Palembang, LamamQu.id – Pembukaan bimbingan teknis fasilitator penanganan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) dilaksanakan bertempat di Hotel Novotel Palembang, Rabu (21/9/2022).
Sekda Provinsi Sumatera Selatan SA Supriyono mengatakan, hari ini dilaksanakan Bimbingan teknis fasilitator PMK.
“Kita berharap nanti masyarakat secara masif dapat memperoleh penjelasan dari para fasilitator. Oleh sebab itu, kita didik pada hari ini fasilitator,” ujarnya.
“Sehingga nanti mereka tidak lagi terkejut atau terbiasa ataupun pandai melihat kondisi ternaknya masing-masing. Ini untuk mengurangi rasa kekhawatiran mereka dalam menghadapi penyakit mulut dan kuku ini,” tambah Supriono.
Lebih lanjut Suriono menuturkan, dulu ada kasusnya 200 sampai 300-an tapi sekarang zero case (nol kasus) sudah tidak ada lagi. Itu wilayahnya di daerah Banyuasin, Kota Palembang, OKI, Mura. Artinya tersebar tapi sekarang posisinya Sumsel sudah zero case, sudah di 8 provinsi yang zero case termasuk Sumsel,” bebernya.
Supriono menerangkan, PMK itu disebabkan oleh virus, akan tetapi tidak berbahaya ke manusia.
“Untuk mengantisipasi PMK, kita libatkan semua stakeholder. Bahkan ada tentara supaya dalam program teritorialnya masuk,” katanya.
“Imbauan kita kepada masyarakat yang memiliki ternak agar lebih cermat ,dan segera melaporkan kalau ada kasusnya,” ucap Supriono.
Sementara itu, Kepala Dinas (Kadis) Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumsel Ir Ruzuan Effendi MM menjelaskan, bimtek ini adalah bagaimana kita proses mempercepat bahwa PMK itu tidak ada di Sumsel. Sehingga di Sumsel ada bimtek fasilitator.
“Nah fasilitator ini nantinya mereka yang didik sekarang ini memberikan informasi kepada masyarakat di tempat tinggal masing-masing 10 orang per hari yang mereka harus edukasi tentang pengendalian PMK. Bagaimana mendeteksi dini PMK ini dan membantu melakukan informasi bahwa tidak ada yang sehat kecuali vaksinasi,” bebernya.
“Kita libatkan Babinsa, Babinkamtibmas, dan penyuluh. Untuk di Sumsel kita sudah zero case, tidak ada laporan tidak ada laporan terindikasi adanya penyakit tidak ada laporan lagi. Kalau ada ciri-cirinya PMK, kita harus melakukan tindakan untuk pengendalian melalui pemotongan,” ucapnya.
Kepala BPBD Provinsi Sumsel Bpk. H. Iriansyah, S.Sos, SKM, M.Kes menambahkan, pencegahan PMK ini salah satu bagian dari PMK ini bencana non alam. Karena bencana ini ada tiga bencana alam, bencana non alam dan sosial.
“PMK masuk bencana non alam jadi kita berkoordinasi. Kita berkoordinasi ke sektor terkait khususnya peternakan. Disini kita sebagai anggota. PMK di Sumsel ada tapi tidak begitu besar, dan sekarang sudah zero case,” tandasnya.
