Palembang, lamanqu.com – Ratusan massa dengan nama ‘Gerakan Solidaritas Mahasiswa dan Buruh Indonesia’ yang tergabung dari aliansi DPW FBI Sumsel, DPC FBI Kota Palembang, DPC FBI Banyuasin, DPC FBI Musi Banyuasin, DPC FBI Muara Enim, LMND, Laser, Rekan Indonesia Sumsel, Rekan Presna Palembang, Rekan Seni Palembang, Rekan Angkot, SP PLN Indonesia, Pembaharuan, POHI, Perkumpulan SBC, KNPI Kota Palembang dan Serikat Hijau Sumsel, menggelar aksi demo di lampu merah simpang gedung DPRD Provinsi Sumatera Selatan, Rabu (1/5/2019). Mereka menyuarakan 16 tuntutan di hari buruh ini.
Kordinator Aksi, Andreas OP membacakan 16 tuntutan aksi yang merektolak dan hancurkan sistem noelibralisme di Imdonesia dan laksanakan pasal 33 UUD 1945, revisi PP No 78 Tahun 2015 tentang pengupahan, tegakkan UU Ketenagakerjaan di setiap perusahaan, perluas kesempatan kerja bagi kelompok maupun disabilitas, tolak pekerja anak maupun human trafficking, perlindungan buruh perempuan dan exploitasi jam kerja, tolak sistem buruh kerja outsourching, tolak upah murah buruh, mendesak untuk dibuatnya peraturan perusahaan dan perjanjian kerja bersama di setiap perusahaan, terapkan kesejahteraan buruh dengan upah layak, jaminan kepastian hukum terhadap kontrak kerja, tolak segala bentuk intimidasi fisik dan verbari serta pelecehan seksual buruh, kepemilikan saham oleh buruh di setiap perusahaan, dibentukan ketenagakerjaan diseluruh kota dan kabupaten Sumsel, meminta kepada Gubernur, Wali Kota, Bupati mengeluarkan instruksi pembentukan serikat pekerja di seluruh perusahaan yang ada di Sumsel dan terakhir bentuk Posko perjuangn buruh.
“Semoga dengan tuntutan kami ini dapat segera direalisasikan. Hingga saat ini peran Disnaker belum maksimal, hanya menerima laporan namun tidak melakukan tindakan,” ujarnya.
Dia menambahkan, pihak Polda Sumsel sendiri telah berjanji sesuai intruksi pemerintah, jika siap mendukung dan memback-up, jika ada persoalan para buruh yang kerap diadu atau dihadapkan dengan para preman. (Yanti)
