Desas Desus Sistem Zonasi PPDB Diselewengkan, Ombudsman Sumsel Akan Lakukan Pembuktian

Reporter: Fandi | Editor: Arjeli SS

Palembang, LamanQu.com – Baru saja sepekan yang lalu masyarakat, khususnya para orang tua yang anak nya akan meneruskan pendidikan tingkat SMP menerima hasil pengumuman dari sekolah SMP yang mereka daftar terdengar desas desus bahwa sistem PPDB yang tidak sesuai Petunjuk Teknis (Juknis) penerimaan siswa baru yang sudah diatur dalam Permendikbud No.14 2018.

Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Provinsi Sumatera Selatan M. Adrian Agustiansyah saat ditemui media, diruang kerja nya mengatakan adanya penandatanganan  komitmen bersama Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ajaran 2018/2019 bersama Kemenag Provinsi Sumsel, Kemenag Kota Palembang dan Disdik Kota Palembang Senin (25/6/2018) yang lalu adalah untuk meminimalisir praktik kecurangan dan pelanggaran PPDB dengan motif tertentu.

Semenjak wawancara dilaksanakan tanggal 2 Juli 2018 yang lalu, Ombustman Sumsel telah menerima 4 sekolah SMP di kota Palembang yang dilaporkan oleh para orang tua yang kecewah dan sakit hati akan penyimpangan ini.

“Ombudsman Sumsel, tutur Adrian “telah banyak menerima laporan dari masyarakat yang merasa tidak puas dengan hasil PPDB ini, karena baru kemarin hasil PPDB diumumkan untuk tingkat SMP saja” terang dia.

Dikatakan Adrian bahwa inti dari kesepakatan tersebut agar dalam sistem PPDB bersih dan bebas dari Mal-administrasi, jangan sampai terjadi pungli, semacam jual beli bangku dan sebagainya.

“Mengenai kesungguhan dari pihak terkait, sebenarnya dari tingkat tataran kepala dinas dan Kanwil itu sudah cukup ada good will atau niat baik untuk melaksanakan PPDB yang bersih”,  terang Adrian,

“lah berbalik 180 derajat Ombudsman Sumsel telah menerima laporan dari masyarakat, dari wali murid mengenai kekecewaan akan pelaksanaan PPDB tidak sesuai aturan”.

Secara statistik laporan, Andrian belum bisa mengatakan jika tahun 2018 ini akan lebih banyak menerimah laporan dari tahun lalu.

“Namun setelah melihat dari kegiatan sosialisasi Ombudsman sendiri tahun 2018 lebih intens melakukan sosialisasi, yaitu bagaimana cara melaporkan Pejabat publik dan tahapan tahapnya”, terang dia.

Ditanya apa kah ada syarat dan  kelengkapan untuk pelaporan ke Ombudsman, Andrian mengatakan tetap ada syarat nya.

” Pelapor harus melampirkan foto copy KTP, harus jelaskan Instansi mana yang dilaporkan, serta dalam kasus tertentu pihak pelapor harus melakukan komplain dulu ke pihak yang dilaporkan”, terang nya. “misal nya melaporkan sekolah, lanjut Andrian pelapor harus buat surat komplain dulu ke sekolah itu”.

“Ada juga kasus umpama nya, suatu sekolah yang mengumumkan hasil yang nama nama siswa tidak ditulis tetapi nomor ujian saja, sedangkan siswa tersebut mengetahui bahwa teman nya bukan di zonasi itu tetapi lulus”, Adrian menambahkan, “ini upaya pengelabuan yang sistematis”.

Ditannya jika demikian apakah ada semacam tekanan dari kepala dinas atau Kakanwil sendiri karena para kepala sekolah itu ujung tombak Dinas atau Kanwil yang berkuasa? Adrian menjawab belum ada laporan dan tidak bisa memberi keterangan mengenai penekanan terhadap para kepala sekolah.

Namun yang ada, lanjut dia, “yang sudah melapor tentang masuk ke dalam laporan, jual beli bangku, siswa titipan, ada yang guru meminta uang 3 juta sampai 5 juta”.

“Dalam aturan Zonasi ada aturan  pertama adalah umur, hasil tes dan administrasi”, terang Adrian. “Zonasi sendiri presentase nya 90{00f7526d3488a34cb5c1a8fa9b3f9e1326391823bebf127f9714ff3dfefc767d} menentukan siswa diterima atau tidak nya 10 {00f7526d3488a34cb5c1a8fa9b3f9e1326391823bebf127f9714ff3dfefc767d} nya lagi adalah hasil tes dan administrasi”, lanjut Dia.

Ruh dan semangat sitem PPDB Zonasi ini adalah pemerataan dan menghapus kesan sekolah unggul, kan sekolah unggul tidak boleh lagi.

“Kami pihak Ombudsman, sudah mengetahui jaringan pungli mulai dari guru sudah punya jatah masing masing, hingga penjaga sekolah bisa menjajahkan bangku”, jelas Adrian.

Ditanya apakah akan ada buntut hukum yang akan menjerat penyalagunaan aturan PPDB ini, Adrian mengatakan jika memang terbukti jual beli bangku dan seterus nya dia akan meneruskan ke Saber Pungli.

Terhadap laporan yang sudah masuk langkah yang akan dilakukan Ombudsman, akan melakukan pembuktian, ditiap sekolah yang sudah dilaporkan. Maka dari itu pengawasan PPDB ini Ombusdman, merangkul wartawan LSM masyarakat umum sebagai pengawas.

“Laporan ke Ombudsman, bisa terbuka dan tertutup artinya kami bisa menutupi siapa yang melapor,” pungkas Adrian.