* Sosialisasi Empat Pilar Berbangsa dan Bernegara
Palembang, lamanqu.com – Generasi muda milenial tetap perlu diperkenalkan dengan empat pilar berbangsa dan bernegara. Guna meredam aksi radikalisme, sosialisasi sejarah empat pilar diharapkan dapat menjadi solusi. Empat pilar jangan hilang.
Tidak biasanya, wajah H. Wahyu Sanjaya, SE anggota DPR/ MPR RI asal Sumatera Selatan menghiasi kegiatan sosialisasi empat pilar.
Di layar pertemuan, itu Wahyu bercerita tentang sejarah empat pilar berbangsa dan bernegara. Dengan wajah yang berseri, Wahyu menyebutkan betapa penting sosialisasi empat pilar tersebut.
“Kita ingin mengenalkan kembali apa itu empat pilar berbangsa dan bernegara ini. Lihatlah persoalan berbangsa kita. Begitu rapuh nilai-nilai dalam berkehidupan. Untuk itu, saya rasa empat pilar pembangunan adalah jawaban demi terjaga NKRI,” demikian disampaikan Wahyu Sanjaya, Anggota DPR/MPR RI saat menggelar sosialisasi Empat Pilar, Senin 25 November 2019.
Di depan ratusan peserta sosialisasi dari berbagai elemen masyarakat, Wahyu memandang pemahaman akan pentingnya empat pilar ini, bersebab sekarang rakyat sedang menghadapi isu radikalisme serta ancaman globalisasi.
Rupanya tak sampai di situ, Wahyu pun coba memaparkan perkembang isu-isu terkait dengan negeri Papua ia jelaskan secara sistematis.
“Untuk Papua, harusnya dilakukan dengan pendekatan yang sistematis. Bukan sebaliknya secara militer. Sarananya apa…? Saya kira media ataupun medianya adalah Pancasila, Undang-undang 1945, NKRi, serta Bhinneka Tunggal Ika,” Wahyu menyebutkan.
Pada era teknologi informasi yang amat dahsyat, sambung Wahyu, generasi muda terkini juga perlu memersiapkan diri sehingga arus teknologi itu dapat menyentuh masyarakat luas.
“Ini menarik sekali jika kita kaitkan dengan empat pilar berbangsa dan bernegara. Barangkali kita sepakat bahwa Sumatera Selatan ini tergolong provinsi yang cukup aman.
Namun, satu hal yang membuat saya agak sedikit kuatir yaitu jangan sampai generasi sekarang ini kehilang arah,” ucap Wahyu yang kini duduk di Komisi 2 DPR/MPR RI. (rsdjafar)
