Palembang, lamanqu.com – Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Sumatera Selatan (Sumsel) laksanakan Konferensi Kerja Provinsi (Konkerprov) II tahun 2022 di hotel Harper, Sabtu (16/7/2022)
Pemerintah provinsi (Pemprov) Sumsel melalui Sekretaris Daerah (Sekda), S A Supriono mengatakan, saat ini program pemerintah disibukkan dengan kejar paket A, paket B dan paket C setiap tahun untuk menutupi agar tidak gagal dalam melaksanakan wajib belajar 9 tahun dan 12 tahun.
“Kita belum berbicara mengenai infrastrukturnya yang besar saat ini masih carut marut, belum sampai ke sana. Kalau kita berbicara itu sangatlah kurang, dimana ada di suatu daerah dari 3000 siswanya yang menurut rasionya tidak masuk, menurut rasio yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan tidak masuk,” ungkapnya.
Supriono mengharapakn agar kegiatan ini dapat menghasilkan buah pemikiran ataupun kebijakan yang bermanfaat bagi semua masyarakat khususnya didunia pendidikan.
Dia berharap kepada semua guru untuk terus berkembang meningkatkan kualitas dan pelayanan didunia pendidikan dari tingkat terendah hingga tinggi tertinggi yaitu Universitas. “Semoga kegiatan hari ini dapat memberikan kebijakan yang bermanfaat dalam dunia pendidikan,” tambah Supriono.
Menurutnya, jumlah tenaga guru yang dimiliki Indonesia saat ini terbilang masih sedikit dibandingkan dengan jumlah siswa yang ada.
“Agar rasionya dapat tercapai sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Semoga kedepannya kurikulum pendidikan di Indonesia dapat dibakukan dan tidak berubah-ubah agar dunia pendidikan dapat berfokus dalam menciptakan lulusan terbaik yang dibekali dengan rasa nasionalisme yang tinggi,” bebernya.
Sementara itu, Ketua Umum Pengurus Besar PGRI, Prof. Dr. Unifah Rosyidi, M. Pd mengatakan, pihaknya mengapresiasi terhadap penyampaian pandangan Ketua Pengurus PGRI Sumsel, H. Ahmad Zulinto, S. Pd., M.M.
“PGRI harus memiliki tokoh-tokoh pemikir yang kompeten yang dapat memberikan inovasi – inovasi yang tidak hanya baru melainkan juga inovasi yang dapat bermanfaat dan tidak sia-sia,” tandasnya.
Ketua Pengurus PGRI Sumsel, H. Ahmad Zulinto, S. Pd., M.M mengatakan, saat ini masih ada beberapa persoalan di dunia pendidikan yakni pertama terkait penghapusan honorer di tahun 2023. “Penghapusan honorer di tahun 2023 ini membuat kegalauan di dunia pendidikan. Karena pendidikan berbeda dengan instansi lain, di dunia pendidikan sosok guru sangat penting terhadap anak didik, ini menjadi perhatian bagi kami,” ujarnya.
Kemudian yang kedua sambung Zulinto, berkaitan dengan guru apakah serta merta diberhentikan ini harus dipertanyakan. “Apalagi di daerah pinggiran yang sulit dijangkau, apakah dari luar mau ditempatkan disana. Sehingga putra daerah honorer disana dibutuhkan. Ini kami sampaikan isu isu yang perlu dibuat kebijakan,” katanya.
“Dalam rangka otonomi daerah, otonomi sekolah jangan hanya aturan dari pusat yang semua harus dilaksanakan. Daerah juga ada ada yang perlu dilakukan seperti zonasi. Pada PPDB jumlah anak yang usia sekolah itu banyak yang tidak tertampung di sekolah negeri. Bahkan ada ratusan anak yang tidak bisa masuk pendidikan dasar negeri karena kalau dipaksakan maka tidak ada Dapodiknya, tidak diterima dan tidak muncul Dapodiknya. Apakah ini konsep pendidikan menyelesaikan wajib belajar 9 tahun dan wajib belajar 12 tahun. Kenapa peluang ini tidak dibuka saja, seperti swasta tidak ada. Apakah harus berpuluh kilometer untuk menyekolahkan anak SD. Ini jadi perhatian kami,” pungkas Zulinto.
