Palembang, lamanqu.com – Forum Aktivis dan Advokasi Sumsel yaitu National Corruption watch (NCW), Aliansi Masyarakat Pemerhati Lingkungan Hidup dan B3 Indonesia (Amphibi), Garda Alam Pikir Indonesia (Garda Api), Sriwijaya Corruption Watch (SCW), Himpunan Pemuda Nusantara (HPN) dan Tim Advokasi Pekat Indonesia Bersatu Sumsel mengadakan Confrensi Pers di Omah Kopi jalan Volley Kampus Palembang, Selasa (15/9/2020). Mereka mendesak Kapolda Sumsel membebaskan Ketua Koperasi Rimau Sawit Sejahtera Parjio.
Yan Hariranto Ketua Garda Api mengatakan, forum aktivis dan advokat membela dan mendesak Kapolda agar membebaskan saudara Parjio itu kesalahan besar, karena itu merupakan kriminalisasi, maka jelas kami anggap masalah hukumnya.
“Saudara kami di paksakan menjadi tersangka. Jika saudara kami Parjio tidak dilepaskan, maka hari kamis kami akan melakukan aksi,”katanya.
Himpunan Pemuda Nusantara Indonesia Cakuk, menambahkan, menurutnya penangkapan ini terkesan di paksakan. “Ini menjadi permasalahan dari laporan investigasi yang kami terima,”ucapnya.
Sanusi Ketua NCW mengungkapkan,”
Poin jumpa pers hari ini terkait kriminalisasi antara perusahaan dan koperasi. Antara koperasi dan sawit ini dianggap kriminilisasi nama koperasinya Rimau Sawit Sejahtera dan perusahaan PT. Cipta Lestari Sawit dalam permasalahan dua badan usaha beda kepengurusan.
“Ada bentuk kriminilisasi yang dilakukan oleh perusahaan ke koperasi sehingga ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus 374 atau pasal 372 KUHP. Masalah yang dilaporkan terkait tanah. Maka dari itu kami sebagai advokat dan aktivis melakukan aksi demo polda Sumsel, menurut kami ini kasus salah sasar, merugikan individu koperasi. Kami sebagai aktivis dan advokat minta kasus ini di hentikan,” katanya.
“Jangan sampai di lanjutkan karana akan mencoreng nama baik kapolda sumsel diranah hukum. Dalam kasus yang dilaporkan oleh Agung Wibowo ke ketua koperasi Parjio dan meminta pelimpahan dari diskrimsus untuk di hentikan ke kejaksaan,”bebernya.
Ketua Amphibi Ruby menambahkan,”
Ruby kami prihatin atas tindakan yang terjadi menimpa ketua koperasi rimau sawit sejahtera. bahwa polisi keliru sudah menetapkan tersangka ketua koperasi sementara dituduh penggelapan yang digelapkan apa dan yang mengelapkan itu apa.
“Kasus ini bukan ranah pidana yang menentukan bersalah apa tidak digelapkan atau tidak itu terhadap keputusan pengadilan. sementara menurut mereka ada tanah 17,5 hektar mereka hilang tapi tidak tahu dimana hilangnya. Maka BPN harus turun tangan. Kapolda harus segera melepaskan Parjio dan meminta BPN turun dan mengukur di perusahaan PT. Citra Lestari sawit,”tuturnya.
Ketua HPN Ruben menyampaikan, ada 4 (empat) poin yang diminta olehnya adalah satu, Meminta kapolda melepaskan parjio karena kasusnya tidak sesuai hukum dan cendrung dipaksakan. Kedua, akan melakukan demo di Polda.
“Ketiga, meminta BPN ukur ulang perusahaan PT. Cipta Lestari Sawit. Keempat, melaporkan karena Amdal PT.Cipta Lestari Sawit tidak tidak mencukupi Amdal keamanan,” pungkasnya. (Yanti)
