Trend Realtime Quick Count, Pada Pilkada Sumsel Bisa Dipantau Via Android

Reporter: Rahmad Septiawan | Editor: Arjeli SS

Palembang, LamanQu.com — IPO Institute (Lembaga Survei dan Hitung Cepat Lokal Sumsel) sekaligus launching aplikasi android hitung cepat pilkada Sumsel (Quick Count) yang dilakukan di Recheese Factory, Selasa (19/6/18).

Pada 27 Juni nanti, IPO institute akan menyelenggarakan quick count di sembilan kabupaten kota dan satu pilgub Sumsel jadi ada 10 pilkada di Sumsel termasuk pemilihan gubernur.

“Kita juga sudah launching aplikasi di android dan itu bisa dimanfaatkan oleh masyarakat Sumsel yang ingin tahu secara realtime hasil perolehan suara masing masing kandidat,” kata Ahmad Muhaimin, direktur eksekutif IPO Institute.

Jadi masyarakat bisa pantau itu di android cukup download aplikasinya nanti mereka bisa melihat hasil perkembangan perolehan para kandidat yang berlaga di pilkada Sumsel.

Direktur Eksekutif IPO Institute Ahmad Muhaimin saat memberikan keterangan dengan awak media

Untuk di quick count provinsi pihaknya menyiapkan 143 relawan karena akan menggunakan quick count dengan error 0,7{00f7526d3488a34cb5c1a8fa9b3f9e1326391823bebf127f9714ff3dfefc767d} artinya di Sumsel ini butuh 143 TPS yang bakal diamati nanti. “Jadi tingkat kepercayaannya 99{00f7526d3488a34cb5c1a8fa9b3f9e1326391823bebf127f9714ff3dfefc767d} kemudian margin of error 0,7 {00f7526d3488a34cb5c1a8fa9b3f9e1326391823bebf127f9714ff3dfefc767d},”kata dia.

IPO merupakan lembaga survei dan hitung cepat lokal Sumsel yang memang berdiri pada tahun 2012. “Karena keterpanggilan kami yang memahami kaidah-kaidah survei ilmiah untuk bisa memberikan alternatif informasi kepada masyarakat Sumsel,”ulas dia.

Apalagi, lanjut dia, akhir-akhir ini banyak lembaga survei yang kadang-kadang kita tidak tahu asal usul mereka terdaftar atau tidaknya di KPU tapi mereka (lembaga survei) mengeluarkan hasil surveinya.

sementara dari PKPU sudah jelas aturannya bahwa lembaga survei yang melakukan jejak atau hitung cepat itu terdaftar secara legal di KPU dan juga harus ada asosiasi yang menaunginya. Maka, kalau tidak ada asosiasi yang menaungi dari lembaga survei maka dianggap ilegal.