• Indeks
  • Disclaimer
  • Privacy Policy
  • Kode Etik
  • Redaksi
  • Hubungi-kami
Minggu, November 22, 2026
No Result
View All Result
lamanqu.com
  • Home
  • News
  • Entertainment
  • Hukum
  • Ekonomi
  • Pendidikan
  • Lainnya
    • Olahraga
    • Teknologi
    • Fashion
    • Treveling
    • Health
    • Komunitas
    • Opini
    • Tokoh
    • Religi
  • Home
  • News
  • Entertainment
  • Hukum
  • Ekonomi
  • Pendidikan
  • Lainnya
    • Olahraga
    • Teknologi
    • Fashion
    • Treveling
    • Health
    • Komunitas
    • Opini
    • Tokoh
    • Religi
No Result
View All Result
lamanqu.com
No Result
View All Result
festival danau ranau, grand fondo banner pemkab muba kpid sumsel
ADVERTISEMENT
Home News Hukum

KPPU Jatuhkan Total Denda 28 Miliar dalam Kasus Persekongkolan Tender Revitalisasi TIM

Reporter YN
21 Juli 2023
Kasus Persekongkolan Tender, Tender Revitalisasi TIM
Bagikan ke Whatsapp

Jakarta, lamanqu.com – Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) memutuskan PT Jakarta Propertindo (Perseroda), PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk , dan PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama Tbk terbukti bersalah dalam Perkara Nomor 17/KPPU-L/2022 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait Pengadaan Pekerjaan Proyek Revitalisasi Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki (TIM) Tahap III.

Atas pelanggaran yang dilakukan, Majelis Komisi menjatuhkan sanksi denda sebesar Rp 16.800.000.000 (enam belas miliar delapan ratus juta rupiah) kepada PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk, serta sebesar Rp 11.200.000.000 (sebelas miliar dua ratus juta rupiah) kepada PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama Tbk.

Putusan tersebut dibacakan pada hari ini, tanggal 18 Juli 2023 di Kantor Pusat KPPU Jakarta.

Sebagai informasi, perkara yang berasal dari laporan publik ini berkaitan dengan dugaan persengkongkolan tender pada Revitalisasi Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki Tahap III (pekerjaan interior). Perkara ini melibatkan 3 (tiga) Terlapor, yakni pelaksana tender PT Jakarta Propertindo (Perseroda) (Terlapor I), PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk (Terlapor II), dan PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama Tbk (Terlapor III).

Terlapor II dan Terlapor III mengikuti tender sebagai suatu kerja sama operasional ataukonsorsium (KSO) PP-JAKON.

Perkara ini berkembang hingga proses Pemeriksaan oleh Sidang Majelis Komisi. Bertindak sebagai Ketua Majelis Komisi untuk perkara ini, Dr. Drs. Chandra Setiawan, M.M., Ph.D, dan didampingi oleh Anggota Majelis Komisi, Dr. M. Afif Hasbullah, S.H., M.Hum. dan Harry Agustanto, S.H., M.H.

Dalam proses persidangan, terungkap berbagai unsur bersekongkol yang dilaksanakan oleh para Terlapor, antara lain:

  • Tindakan Terlapor I yang melakukan pembatalan tender tanpa didasari oleh justifikasi yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan, membuktikan pembatalan tender tersebut sengaja dilakukan Terlapor I sebagai bentuk tindakan memfasilitasi Terlapor II dan Terlapor III (KSO) menjadi pemenang tender a quo.
  • Tindakan Terlapor I memberikan kesempatan eksklusif kepada Terlapor II dan Terlapor III (KSO) dalam Evaluasi Teknis dengan adanya permintaan pemaparan Direktur SDM dan Umum terhadap hasil evaluasi teknis kepada Konsultan Manajemen Konstruksi, yang kemudian ditindaklanjuti dengan fakta adanya pembatalan tender dan perubahan tata cara penilaian pada tender ulang, membuktikan adanya bentuk eksklusivitas Terlapor I dalam memfasilitasi Terlapor II dan Terlapor III (KSO) menjadi pemenang tender a quo.

Hal tersebut dikuatkan dengan adanya perubahan tata cara penilaian, nilai evaluasi teknis yang diperoleh Terlapor II dan Terlapor III (KSO) dalam tender ulang meningkat cukup signifikan hingga memperoleh prosentase nilai evaluasi teknis yang cukup tinggi.

  • Tindakan Terlapor II dan Terlapor III (KSO) melakukan penyesuaian dokumen baik secara terang-terangan maupun diam-diam. Meskipun dalam fakta persidangan tidak ditemukan adanya bentuk komunikasi langsung antara Terlapor I dengan Terlapor II dan Terlapor III (KSO), namun demikian terdapat fakta rangkaian proses yang menunjukkan adanya upaya Terlapor I memfasilitasi Terlapor II dan Terlapor III (KSO) melalui tindakan Direktur SDM dan Umum yang melakukan intervensi terhadap Tim Pengadaan pada saat proses tender masih berjalan.

Kemudian ditindaklanjuti dengan pembatalan tender tanpa didasari justifikasi yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan.

Atas uraian di atas, Majelis Komisi memutuskan bahwa Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999, dan menjatuhkan sanksi denda sebesar Rp 16.800.000.000 (enam belas miliar delapan ratus juta rupiah) kepada Terlapor II, dan sebesar Rp 11.200.000.000 (sebelas miliar dua ratus juta rupiah) kepada Terlapor III. Majelis Komisi dalam Putusannya juga memberikan perintah kepada Terlapor I, sebagai berikut:

  1. Untuk tidak melakukan tindakan diskriminatif dan/atau segala bentuk persekongkolan untuk mengatur atau menentukan pemenang tender di masa yang akan datang sejak Terlapor menerima pemberitahuan Putusan KPPU.
  2. Untuk meniadakan substansi dan/atau klausul yang bermakna sama dengan Klausul 38.2 dan 38.3 dokumen Request for Proposal (RfP) perkara a quo, dalam setiap pengadaan
    yang diselenggarakan oleh Terlapor sejak Terlapor menerima pemberitahuan Putusan KPPU.
  3. Untuk melaporkan dan/atau menyerahkan dokumen Request for Proposal (RfP) setiap
    selesai dilaksanakannya proses pengadaan yang diselenggarakan oleh Terlapor I selama 2 (dua) tahun sejak Terlapor menerima pemberitahuan Putusan KPPU.

Lebih lanjut, Majelis Komisi juga memerintahkan seluruh Terlapor untuk melaksanakan Putusan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak Putusan berkekuatan hukum tetap (inkracht). Serta, memerintahkan Terlapor II dan Terlapor III untuk menyerahkan jaminan bank sebesar 20% (dua puluh persen) dari nilai denda ke KPPU paling lama 14 (empat belas) hari setelah menerima pemberitahuan Putusan ini, jika mengajukan upaya hukum keberatan.

Tags: menentukan pemenang tendersanksi dendaTender Revitalisasi TIM
ADVERTISEMENT
Previous Post

Ketua Garda Bangsa Sumsel Muhammad Oktafiansyah : Melalui Festival Colour Fun Kita Siap Menghantar Gus Muhaimin Jadi Presiden RI Tahun 2024

Next Post

AHM Ajak Modifikator Unjuk Gigi di HMC 2023

YN

Info Terkait

No Content Available

Berita Terbaru

Reses DPRD Sumsel Dapil V di Talang Padang, Warga Keluhkan Pupuk, KUR hingga Kerusakan Jalan

Serap Aspirasi Warga Peninjauan, DPRD Sumsel Dapil V Siap Perjuangkan Pembangunan dan Infrastruktur

PT Pelabuhan Indonesia (Persero) melalui Pelindo Regional 2

Rasyid Rajasa: Generasi Muda Harus Cerdas Mengelola Keuangan untuk Membangun Masa Depan

Dilantik Sebagai Wabendum BPP HIPMI, Ahsanul Amali: Pesan Ketum Akan Jadi Poin Penting

Sistem Pengamanan Kilang Plaju Raih Predikat Baik dari BNPT, Siap Jaga Ketahanan Energi Nasional

Kantor Hukum Dr. Hasanal Mulkan, S.H., M.H. & Partner Laporkan Dugaan Penganiayaan di Lingkungan Kerja SPPG Bukit Baru 02 Palembang

Perkuat Sinergi Berantas Narkoba, Ditjenpas Sumsel Tegaskan Komitmen Wujudkan Lapas dan Rutan Bersih Narkoba

Polda Sumsel Musnahkan Sabu 600 Gram dan Ekstasi

Berita Populer

HUT PHR Ke-8, Bergembira dan Berbagi Bersama di Wilayah Kerja Zona 4

HUT PHR Ke-8
Reporter Editor Sumsel
18 November 2026

Prabumulih, LamanQu.Com - Pertamina Subholding Upstream Regional 1 Zona 4 (PHR Zona 4) melaksanakan rangkaian acara menyambut ulang tahun ke-8...

Read more

Jajaki Potensi Pemanfaatan Green Hydrogen, Pertamina Dorong Pengembangan Energi Rendah Karbon di Kilang Plaju

Jajaki Potensi Pemanfaatan Green Hydrogen, Pertamina Dorong Pengembangan Energi Rendah Karbon di Kilang Plaju
Reporter YN
18 November 2026

Plaju,LamanQu.Com-Pengembangan energi rendah karbon menjadi salah satu langkah strategis dalam mendukung transisi energi dan keberlanjutan sektor energi nasional. Sejalan dengan...

Read more

Ketum DePA-RI Lantik Advokat Baru, Tekankan Keberanian, Kecerdasan, dan Harga Diri

DePA-RI Lantik Advokat Baru
Reporter Editor Sumsel
15 November 2026

Makassar, LamanQu.Com - Ketua Umum Dewan Pergerakan Advokat Republik Indonesia (DePA-RI) TM Luthfi Yazid melantik sejumlah advokat baru di Sulawesi...

Read more

Dukung Perkembangan Sektor Pariwisata, Ketua DPRD Oku Selatan Hisdan, S.IP., Turut Serta Hadir di Acara Pembukaan Sriwijaya Ranau Gran Fondo (FDR) Tahun 2026

Perkembangan Sektor Pariwisata
Reporter TNS
18 November 2026

Oku Selatan, LamanQu.Com - Sriwijaya Ranau Grand Fondo (SRGF) Tahun 2026 Dukungan terhadap pengembangan sektor pariwisata terus diperkuat DPRD Kabupaten...

Read more

© 2026 DIgital Media Sriwijaya

  • Indeks
  • Disclaimer
  • Privacy Policy
  • Kode Etik
  • Redaksi
  • Hubungi-kami
No Result
View All Result
  • Home
  • News
  • Entertainment
  • Hukum
  • Ekonomi
  • Pendidikan
  • Lainnya
    • Olahraga
    • Teknologi
    • Fashion
    • Treveling
    • Health
    • Komunitas
    • Opini
    • Tokoh
    • Religi

© 2026 DIgital Media Sriwijaya

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In