Palembang, lamanqu.com – Wakil Gubernur Sumsel H Mawardi Yahya menekankan agar Pemkab dan Pemkot di Sumsel untuk turun langsung ke lapangan guna melakukan pendataan terkait angka kemiskinan di kabupaten dan kota masing-masing.
Bahkan, dia mengistruksikan pemda membentuk tim khusus untuk melakukan pendataan tersebut.
“Kevalidan data ini sangat penting untuk menggambarkan kondisi tingkat kemiskinan masyarakat yang sebenarnya. Tim khusus ini harus dibentuk sehingga data-data tersebut akurat,” kata Mawardi Yahya, ketika membuka rapat koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Sumsel di Auditorium Bina Praja Setda Provinsi Sumsel, Selasa (22/6).
Tim khusus tersebut, lanjutnya harus melakukan pendataan langsung kondisi tingkat kemiskinan masyarat. Hal itu agar upaya penanggulangan dan pemberantasan kemiskinan yang tengah dilakukan saat ini dapat berjalan maksimal.
“Tugas pokok kepala daerah adalah mensejahterakan masyarakat. Namun sekuat apapun upaya kita untuk menuntaskan kemiskinan ini akan sia-sia jika tidak memiliki data yang valid,” ujarnya.
Dia menilai, ketidak akuratan data menjadi salah satu penyebab bantuan yang diberikan tidak tepat sasaran.
“Kita harus berani bertindak agar masalah kemiskinan ini dapat segera teratasi, apalagi ditengah pandemi ini. Saat ini banyak masyarakat yang mungkin tidak berhak mendapatkan bantuan, justru menerima bantuan itu. Data seperti itu yang harus validkan,” terangnya.
Melalui data yang valid, dia meyakini program pengentasan kemiskinan yang telah dirancang dapat membawa hasil positif bagi kesejahteraan masyarakat.
“Dengan langkah ini, saya berharap data kita bisa valida dan penerima bantuan sesuai dengan nama dan alamat,” paparnya.
Sementara itu, Wakil Walikota Palembang Fitrianti Agustinda yang turut hadir dalam rakor tersebut mengemukakan dukungannya terkait arahan Wakil Gubernur Mawardi Yahya.
Menurutnya, Pemkot Palembang akan segera memperbaharui data tingkat kemiskinan sesuai arahan Wagub.
“Kita akan segera tindaklanjuti. Data-data akan diperbahuri sehingga menggambarkan kondisi sebenarnya. Tim khusus tentu akan kita bentuk melalui Dinas Sosial untuk turun melakukan pendataan,” katanya.
