Palembang, lamanqu.com – Ketua Lembaga Anti Narkoba (LAN) Pengurus Wilayah (PW) Sumatera selatan Ikatan Pelajar Nahdatul Ulama (IPNU), angkat bicara soal tak kunjung usainya kelangkaan minyak goreng di Indonesia.
Hal terssbut diungkapkan Dodi Hari Utama (DHU) saat dihubungi disela-sela kesibukannya melalui media whatsapp, Jumat (18/03/2022).
Dodi mengatakan, dalam keadaan pandemi seperti ini lagi – lagi masyarakat Indonesia selalu saja tertimpa masalah yang terkadang tidak jelas awal permasalahannya, seperti kelangkaan salah satu kebutuhan pokok yaitu minyak goreng.
“Kelangkaan minyak goreng sekarang ini cukup membingungkan masyarakat, karena sebagai salah satu negara penghasil Crude Palm Oil (CPO) Sawit terbesar hal ini sangatlah aneh. Pasalnya menurut data yang dihimpun dari pengusaha gabungan pengusaha kelapa sawit Indonesia (GAPKI) produksi minyak mentah sawit tahun 2021 hanya menurun 46,88 juta ton atau turun 0,31 persen dari capaian 2020 sebesar 47,03 persen,” katanya.
“Seperti yang diketahui oleh masyarakat dunia dan Indonesia merupakan salah satu negara penghasil CPO terbesar di dunia. Tapi ada hal menarik tentang alasan yang diutarakan pemerintah bahwa kelangkaan minyak goreng disebabkan penurunan produksi CPO secara besar – besaran tetapi fakta data yang didapat dari gabungan pengusaha kelapa sawit Indonesia (GAPKI) produksi minyak mentah sawit tahun 2021 hanya menurun 46,88 juta ton atau turun 0,31 persen dari capaian 2020 sebesar 47,03 persen, dan itu hanya sedikit”, ungkap Dodi
Bahkan dalam kesempatan ini Dodi Hari Utama juga menanggapi isu-isu yang dilempar oleh pemerintah melalui menteri perdagangan terkait kelangkaan minyak goreng yang sangat tidak masuk akal, seperti menyalahkan pedagang (Distribusitor) yang melakukan penimbunan, pengaruh perang antara Rusia dan Ukraina.
“Perlu dicermati bersama bahwa isu – isu atau pembelaan diri pemerintah melalui menteri perdagangan terkait kelangkaan ataupun melonjaknya harga minyak goreng disebabkan faktor yang berubah – ubah seperti penimbunan yang dilakukan oknum distributor, hingga pengaruh perang antara Rusia dan Ukraina sangatlah tidak masuk akal,” paparnya.
DHU juga mengatakan dengan polemik tentang kelangkaan minyak goreng saat ini sudah pasti kembali rakyat menjadi korban, dan untuk itu pemerintah tidak perlu banyak mengeluarkan alasan yang cukup membingunkan masyarakat, cukup dengan memberikan rakyat solusi atas masalah ini, apalagi menjelang bulan suci ramadhan yang diprediksi meningkatkan konsumsi minyak goreng masyarakat.
“Pemerintah jangan melibatkan masyarakat dengan polemik minyak goreng yang kurang jelas alasannya, tetapi masyarakat diberikan solusi yang meringankan, ditambah lagi menjelang bulan suci ramadhan yang diprediksi meningkatkan konsumsi minyak goreng masyarakat tentu saja sangat membebani masyarakat mulai dari harga dan ketersediaan minyak goreng,” ucap DHU.
Dodi juga meminta pemerintah harus berani bertindak tegas jika ditemukan indikasi permainan dari oknum pemerintah yang bermain dengan kelangkaan minyak goreng.
“Pemerintah tidak hanya melemparkan polemik ada permainan atas kelangkaan minyak goreng, tetapi juga berani menindak tegas jika ditemukan permainan itu sendiri ternyata dilakukan oknum pemerintah terkait kelangkaan minyak goreng, rakyat menunggu” pungkas Dodi.
