    • Tokoh
    • Religi

© 2026 DIgital Media Sriwijaya

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In