Palembang, LamanQu.Com – Sekretaris Umum (Sekum) KONI Provinsi Sumsel Tubagus Sulaiman memberikan klarifikasi terkait pemberitaan yang di muat di beberapa media online dan medsos mengenai surat pernyataan dan undangan dari KONI Sumsel yang diduga mengancam cabang olahraga (cabor) untuk memberikan dukungan kepada kepengurusan KONI Sumsel periode 2023-2027. Jika tidak, cabor tersebut terancam tidak dipertandingkan dalam Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XV yang akan digelar di Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) tahun 2025.
Sekretaris Umum (Sekum) KONI Provinsi Sumsel Tubagus Sulaiman mengatakan, pihaknya memeliki tim verifikasi untuk cabor cabor yang akan di dipertandingkan usulan dari Muba itu ada 35 cabor yang akan dipertandingkan ke Porprov
“Yang diverifikasi itu mencakup, pengcab nya ada beberapa jumlah yang ada di daerah, kalau jumlahnya sedikit bagaimana kita untuk mengajak nya ikut serta dalam pertandingan tersebut, terkait Porprov ini harus ada kerjasama dengan pengprov untuk membentuk wasit juri dan lain lain,” katanya melalui telepon seluler, Kamis (13/3/2025).
Dijelaskan Tubagus, kalau mereka sendiri Mosi tidak percaya kepada KONI Sumsel bagaimana kami mau kerjasama.
“Perlu diketahui guna fakta integritas itu biar pengprov itu menjalan kan tugas, dan memang salah satunya itu harus tunduk dan patuh kepada induk dari organisasi cabor cabor karena ini KONI,” ujarnya.
“Kalau salah satunya kita masukkan di Porprov tapi mereka sendiri tidak mau bekerjasama. Pasti tidak bisa karena ini akan mempengaruhi anggarannya nanti. Siapa yang akan bertanggung jawab untuk pelaksanaan nya nanti,” jelas Tubagus.
Tubagus menuturkan, Kalau mereka memang ada bukti dari 53 cabor yang mengajukan Mosi tidak percaya silahkan sampaikan ke kami suratnya atau sampaikan ke pusat tembuskan ke kami pengurus KONI Sumsel.
“Kalau memang terbukti benar 53 cabor itu mengajukan Mosi tidak percaya kami siap mengundurkan diri,” tegasnya.
Dari KONI pusat sendiri mereka mengatakan tidak ada mereka memberikan data 53 cabor yang menyatakan Mosi tidak percaya tersebut, dengan bukti tanda tangan ketua dan sekum cabor. “Tidak mungkin Pengurus KONI Pusat memproses pengaduan dari informasi yg tidak di dukung dengan data yang valid.Saya tegaskan di sini tidak ada yang namanya politisasi, ini memang tugas kewenangan KONI Sumsel untuk memverifikasi cabor cabor yang akan di ikut sertakan dalam pertandingan Porprov nanti,” bebernya.
“Kami menghimbau ayo kita sama sama memperbaiki olahraga ini dengan cara cara dan itikad yang baik,” harapnya.
Lebih lanjut dia menuturkan, kalau soal anggaran, KONI telah menyampaikan LPJ kepada Instansi yang berwenang (BPK).
“Terkait masalah atlit yang berangkat mandiri itu, dari jumlah kuota PON yang kita kirim itu sudah banyak, akan tetapi mereka tetap ingin berangkat dengan keinginan mereka sendiri Jadi mereka datang sebagai partisipasi saja dan jumlahnya tidak banyak,” pungkasnya.
