Palembang, lamanqu.com – DPRD Provinsi Sumatera Selatan ( Sumsel) menggelar rapat paripurna DPRD Sumsel LX (60) dengan agenda pendapat akhir dari fraksi fraksi di DPRD Sumsel, Jumat (5/7/2019). Rapat paripurna di pimpin Wakil Ketua DPRD Sumsel didampingi Wakil Ketua DPRD Sumael M Yansuri dan Chairul S Matdiah dan Ketua DPRD Sumsel MA Gantada.
Sembilan Fraksi Fraksi di DPRD Sumsel melalui juru bicaranya Fraksi PDIP HA Syarnubi SP MM, Fraksi Partai Demokrat H Surip Januarto SS MM, Fraksi Partai Golkar Lindawati Syaropi SH MM, Fraksi Partai Gerindra Drs H Solehan Ismail, Fraksi PAN Rusdi Tahar SE, Fraksi PKB Nanto SE Ak, Fraksi Hanura Iwan Hermawan ST, Fraksi Nasdem H Ardhani Awan SH dan Fraksi PKS Ridwan SE.
Fraksi PDIP melalui juru bicaranya HA Syarnubi SP MM mengatakan, Fraksi PDIP Sumsel memahami bahwa sejatinya Negara adalah sebuah entitas politik yang bersifat formal yang mempunyai minimal empat komponen utama yaitu pertama, komponen lembaga-lembaga Negara, kedua, komponen rakyat sebagai warga negara (citizen), ketiga, wilayah yang diakui kedaulatannya, keempat, komponen Kebijakan Publik. Poin ke empat ini adalah titik penting dimana kehidupa suatu Negara modern dijalankan.
” Setiap Negara modern dipastikan mempunyai konstitusi, peraturan perundangan, keputusan kebijakan .ebagai aturan main hidup bersama. Negara tanpa komponen keempat ini menjadi negara gagal karena kehidupan bersama diatur oleh seseorang atau sekelompok orang saja. yang. berpeluang untuk memerinta dengan tirani yang bertujuan memuaskan kepentingan diri dan kelo poknya saja. Sejatinya Kebijakan Publik menjadi kekuatan penting yg mengatur interaksi antara pemerintah dan rakyat,” ujarnya.
Dia mengatakan, pihaknya berpikir didepannya nanti juga tidak sedikit persoalan yang akan dihadapi bersama, karena perkembangan dan gerak dari komunitas yang kita sebut masyarakat ini tentunya akan sangat dinamis, dimana dinamisny ini juga merupakan alur logika politik di tingkatannya masing masing.
“Potensi penyebaran informasi yang disertai dengan ujaran kebencian perlu kita hadapi secara bersama, bekerja sama, demi menjaga amanah dari para pendiri Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sejatinya kebijakan publik merupakan proses yang sangat menentukan bentuk suatu kehidupan setiap bangsa dan negara, semua negara mempunyai masalah yang relatif sama. yang berbeda adalah bagaimana respon terhadap masalah tersebut,” katanya.
Juru bicara Fraksi PAN DPRD Sumsel Rusdi Tahar SE mengatakan , Fraksi Partai Amanat Nasional mengapresiasi penjelasan Gubernur tentang solusi kreatif yang dilakukan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak dan retribusi Iainnya. Ke depan. kami berharap selalu ada terobosan-terobosan baru untuk mengoptimalkan potensi pajak daerah, tanpa harus memberatkan wajib pajak.
“Terkait masih tingginya jumlah Sisa Lebih Pembayaran Anggaran (SILPA) sebesar Rp. 680.516 Miliar yang disebabkan perencanaan program yang kurang tepat dan kinerja SKPD yang belum maksimal, maka Fraksi Partai Amanat Nasional mendukung Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan untuk memperhatikan permasalahan ini secara serius dalam dalam pelaksanaan APBD tahun mendalam, ” bebernya
Tahar menuturkan, Fraksi Partai Amanat Nasional juga memberikan apresiasi yang sangat tinggi kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang telah melakukan langkah cepat untuk melakukan pembangunan dan peningkatan ruas jalan provinsi, dengan mengalokasikan dana sebesar Rp. 778,540 Miliar pada Tahun Anggaran 2019. Terkait hal itu, pihaknya memandang perlu adanya pengawasan yang ketat terhadap proses pelaksanaan pembangunan dan peningkatan ruas jalan tersebut, demi menghasilkan kualitas jalan yang sesuai dengan perencanaan dan anggaran yang telah ditentukan.
“Tentang pembangunan bidang Pendidikan dan Kesehatan, Fraksi Partai Amanat Nasional kembali mengingatkan bahwa program “Pendidikan Gratis dan Kesehatan Gratis” harus tetap dilanjutkan dengan berbagai peningkatan mutu pelayanan. Sehubungan dengan itu, kami sangat mendukung Pemerinah Provinsi Sumatera Selatan untuk melakukan penyempurnaan payung hukum dan meningkatkan alokasi anggaran untuk kedua program tersebut,” urainya
Sementara itu, fraksi Partai Golkar melalui juru bicaranya Lindawati Syarofi SH MM mendukung komitmen pemprov untuk meneruskan program sekolah gratis, tetapi hensaknya didukung dengan anggaran.
Untuk masalah infrastruktur Fraksi Golkar minta gubernur melakukan evaluasi terhadap OPD terkait kemampuan dalam menyerap anggaran.
Selanjutnya, Rapat paripurna ini akan dilanjutkan lagi Senin (8/7). (Yanti)
