Tim Advokasi Dolly, Akan Gugat Tindakan Diskriminatif Timsel Bawaslu

Reporter: Rahmat Septiawan | Editor: Arjeli SS

Palembang, LamanQu.com–Buntut dari ketidak puasan terhadap penyelenggaraan Tim Seleksi anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Palembang, Advokasi dari salah satu peserta calon anggota Bawaslu lakukan upaya gugatan hukum.

Hendra Gunawan, S.H dan Gunawan Jauhari, S.H selaku Tim Advokasi dari peserta calon anggota Bawaslu Kota Palembang akan melakukan upaya gugatan hukum ke Bawaslu Sumsel dan DKPP.

Hendra selaku Tim Advokasi dari salah satu calon peserta anggota Bawaslu Kota Palembang yang bernama Dolly Reza Fahlevi mengungkapkan, dari sekitar jumlah pelamar yang mendaftarkan calon anggota bawaslu kab/kota di Provinsi Sumsel, berdasarkan pengumuman hasil penelitian berkas bakal calon anggota bawaslu untuk kab/kota di Provinsi Sumsel khususnya kota Palembang hanya 23 pelamar yg lulus seleksi administrasi.Hal ini lah menyulut kuat dugaan adanya indikasi Timsel tidak cermat dalam proses tata cara pemeriksaan seleksi administrasi dengan kriteria dan ketentuan score ditambah tidak ada persesuaian proses tahapan seleksi selanjutnya yang masih sekitar 5 tahapan.

Lebih lanjut Hendra juga mempermasalakan ucapan Firman Freaddy selaku ketua Timsel, usai acara sosialisasi di aula Kampus Stihpada, Palembang, Senin (25/06).

“Bagi new comer atau pendatang baru, kata Firman, harus mengikuti tahapan seleksi dari awal, sedangkan incumbent atau calon peserta anggota lama tidak perlu mengikuti tes CAT, cukup mengikuti fit and proper test yang sifatnya evaluasi”

Dilanjutkan Hendra,  ” Pernyataan diatas yang perlu saya sampaikan ada bagian dari “keistimewaan” deskriminatif yang dimiliki oleh existing atau incumben untuk mengikuti Seleksi anggota Bawaslu Kabupaten/kota ini”.

Sangat jelas ini perwujudan sikap Bawaslu yang masih setengah hati dalam melakukan seleksi yang bersih dan transparan bagi calon anggota Bawaslu.

Ditanya langkah dan saluran hukum yang diambil dari Advokasi terhadap bakal calon dari  Dolly Reza Pahlepi dan diri nya sendir, Hendra tetap berkeyakinan dan memastikan agar tidak menyimpang dari aturan dan pedoman yang ada.

“kami meminta adanya pengawasan yang dilakukan Ombudsman, untuk menjamin kepuasan publik sebagai salah satu upaya untuk membantu dalam mencegah indikasi dugaan dugaan terjadinya hal-hal yang dapat menciderai proses seleksi”.

Kemudian lebih tegas Hendra menyampaikan kami akan melakukan upaya melaporkan kejanggalan kejanggalan dalam proses seleksi tahap administrasi ini ke DKPP.

” jika laporan kami disepelehkan dalam waktu dekat kami akan mengadakan aksi”.