Dolly Perjuangkan Hak Informasi Publik, Timsel Bawaslu Palembang Jadi Sorotan KIP

Reporter: Rahmat Septiawan | Editor: Arjeli SS

Palembang, LamanQu.com- Komisi Informasi Publik (KIP) yang memeiliki Ikon dalam mewujudkan peyelenggaraan Negara yang akuntabel. Artinya menjadi simbol, representasi, dan referensi dalam mewujudkan keterbukaan informasi menuju penyelenggaraan negara yang akuntabel dan partisipatif merupakan salah satu poin visi dan tanggung jawab  terhadap Undang- Undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Sudah barang tentu memiliki taring dengan memegang ketentuan pelaksanaan Undang Undang Keterbukaan Informasi Publik yang mensyaratkan pelaksanaan Undang Undang ini,  juga diundangkan oleh Pemerintah.

Untuk memperoleh informasi tentang keterbukaan publik yang menjadi bagian dari hak azazi setiap warga negara, Dolly Reza Fahlevi didampingin kuasa Hukumnya Gunawan Jauhari SH siang tadi sambangi kantor Komisi Informasi Publik (KIP) Sumsel, Senin (16/7/18).

Kunjungan yang bertujuan untuk bersilahturahmi sekaligus berkonsultasi terkait permasalahan keterbukaan informasi publik yang dialami Dolly.

Sambutan hangat oleh Komisioner Komisi Informasi KIP Sumsel. Herlambang SH MH, dan Elda Mutilawati SH saat menerima kunjungan ini.

Gunawan Jauhari SH selaku kuasa hukum Dolly Reza Fahlevi “salah satu calon anggota Bawaslu kota Palembang yang dinyatakan tidak lolos dalam seleksi tahapan administrasi”, mengungkapkan tujuannya datang ke kantor KIP Sumsel untuk silahturahmi dan berkonsultasi dalam upaya proses gugatan yang dialami kliennya bisa mendapatkan hasil yang diinginkan.

“Kami meminta KIP Sumsel memberikan jalan agar keterbukaan dan transparansi dalam proses seleksi anggota Bawaslu kota Palembang bisa terwujud”.

Komisioner Komisi Informasi Publik (KIP) Sumsel. Herlambang SH MH mengatakan kami menyambut baik atas kunjungan ini, tentunya kami selaku yang diamanatkan oleh Undang-Undang akan melaksanakan apa yang menjadi tugas kami.

“Tentunya kami menjelaskan tentang Prosedural maupun mekanisme dari KIP, nantinya setiap laporan yang masuk, akan kami terima dan periksa untuk kami proses lebih lanjut, ujar mantan aktivis LBH Palembang ini.