Ada "Penempatan Dan Pemberdayaan Tenaga Kerja Lokal" Salah Satu Dari Tujuh Raperda RPJMD Provinsi Sumsel Tahun 2018-2023

Palembang, lamanqu.com - Pemprov Sumsel melalui Wakil Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Mawardi Yahya menyampaikan penjelasan Gubernur Sumsel terhadap tujuh Rancangan Peraturan Daerah ( Raperda ) Provinsi Sumsel pada Rapat Paripurna ke 56 tahun 2019, bertempat di Ruang Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sumsel, Senin (21/01/2019). Wakil Gubernur Sumsel Ir H Mawardi Yahya mengatakan, tujuh Raperda yang diajukan merupakan yang pertama kalinya disampaikan pasangan HD-MY sebagai pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Periode 2018-2023 pasca dilantik pada awal Oktober 2018 lalu. Karena itu Wagub berharap Raperda ini nantinya bisa menjadi landasan dalam visi dan misi menuju "Sumsel Maju Untuk Semua”. “Visi dan Misi tentunya tidak akan dapat terwujud dengan baik tanpa adanya dukungan dari seluruh stakeholder terutama pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Sumsel,” ujarnya. Mawardi Yanya menjelaskan, ketujuh Raperda yang disampaikan untuk dibahas dan diteliti menjadi Perda tersebut meliputi Raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018-2023. Selanjutnya Raperda tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Raperda tentang Perubahan Keenam atas Perda Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha. Kemudian, Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pengawasan, Penertiban dan Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol, Raperda tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional Sumatera Selatan Bersatu. Kemudian Raperda tentang Pemberdayaan dan Penempatan Tenaga Kerja Lokal dan yang terakhir adalah Raperda tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pokok. “Peraturan daerah merupakan aturan hukum yang paling dekat dan paling bersentuhan langsung dengan kehidupan dan kepentingan masyarakat. Hal ini antara lain disebabkan materi muatan/substansi dari peraturan daerah adalah seluruh materi kebutuhan hukum masyarakat yang senantiasa terus berkembang dan dinamis,” katanya. Dia menerangkan, RPJMD merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah Provinsi dalam menyelenggarakan dan melaksanakan pembangunan kurun waktu lima tahun ke depan, yang menjadi dasar dalam menetapkan kebijakan pembangunan dan pedoman bagi Pemerintah Provinsi dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan penyusunan RPJMD Kabupaten/Kota. "RPJMD disusun dengan tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan. Dengan tetap memperhatikan dinamika perkembangan daerah dan nasional yang dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif dan berkeadilan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan," bebernya. “RPJMD ini diharapkan pelaksanaan pembangunan 5 (lima) tahun ke depan akan mempunyai arah dan tujuan yang jelas dan terkendali sehingga visi dan misi yang telah ditetapkan akan dapat terwujud dengan baik sesuai harapan,” tambahnya. Mawardi menuturkan, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menghindari kesenjangan ekonomi dan kecemburuan sosial perlu memberdayakan tenaga kerja lokal dengan memberikan kesempatan kerja yang seluas luasnya. Kebijakan tersebut sangatlah mungkin dilakukan karena Sumsel memiliki sumber daya alam yang luar biasa yang selama ini telah dikelola oleh berbagai investor baik dalam maupun luar negeri. “Karena itu bagi perusahaan yang peropersi di Sumsel diharapkan dapat mempekerjakan tenaga kerja lokal, " imbuhnya. Ketua DPRD Provinsi Sumsel M Aliandra Pati Gantada mengatakan, sesuai dengan hasil rapat Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Provinsi Sumsel pada 2 Januari 2019 silam, telah menetapkan jadwal Rapat Paripurna LVI (56) DPRD Provinsi Sumsel pembicaraan tingkat pertama penjelasan Gubernur Sumsel terhadap tujuh Raperda Provinsi Sumsel. Sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (3) huruf a, angka 1 Peraturan DPRD Provinsi Sumsel Nomor 175/2019 tentang tata tertib DPRD Provinsi Sumsel, ke 7 Raperda usulan dari Pemprov Sumsel tersebut akan disampaikan dalam Rapat Paripurna LVI (56) DPRD Provinsi Sumsel ini. “Sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (3) huruf a, angka 2, peraturan DPRD Provinsi Sumsel No 175/2018 tentang Tata Tertib DPRD Provinsi Sumsel, terhadap penjelasan Gubernur Sumsel yang telah disampaikan oleh Wakil Gubernur Sumsel, perlu disampaikan pemikiran dan tanggapan oleh para anggota dewan, dalam bentuk pemandangan umum dari fraksi-fraksi DPRD Provinsi Sumsel,” ujar Gantada.

Ada “Penempatan Dan Pemberdayaan Tenaga Kerja Lokal” Salah Satu Dari Tujuh Raperda RPJMD Provinsi Sumsel Tahun 2018-2023

Manfaat Ikan Patin Untuk Kesehatan Yang Wajib Kalian Ketahui

Bang Japar Kunjungi lamanqu.com, Siaga Kawal dan Menangkan Pilpres 2019

Editor Sumsel

Info Terkait

Ketua Reses Dapil IV Ruspanda Karibullah: Reses di PT Indocement Bahas Terkait CSR, Tenaga Kerja Lokal dan Pemeriksaan Kesehatan Untuk Warga Sekitar Perusahaan

Job Fair Muba Expo 2022, Sedot Peminat Ratusan Pencari Kerja

Komisi IV DPRD Bahas Penempatan Tenaga Kerja Lokal Pada Perusahaan Di Muba

Fraksi-Fraksi DPRD Sumsel Sampaikan Pendapat Akhir Tujuh Raperda

Sebanyak 7 Raperda Pemprov Disetujui DPRD Sumsel Selain Diingatkan Pendataan Kepesertaan JKN

Berita Terbaru

Berbagai Kegiatan Dilaksakan Di HAPERNAS Ke 18, Hunian Layak Generasi Cerdas

Kejari Palembang Tegaskan Profesional Tangani Perkara Pengeroyokan Junaidi alias Ajun

PN Palembang Tegaskan “Pembuktian Tugas Jaksa”, Kuasa Hukum Saksi Korban Pertanyakan Sikap Hakim Perkara Ajun

Babinsa Bukit Baru Bantu Padamkan Kebakaran Lahan di Tengah Kemarau Panjang

Tim Satgas Penyuluh Karhutla Tinjau Lokasi Kebakaran Lahan di Kertapati, Minta Titik Asap Kembali Disiram

Sosialisasi Tim Penyuluhan Karhutla Mabes TNI di Kodim 0418/Palembang, Perkuat Sinergi Pencegahan

Tim Penyuluh Karhutla Seskoad Tinjau Lahan Terbakar dan Edukasi Warga Gandus

Lanud Smh Gelar Sholat Istisqo dan Doa Bersama Semoga Segera Turun Hujan Karena Sudah Lama Kemarau Panjang di Sumsel

Menjawab Tantangan dengan Inovasi, Kilang Plaju Raih Enam Penghargaan EPSA 2026

Berita Populer

Sempat Jadi Dugaan Pelanggaran Berlapis, Kepemilikan Kios Karya Tani Angkat Suara Ke Beberapa Awak Media

PLN SustainAction 2026 Kembali Hadir, Buka Kesempatan bagi Inovasi Berkelanjutan

PLTS 100 GWp Diluncurkan, PLN Siap Dukung Akselerasi Pengembangan EBT Menuju Swasembada Energi

Nahkodai Golkar Sumsel, Andie Dinialdie Bidik Penguatan Kader dan Penambahan Kursi Legislatif

Welcome Back!

Retrieve your password