Palembang, lamanqu.com – Sosialisasi rencana kerja (renja) sub nasional Indonesia FOLU Net Sink 2030 Provinsi Sumsel dilaksanakan di Hotel Santika Premiere, Rabu (30/11/2022).
Indonesia Forestry and Other Land Uses (FOLU) Net-Sink 2030 merupakan suatu kondisi dimana tingkat serapan karbon sektor kehutanan dan penggunaan lahan lainnya sudah berimbang atau bahkan lebih tinggi dari tingkat emisi yang dihasilkan sektor tersebut pada tahun 2030.
Tim Ahli Penyusun Renja dari Universitas Muhammadiyah Palembang Lulu Yuningsih mengatakan, Sosialisasi rencana kerja (renja) sub nasional Indonesia FOLU Net Sink 2030 ini
merupakan program nasional komitmen pemerintah yang sudah ada dalam perjanjian di Paris untuk berpartisipasi dalam hal perubahan iklim menurunkan emisi dan meningkatkan serapan karbon.
“Setiap daerah setiap regional beberapa provinsi sekarang ini sedang serentak menyusun rencana kerja (renja) dan di Sumsel dalam penyusunan itu dibantu dari didampingi oleh penyusunnya dari Perguruan Tinggi dari IPB satu orang. Kemudian kami dari daerah 2 Perguruan Tinggi, arena perguruan tinggi kehutanan yang diminta partisipasi dan saya dari Universitas Muhammadiyah Palembang dan ada juga dari STIPER Sriwigama,” bebernya.
“Sekarang sudah disusun dan disosialisasikan karena yang akan melaksanakan semua holder yang dilibatkan yang diundang di sini ada yang sebagai pelaku kegiatan. Dalam hal ini pelaku kegiatan pihak yang terlibat dan pelaku kegiatan tersebut nanti Taman Nasional Sembilang, Taman Nasional Kerinci, BKSDA dan para KPH yang memiliki wilayah di sektor kehutanan,” tambah Lulu.
Lebih lanjut dia menuturkan, Hak Pengelolaan (HPL) nya adalah yang memiliki perkebunan dan pertambangan. Untuk perkebunannya itu yang diharapkan berpartisipasi dalam kawasan lindungnya di mana setiap perkebunan harus memiliki high konvertasi value kawasan yang dikelola sebagai tanaman inti. Tapi dikelola sebagai zona konservasi itu yang akan dikontribusikan untuk FOLU Net Sink. Sedangkan kalau di lahan tambang kegiatan reklamasi sehingga di sini ada sektor pertambangan ada juga dari Dinas Lingkungan Hidup walaupun tidak menjadi pelaku kegiatan. Tetapi menjadi pihak-pihak yang terlibat bagaimana nanti dalam memonefnya yang berada di HPL untuk di kawasan hutan ada keterlibatan dari Dinas Lingkungan Hidup.
“Terkait high konservasi value tapi untuk kegiatan khusus dari kehutanan ya orang-orang kehutanan yang terlibat.
Dia berharap semua pihak pelaku kegiatan semua bertanggung jawab dengan semangat bisa terealisasi. Kemudian ada koordinasi yang baik sehingga diharapkan ada Pokja.
“Terbentuknya Pokja sehingga bisa mengawal jalannya renja ini. Sehingga bisa termonitor dinamika dan progresnya setiap saat tahapannya,” ucapnya.
Sementara itu, Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan (BPKHTL) wilayah 2 Manifas Zubayr menambahkan, seluruh komponen dan stakeholder di Sumsel diharapkan dalam melaksanakan kegiatan apapun terutama pembangunan di semua bidang harus mengacu pada mitigasi perubahan iklim.
“Diharapkan menjadi salah satu pendukung utama dalam mencapai target penurunan emisi nasional dan juga penyerapan karbon nasional.
“Kementrian LHK sudah mewanti-wanti kita semua di tahun 2030 nanti kita bisa mencapai target nasional dalam pencapaian dalam penurunan emisi. Adanya renja ini semua stakeholder di Sumsel harus bersatu bersama-sama,” tandasnya.
Untuk diketahui, Komitmen Indonesia melalui FOLU Net Sink 2030 mendorong tercapainya tingkat emisi GRK sebesar minus 140 juta ton CO2e pada tahun 2030 dan dilaksanakan melalui pendekatan yang terstruktur dan sistematis.
