Palembang, lamanqu.com – Paguyuban Pedagang Kaki Lima (PKL) di Rumah Sakit Mohammad Husein. Dengan tegas, mereka menolak pengosongan lahan PKL.
Guna konsultasi dan bantuan hukum, paguyuban ini mendatangi Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) pada 10 Januari 2020. Alasannya? Lahan PKL itu adalah tempat di mana mereka mencari nafkah.
Joni Aprizal Ketua Paguyuban PKL di seputaran RS Mohammad Husein menyesalkan adanya kebijakan pengosangan lahan mereka.
“Kami menghargai tujuan pihak rumah sakit untuk mengelola lahan tersebut. Tapi, kami mohon agar pihak rumah sakit dapat memberikan kelonggaran waktu sampai kami mendapatkan tempat berjualan baru,” Joni setengah berharap.
Sambung Joni, bahwa sejak 2011 Paguyuban PKL ini sudah berjualan di areal tersebut untuk mencari rezeki. Selain itu mereka juga ingin membantu memudahkan keluarga pasien dan karyawan rumah sakit agar mudah mendapatkan makanan dan kebutuhan lain.
Juardan Gultom, sebagai salah satu advokat penerima kuasa PKL membenarkan kedatangan paguyuban PKL RSMH ke kantor LBH Palembang.
“Sejauh ini kami lihat bahwa klien kami telah banyak berkontribusi terhadap Rumah Sakit Mohammad Husein Palembang lewat kerjasama melalui perjanjian pihak rumah sakit dengan Primer Koperasi Kartika Gajah Mada,” disampaikannya.
Dia berkata, PKL yang selama ini berjualan dilahan sekitar rumah sakit mereka membayar iuran kepada Primer Koperasi Gajah Mada.
“Dan, mengenai surat perihal pengosongan lahan PKL lewat LBH telah mengajukan surat ke pihak rumah sakit untuk berdialog dan duduk bersama mencari solusi agar tidak ada pihak-pihak yang merasa dirugikan,” ungkapnya.
Usai pertemuan dialog dengan pihak Rumah Sakit Mohammad Husein Rabu, 23 Januari 2020. Juardan mengatakan, LBH mengapresiasi rencana pengembangan lahan yang akan dilakukan oleh pihak rumah sakit terkait Recovery Aset.
Dan, ia mengharapkan agar pihak rumah sakit dapat menunda rencana pengosongan lahan.
“Klien kami berharap, pihak rumah sakit mempertimbangkan nilai-nilai kemanusiaan. Sudah sepatutnya, masyarakat disekitar rumah sakit dapat sejahtera dengan diberi kesempatan dan peluang dalam mencari rezeki,” tambahnya.
Dalam pertemuan dialog ini hadir beberapa unsur dari pemerintah, Kementerian PUPR, Satpol PP, Ombudsman, kepolisian, Paguyuban. (AMK)
