Ada Sengketa Informasi Publik, Ayoo Hubungi Komisioner Informasi Sumsel

Palembang, LamanQu.com-Dasar hukum bagi pelaksanaan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat adalah Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik guna memenuhi hak masyarakat atas informasi.

Salah satu tugas Komisi Informasi Publik (KIP) Sumsel adalah menerima dan memutus permohonan sengketa informasi public melalui mediasi dan atau ajudikasi nonlitigasi yang diajukan oleh setiap pemohon.

Lembaga Komisi Informasi ini terbentuk sejak tahun 2011 kemarin dan ini merupakan periode ke dua, tugas dan fungsinya adalah untuk menjalankan Undang-untang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik adalah menerima laporan terkait dengan adanya sengketa informasi, artinya permohonan informasi dari pemohon informasi tidak terpenuhi, ujar Ketua Komisioner Informasi Publik Sumsel Herlambang SH., MH kepada Tim Media Center Diskominfo Prov.Sumsel, Kamis (19/07/2018) di Kantor KIP Sumsel, Jalan Kapten A.Rivai Palembang.

Pemohon Informasi bisa saja perorangan warga negara atau masyarakat ada juga sebagai badan atau lembaga (LSM, Yayasan, dll ) yang memang berdasarkan ketentuan harus mempunyai dasar  hukum yang syah disyahkan oleh Menkumham, lanjut Herlambang.

Lebih rinci Ketua KIP Sumsel menjelaskan “Bentuk  sengketa informasi publik itu sendiri segala sesuatu informasi yang ada di lembaga baik pemerintah maupun non pemerintah itu pada prinsifnya berdasarkan ketentuan UU No.14 tahun 2008 memang terbuka dan juga merupakan hak dari masyarakat”.

Paling tidak keberadaan Lembaga KIP Sumsel ini pertama untuk menyelesaikan sengketa informasi antara pemohon dan termohon, termohon sendiri adalah Badan Publik, baik Eksekutif, Legislatif, Yudikatif atau BUMN/BUMD.

Sejak Periode kedua keberadaan KIP Sumsel ini sejak Agustus 2013  hampir keseluruhan dinas yang ada di Sumsel ini pernah diajukan sengketa ke KIP Sumsel, baik dinas yang ada di provinsi, kabupaten maupun kota. Adapun sengketa informasi yang paling menonjol pertama adalah permintaan transparansi data keuangan. Kedua ada BUMN/BUMD  (PLN,Bukit Asam, Pusri, Pertamina, dll) selain soal anggaran  juga hak perorangan, sebagai contoh kemarin ada dari Kabupaten Muara Enim, persoalan Nomor Induk Kependudukan (NIK), soal Dukcapilnya dan ini merupakan kasus hak pribadinya, kata Herlambang.

Dalam hal terselenggaranya perhelatan akbar event olahraga Asian Games XVII Tahun 2018 di Palembang dan Jakarta KIP Sumsel pada prinsifnya memberikan dukungan berupa sosialisasi  Sumsel sebagai tempat perhelatan itu sendiri, sebagai contoh KIP Sumsel menyelenggarakan beberapa kegiatan diarahkan ke Sumsel seperti Rakor pada tahun 2017, pungkas Herlambang mengakhiri wawancara.

Turut hadir dalam wawancara ini Drs. Muhammad Zaky Shahab, Elda Mutilawati, SH, Dra.Ustira, MM selaku Sekretaris KIP Sumsel yang juga merupakan Panitera Utama dan Drs. Tommy Thoha, M.Si selaku anggota Panitera serta staf administrasi KIP Sumsel.

MC Diskominfo Prov.Sumsel