Karang Taruna Bukan Warisan ASN…!

* Tergiur Aparatur Sipil Ketua Karang Taruna

Palembang, lamanqu.com – Masa jabatan Kepengurusan Karang Taruna Sumatera Selatan berakhir Juni 2020. Bersebab seksinya posisi jabatan sang ketua jadi incaran banyak pejabat pemerintahan. Terlacak ada upaya pergerakan mengarah pada permintaan dukungan sebagai calon ketua. Karang Taruna provinsi bukanlah warisan Aparatur Sipil Negara (ASN)

Pantauan Media Online lamanqu.com, sejumlah ketua Karang Taruna asal kabupaten dan kota se-Sumatera Selatan bahkan telah diarahkan serta dihubungi oleh salah satu pejabat di Dinas Sosial Sumsel. Mereka bakal dikumpulkan di salah satu hotel di kota Palembang, dalam acara makan siang bersama, Sabtu, 23 November 2019 mendatang. Dan, ketika dikonfirmasi ke salah satu ketua Karang Taruna kabupaten ternyata membenarkan kabar itu.

“Betul ada undangan dari pejabat Dinas Sosial Sumsel di Hotel Swarna Dwipa Palembang Sabtu nanti,” ungkap ketua Karang Taruna asal kabupaten yang enggan dituliskan identitasnya.

Tak sampai di situ, adapun undangan untuk makan ‘bareng’ ini berasal dari AW salah satu Kepala Bidang di Dinas Sosial Sumsel.

Wahyu Sanjaya saat dikonfirmasi soal adanya pejabat di Dinas Sosial Sumsel yang menyatakan minta dukungan untuk dijagokan sebagai Ketua Karang Taruna sumsel kepada seluruh ketua karang taruna dari berbagai daerah, mengemukan ia sangat menyesalkan. Sikap Wahyu Sanjaya itu bertentangan dengan Pengurus Nasional Karang Taruna (PNKT) yang menganggap bahwa seorang aparatur sipil negara (ASN) jelas tidak memiliki sikap yang reformis.

“Andaikan berita itu betul, maka saya selaku Bendahara Umum Pengurus Nasional Karang Taruna sangat kecewa dengan adanya ASN yang tidak lagi reformis,” Wahyu mengemukakan.

Sambung Wahyu Sanjaya, saat ini PNKT tidak pernah sekalipun memberikan rekomendasi pelaksanaan Temu Karya Daerah (TKD) Sumsel. Karena, masa jabatan pengurus Karang Taruna Sumsel yang berakhir Juni 2020. Dalam anggaran dasar, TKD merupakan forum tertinggi pemilihan untuk ketua Karang Taruna. Selaku pengurus, Wahyu Sanjaya pun tetap berkeinginan mencari tahu kebenaran informasi terkait pemanggilan ketua Karang Taruna kabupaten dan kota se- Sumsel oleh salah satu pejabat di Dinas Sosial Sumsel.

“Saya akan cari tahu bagaimana kebenarannya,” kata Wahyu lantang.

Guna memastikan informasi ini, lamanqu.com mencoba mewawancarai Agus Winardi Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial di Dinas Sosial Sumatera Selatan terkait adanya pengumpulan ketua Karang Taruna di Hotel Swarna Dwipa Palembang pada 23 November 2019, Agus tak memberikan komentar sepatah katapun. Bahkan, pesan singkat lewat aplikasi WhatsApp hanya dibaca saja oleh Agus.

Juga ketika ditanya sumber dana untuk kegiatan makan-makan di hotel, perjalanan, dan biaya jika menginap di hotel, apakah menggunakan dana Anggaran Pembiayaan dan Belanja Daerah Sumsel, menggunakan dana dari sponsor atau menggunakan dana pribadi? Sampai berita ini ditayangkan, belum ada jawaban dari Agus Winardi. (didyasyopa)