Sekayu, lamanqu.com – Gelaran Paripurna Masa Persidangan I Rapat ke-10 di Ruang Rapat Paripurna DPRD Muba, Rabu (24/4/2019) dihadiri Bupati Kabupaten Musi Banyuasin (Muba), Dodi Reza Alex Noerdin yang diwakili Wakil Bupati (Wabup) Muba, Beni Hernedi.
Dalam rapat paripurna tersebut Wabup Muba, Beni Hernedi menyampaikan tanggapan/jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi DRPD Kabupaten Muba, terhadap Raperda Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2018.
Dalam tanggapan tersebut Wabup Muba mengucapkan terimakasih atas apresiasi dan penghargaan yang tinggi dari semua fraksi DPRD Kabupaten Musi Banyuasin atas tercapainya Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Pemeriksaan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2018 oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.
Menurutnya, hal ini dapat tercapai merupakan hasil kerja sama antara seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Muba, dan Anggota Dewan serta seluruh masyarakat Muba.
“Semoga di masa yang akan datang dapat kita pertahankan dan menjadi motivasi bersama untuk mengoptimalkan kinerja kita dalam membangun Kabupaten Musi Banyuasin,” ujarnya.
Lanjutnya, melalui pemandangan umum fraksi dewan pada tanggal 23 April 2019 kemarin, telah mencatat ada 8 Fraksi DPRD Kabupaten Musi Banyuasin yang menyampaikan pemandangan umum diantaranya Sumarno dari Fraksi Partai Amanat Nasional, yang tanggapanya sehubungan dengan himbauan terhadap sektor-sektor yang tidak mencapai target, akan menjadi perhatian dan tetap memberikan motivasi sekaligus apresiasi dalam bentuk penghargaan/reward untuk meningkatkan realisasi pendapatan.
“Terhadap harapan peningkatan pelayanan pada sektor-sektor yang berhubungan dengan hajat hidup orang banyak seperti kesehatan, pendidikan dan akses jalan, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasi telah mengalokasikan anggaran belanja untuk sektor pendidikan sebesar 20 persen dari total belanja APBD. untuk sektor kesehatan dialokasikan sebesar 10 persen dari belanja langsung APBD. Dan untuk belanja sektor khususnya belanja infrastruktur pembangunan jalan terus ditingkatkan dalam upaya percepatan target RPJMD serta peningkatan aksesibilitas dalam mendukung peningkatan perekonomian masyarakat dengan terus dilakukan pengawasan dan evaluasi yang lebih intensif,” tuturnya.
Tanggapan terhadap Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang telah disampaikan Sodiungun SH, mengenai saran agar pencapaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang cukup tinggi dapat dipertahankan, kedepan akan tetap menjadi perhatian bahkan akan terus ditingkatkan.
“Terkait pendapatan transfer yang realisasinya lebih besar dari anggaran dapat dijelaskan, bahwa realisasi tahun 2018 adalah realisasi atas alokasi yang telah ditetapkan di APBD TA 2018 ditambah dengan realisasi dari kurang bayar dana bagi hasil pajak tahun sebelumnya,” tambah Beni.
Dan tanggapan dari pandangan umum Fraksi Partai Golongan Karya yang disampaikan H Merry, Beni mengatakan terhadap peningkatan dalam bidang kesehatan, Pemkab Muba akan meningkatan pelayanan di daerah-daerah pelosok yang sulit dijangkau baik dari sisi Sumber Daya Manusia maupun sarana prasarananya.
Sedangkan untuk bidang pendidikan, akan memprioritaskan dengan tetap mengacu prioritas kebutuhan mulai dari pemerataan pada skala pemerataan guru, kebutuhan sarana dan prasarana lainnya demi kemajuan pendidikan di Kabupaten Muba.
“Terkait dengan perlunya perhatian khusus atas kebutuhan bahan pendukung percetakan KTP-Elektronik dan KIA, kami dengan Ditjen Dukcapil sedang melakukan pengadaan tambahan blanko KTP Elektronik dan KIA serta berencana mengajukan anggaran tambahan pada APBN-P Tahun Anggaran 2019,” imbuhnya.
Setelah pembacaan tanggapan atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Muba, Wakil Ketua DPRD Muba Edy Haryanto selaku Pimpinan Rapat mengungkapkan, selanjutnya akan dilaksanakan pembahasan terhadap Raperda tersebut pada tanggal 25 April – 9 Mei 2019.
“Semoga pembahasan yang dilakukaan dapat dibahas dengan efektif, terbuka dan akuntabel,” harap Edy.
