Walhi Sumsel Menilai Banjir Palembang Akibat Wilayah Resapan Air Makin Berkurang

Palembang, LamanQu.com – Hampir seluruh warga Kota Palembang saat ini sedang resah dengan bencana
banjir yang tersebar hampir di seluruh wilayah Kota Palembang. Bukan hanya mengganggu kenyamanan aktivitas
saja tetapi banjir juga telah menyebabkan kerugian ekonomi dan pendidikan.

Beberapa sekolah pun diliburkan
karena beberapa sekolah ikut terendam. Hujan deras yang turun dari Senin (12/11) malam sampai pagi hari ini
mengakibatkan banjir setinggi 1 meter di beberapa wilayah dan jalan protokol, seperti di Jalan R. Sukamto (Hotel
Al-Furqon sampai PTC Mall) kendaraan roda 2 dan roda 4 yang melintasi jalan ini terlihat mogok.

Banjir yang terjadi di wilayah Kota Palembang bukan hanya satu kali ini saja terjadi. Permasalahan banjir yang melanda sejumlah kawasan permukiman penduduk dan ruas jalan protokol sudah sering terjadi. Setelah turun hujan lebat
atau lebih dari dua jam bisa dipastikan langsung terjadi banjir, hal ini semakin parah dan memerlukan penanganan
serius.

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Sumatera Selatan mencatat titik rawan banjir berada di sekitar
kolam retensi (tempat penampungan air sementara) dan di wilayah-wilayah sekitar timbunan yang dulunya rawa.
Hairul Sobri, Direktur Eksekutif Walhi Sumatera Selatan menjelaskan bahwa banyaknya penimbunan rawa untuk
kepentingan properti atau kepentingan bisnis secara leluasa menimbun rawa yang awalnya sebagai tempat resapan
air merupakan bentuk-bentuk kebijakan yang bertentangan dengan lingkungan dan tidak mengacu Kajian
Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sehingga dampak bencana ekologis seperti banjir akan terus terjadi.

Palembang sendiri memiliki luas 35.855 Ha yang mayoritasnya topologi Provinsi ini adalah daerah rawa. Namun
saat ini hanya menyisakan 2.372 Ha luasan rawa di Kota Palembang . Selain itu tidak efektifnya keberadaan
drainase termasuk kolam retensi akibat kebijakan pemerintah yang lamban menyelesaikan permasalahan banjir
di kota Palembang yang telah 11 kali menerima penghargaan Adipura, sungguh ironi.

Akibatnya hampir seluruh warga dirugikan akibat bencana ekologis yang terjadi (akumulasi dampak kebijakan yang mengabaikan aspek
lingkungan hidup). Palembang seharusnya ada 77 kolam retensi di Kota Palembang untuk badan tampungan air,
sekarang hanya ada 26 kolam retensi yang tersisa1.

Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan yang tidak sesuai
dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dan Pelanggaran Tata Ruang merupakan dampak utama
banjir. Minimnya Ruang Terbuka Hijau (RTH) juga menjadi faktor penyebab banjir ketika Palembang diguyur hujan
karena terganggunya sistem distribusi air. Di dalam Undang – Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang, perencanaan tata ruang wilayah kota harus memuat rencana penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka
hijau yang luas minimalnya sebesar 30% dari luas wilayah kota.

Saat ini, RTH di Kota Palembang sendiri hanya 3.645 Ha saja dari kewajiban yang seharusnya 10.756 Ha. Jika pemerintah berorientasi pada solusi penyelesaian
permasalahan banjir yang terjadi, maka diperlukan perhatian lebih kepada faktor penyebab secara komprehensif.

“Aspek-aspek lingkungan perkotaan seperti perluasan RTH, memulihkan serta menjaga area rawa yang tersisa,
memperbaiki sistem drainase dan memastikan fungsi kolam retensi berjalan dengan baik, serta dengan tegas
pemerintah harus memastikan tidak ada lagi proses pembangunan dilakukan tanpa ada KLHS dan AMDAL
(dokumen lingkungan hidup). Karena kita ketahui bersama proses dokumen lingkungan hidup terkadang hanya
bersifat formalitas semata” tutupnya. (ril)