Palembang, lamanqu.com – Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat PDI Perjuangan Sumatera Selatan (14-12-2023) menyelenggarakan Rapat Koordinasi Daerah dengan tema “Mewujudkan Pemilu Jurdil dan sistem pencegahan kecurangan Pemilu” acara yang dihadiri BBHAR 17 Kota dan Kabupaten Kota Se-Sumatera Selatan.
Acara tersebut dihadiri oleh BBHAR PDI Perjuangan sebagai Pemateri, serta dibuka secara langsung oleh M. Giri Ramanda Kiemas S.E. M.M selaku ketua DPP PDI Perjuangan Provinsi Sumatera Selatan,
“Firli Darta S.H selaku Ketua BBHAR DPD Sumsel, mengatakan “Dengan terlaksananya Rakorbid Bidang Hukum oleh BBHAR Sumatera selatan yang dihadiri langsung oleh BBHAR Pusat akan membuat gerakan advokasi BBHAR dalam mengawal Pemilu serentak 2024 baik Pileg maupun Pilpres semakin siap dan solid. Melalui acara tersebut, diharapkan gerakan pengawalan Pemilu 2024 di Sumatera Selatan semakin terkosilidasi dengan sistimatis, termasuk management pembuktian sehingga BBHAR sebagai tim hukum Partai memiliki satu tarikan napas mulai dari tingkat DPC,DPD sampai tingkat DPP,” ucapnya.
Dalam forum tersebut, dibahas berbagai persoalan hukum pemilu yang terjadi baik yang sudah, sedang dan akan ditindaklanjuti mulai dari intimidasi oknum penegak hukum di Lubuk Linggau, adanya dugaan politik uang menjelang tahun baru dan perusakan alat peraga kampanye oleh oknum tertentu di Kab OKU.
“Menurut salah satu perwakilan dari BBHAR DPP PDI perjuangan, seluruh subtansi dari pelanggaran tersebut akan ditela’ah untuk ditindak lanjuti melalui suatu pelaporan, jika bukti-bukti tersebut mengarah kepada Terstruktur, Sistematis dan Masiff maka hal ini diduga menjadi sebuah temuan berulang, yang pola-nya serupa dengan daerah-daerah lain,” tutur Firli Darta.
