Kabupaten OKI Meraih Predikat Hijau Dalam Survey Kepatuhan 2018 Ombudsman RI

LamanQu.com – Setelah melakukan survei kepatuhan terhadap standar pelayanan publik sesuai dengan UU no. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, dilaksanakan serentak seluruh Indonesia, mulai bulan mei hingga bulan juli 2018 yang tahun ini dilakukan survey terhadap 9 kementrian, 4 Lembaga Negara, 16 Provinsi, 199 Kabupaten dan 49 Kota.
Hari ini dilakukan pengumuman kementrian, lembaga, provinsi, kabupaten dan kota yang meraih zona hijau dan penghargaan tertinggi hasil survey kepatuhan 2018.

Sampai saat ini sudah tahun ke 5 diadakan survey kepatuhan, sudah dinilai 25 kementrian, 15 lembaga, 34 provinsi, 80 kota dan 225 kabupaten dengan 16.109 Jumlah Produk dan 2.643 unit layanan/OPD.

Di Sumsel sendiri sudah dilakukan survey kepatuhan sejak tahun 2016 yang dinilai 2016 adapun hasilnya adalah .
1. Sumsel : hijau
2. L.linggau : kuning
3. Palembang : kuning
4. Oki : merah
5. Lahat : kuning
6. Prabumulih : kuning

Tahun 2017 hasilnya adalah
1. Palembang : hijau
2. L.linggau : hijau
3. Prabumulih : kuning
4. Oki : kuning
5. Lahat : kuning
6. Prabumulih : kuning
7. OKU : Merah

Untuk 2018 yang dinilai
1. Prabu
2. Lahat
3. OKI
4. OKU
5. MUBA
6. M. Enim
7. Pagar Alam

Hasil pengumuman survey kepatuhan 2018 untuk kabupaten kota di sumsel yang dilaksanakan secara live di TVRI pusat senen jam 16 30 ternyata hanya kabupaten OKI yang berhasil meraih zona hijau. Sementara 6 kabupaten kota lainnya masih di zona kuning. Hadir mewakili Bupati OKI untuk menerima piagam penghargaan zona hijau yakni Sekda OKi H. Husin, S.Pd, MM.

Untuk standar penilaian memakai standar warna hijau, kuning dan merah, zona merah nilai 0 – 50, zona Kuning nilai 51-80, zona hijau nilai 81-100. Secara nasional tahun 2018 ini yang memperoleh predikat kepatuhan tertinggi tingkat kabupaten, yaitu kabupaten ciamis dengan nilai 99.96. Tingkat Kota yaitu, kota Ambon dengan nilai 97.16 tingkat propinsi yaitu Kepulauan Riau dengan nilai 98.07 dan tingkat lembaga yaitu Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan nilai 103.70 dan terkahir tingkat kementrian yaitu kementrian Pertahanan dengan nilai 101.

Secara terpisah kepala perwakilan Ombudsman RI Provinsi Sumatera Selatan M. Adrian. A berharap agar dengan pengumuman survey kepatuhan 2018 ini maka sampai saat ini di propinsi sumsel sendiri yang masuk kategori hijau baru Provinsi Sumsel, kota Palembang, kota Lubuk Linggau, dan kabupaten OKi.

“Tentu ini tugas berat kita bersama untuk mendorong kabupaten kota lainnya kedepan bisa meraih predikat hijau terhadap penilaian 14 standar minimal pelayanan publik sesuai dengan UU no. 25 tahun 2009”, namun adrian optimis bahwa disaat yang akan datang kabupaten kota lainnya akan segera berbenah untuk menuju zona hijau, apalagi sesuai visi gubernur sekarang yang sangat konsen terjadap perbaikan mutu layanan publik di sumatera selatan. (ril)